Kasus 50 Kapal MTB Semakin Terkuak – Ambon Ekspres
Hukum

Kasus 50 Kapal MTB Semakin Terkuak

MUBAZIR : Salah satu kapal kayu dari proyek 50 kapal kayu yang dibangun di pantai sekitar Kota Saumlaki. IST/AMEKS

AMEKS ONLINE, AMBON.–Dugaan korupsi proyek pengadaan 50 buah armada kapal rakyat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tahun 2016 makin terkuak. Selain proses pelelangan direkayasa, ternyata proyek miliaran rupiah ini dikerjakan asal-asalan. Bahkan pekerjaan dilakukan bukan di galangan kapal sebagaimana disyaratkan dalam mekanisme pelelangan.

Diduga kuat pihak Pokja Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) MTB, PPTK dan kontraktor dari CV Latutu Jaya serta sub kontraktor berninisial LN bersama-sama melakukan rekayasa untuk menggarap dana dari proyek besar ini.
Sumber-sumber koran ini menyebutkan, awalnya proyek pengadaan kapal kayu milik Dinas Perhubungan Kabupaten MTB ini dilelang lewat ULP Kabupaten MTB dengan Ketua Pokja Gerson Luanmassa. Lelang berlangsung dan hanya diikuti satu kontraktor yakni CV Latutu Jaya yang berkedudukan di Latuhalat Ambon.
Salah satu syarat untuk memenangkan proyek ini yakni perusahaan harus memiliki galangan kapal. “Nah, sampai penetapan pemenang, Pokja ULP tidak pernah melakukan verifikasi di lapangan apakah CV Latutu Jaya memiliki galangan kapal rakyat atau tidak,” tandas sumber ini.

Cilakanya, meski CV Latutu Jaya memenangkan proyek ini, ternyata semua proyek dikerjakan oleh pengusaha asal Saumlaki, Lin Laurika. “Pekerjaan pembangunan kapal ternyata dilakukan pada sejumlah titik di pantai seputaran Kota Saumlaki. Padahal sesuai ketentuan kapal dengan kapasitas 7 GT dan diatasnya, harus dikerjakan pada galangan kapal,” tandas sumber tadi.

Dia membeberkan, meski pemenang yakni CV Latutu Jaya namun disub kontraktorkan kepada pengusaha Lin Laurika. Nah, kata dia, apakah Lin Laurika memiliki galangan di MTB atau tidak, bagaimana pula dengan tenaga kerja, apakah memiliki spesifikasi dan peralatan dalam pembangunan kapal atau tidak. “Itu pertanyaan yang musti diungkap oleh jaksa. Nyatanya belum setahun, kapal-kapal itu semuanya sudah hancur tak berbekas. Patut diduga kalau pembangunan kapal tidak sampai jumlah 50 buah sebagaimana tercatat dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja),” tandasnya.

Sumber lain juga menyebutkan kalau untuk mengejar keuntungan besar dalam proyek ini, PPTK dan kontraktor sengaja mengalokasikan dana Rp 10 juta bagi masyarakat untuk mengerjakan satu paket kapal dengan ukuran 7 GT ini di desanya. “Nah, karena hanya mengejar Rp. 10 juta, pekerja berlomba-lomba menyelesaikan tiap pekerjaan. Akibatnya, bahan kayu yang tidak sesuai dan kayu yang baru diambil dari hutan langsung dipakai membuat kapal, tanpa ada pengawasan yang baik dari PPTK,” tandas sumber lain.

Dia juga menyebutkan kalau kapal kayu dengan berat 7 GT hanya dialokasikan mesin tempel dengan daya mesin 40 PK. “Bisa dibayangkan, kapal seberat 7 GT tentu tidak bisa berjalan kalau hanya didorong dengan mesin 40 PK. Speedboat berbahan viberglas dengan sejumlah penumpang saja tidak mampu didorong oleh mesin 40 PK, apalagi kapal kayu dengan panjang sekitar 7 meter. Jadi proyek ini benar-benar amburadul dan hanya untuk memperkaya oknum-oknum tertentu,” bebernya.

Dijelaskan, karena hanya untuk mengejar keuntungan, kapal yang selesai dibangun cepat-cepat diserahkan kepada masyarakat namun tidak dapat digunakan sebab tidak mampu didorong oleh daya mesin yang kecil, dan karena bahan kayu diambil asal-asalan, semua kapal rusak sebelum dimanfaatkan. “Kami kira kalau jaksa mengusut tuntas kasus ini, selaku masyarakat kami memberikan apresiasi terhadap kejaksaan,” tandasnya.

PENGUMPULAN DATA
Sebelumnya pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tenggara Barat (MTB) menyatakan telah melakukan pengusutan terhadap kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan 50 buah kapal kayu dengan nilai Rp 5,9 miliar tahun 2016 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten MTB. “Kami sementara menanganani kasus dimaksud. Dan untuk sementara masih dalam tahap pengumpulan data (puldata),” ungkap Kasipidsus Kejari MTB, Denny Syaputra kepada Ambon Ekspres, Senin (21/8).

Menurutnya, kasus tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat kepada pihak kejaksaan. Laporan tersebut mengisyaratkan adanya indikasi dugaan penyelewengan atau mark-up dalam peruntukan 50 buah kapal kepada masyarakat kurang mampu khusus dibidang nelayan. “Laporannya baru. Dan sebagai penegak hukum, tentu kami perlu untuk menindaklanjuti ada ataukah tidak kebenaran terkait laporan tersebut. Sifatnya masih pengumpulan data. Dan apabila nanti ada penyimpangan tetap kita tuntaskan,” ujar Denny.

Dia mengatakan, peruntukan proyek tersebut jelas ada. Namun, fisik berupa 50 buah kapal itu tidak bertahan dan hasilnya sekarang sudah rusak. Padahal, baru dilakukan pengadaan di tahun 2016 dengan nilai yang anggaran yang besar. “Ini yang kami kejar. Apakah pihak penyedia barang ini mempunyai spesifikasi pengadaan fisik dimaksud ataukah tidak, dia punya galangan ataukan tidak. Ini yang perlu kita kejar, karena proyek baru saja diadakan pada tahun 2016 dan hasilnya semua sudah ruask,” terang Denny.

Andri Minanlarat, salah seorang komponen pemuda MTB juga memberikan apresiasi kepada Kejari MTB yang telah berniat untuk mengusut proyek tidak bermanfaat tersebut. “Bagi saya, silakan usut dan itu harus, karena proyek yang diperuntukan itu tidak bertahan lama, dan ini terindikasi ada permainan atau suatu korporasi anatara pihak dishub dengan pihak kontraktor,” jelas Minanlarat.

Dia mengatakan, jangan lagi masyarakt dibodohi dengan proyek-proyek pengadaan yang tidak sesuai. Dan itu hanya untuk memuluskan langkah-langkah penjahat korupsi di MTB . “Oleh karena itu, bagi saya, diharapkan jaksa harus benar-benar tegakan aturan dan segera mengambil sikap dalam menuntaskan kasus tersebut hingga keakar-akarnya,” tandasnya.(OPE/NEL)

Most Popular

To Top