Ombudsman RI Perwakilan Maluku gelar FGD. – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Ombudsman RI Perwakilan Maluku gelar FGD.

AMEKS ONLINE, AMBON.–Ombudsman RI Perwakilan Maluku, menggelar Diskusi Kelompok Terarah atau Focus Group Discussion (FGD) terkait “Problematika Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang bebas dari Pungutan Liar” di Hotel Everbright, Selasa, (22/8).

Kepada Ambon Ekspres, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat, SH, MH, menjelaskan, FGD ini digelar karena selama ini, Ombudsman telah melakukan pemantauan dan pelacakan dilapangan pada sektor pelayaran. “Temuan yang ditemukan oleh Ombudsman, praktek pungutan liar masih saja terjadi pada Syahbandar umum maupun Syahbandar Pelayaran. Sehingga, Ombudsman melakukan investigasi tertutup dan terbuka selama pemantauan di lapangan untuk melihat apakah hipotesanya benar atau tidak,” katanya saat ditemui usai FGD.

Diakuinya, pihaknya mengira selama ini fokus pungli hanya di sekolah. Namun, sekarang pihaknya memfokuskan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB), karena menurut investigasi yang dilakukan pihaknya, masih banyak masalah yang ditemukan pada saat menerbitkan SPB ini.

“Diantaranya terjadi pungutan liar di dalam menerbitkan SPB ini.  Tindakan selanjutnya, Ombudsman menemukan dan menangkap petugas yang melakukan pungutan liar. Namun tetapi pihaknya tidak bisa menahan petugas tersebut karena hal tersebut merupakan kewenangan dari petugas Kepolisian,” ujarnya.

Lanjut, dikatakan, dari penahanan petugas tersebut, pihaknya memberikan pembinaan dan menyampaikannya ke atasan yang bersangkutan untuk diperbaiki.

“Selain itu juga yang harus diperbaiki adalah soal standar pelayanan. Dari hasil ini, kami akan menyarankan kepada Kementerian Kelautan Perikanan RI, khusus untuk Syahbandar Perikanan Nusantara di Kota Ambon  untuk memajang standar pelayanan, diterapkan dan selalu melakukan pengawasan untuk memastikan petugas yang dilevel bawah tidak melakukan pungutan liar,” ungkapnya. (M6)

Most Popular

To Top