Diduga Ada Mark Up – Ambon Ekspres
Hukum

Diduga Ada Mark Up

AMEKS ONLINE, AMBON.–Belum naik penyelidikan, namun dari hasil pengumpulan data sementara oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tenggara Barat (MTB) diduga ada indikasi mark up atas pelaksanaan proyek 50 buah kapal kayu dengan nilai Rp 5,9 miliar tahun 2016 oleh Dinas Perhubungan MTB. “Menurut laporan, dan hasil pengumpulan data sementara, ada indikasi mark up dalam pelaksanaan proyek tersebut. Saat proyek jalan, realisasinya ada, namun proyek 2016 itu sudah rusak dan tidak bisah terpakai, ini yang menurut kami ada indikasi mark up dan perlu lagi pendalaman,” kata Kasipidsus Kejari Samlaki, Denny Syaputra kepada Ambon Ekspres di PN Ambon, Kamis (24/8).

Menurutnya, penelusuran terhadap proyek pengadaan 50 buah unit kapal kayu itu saat ini dalam proses pengumpulan data. Dan tim Intel Kejari MTB masih terus mengejar bukti-bukti untuk memperkuat dugaan perbuatan pidana atas proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara itu. “Proyek pengadaan ini kan disalurkan kepada masyarakat nelayan, yang masuk kategori tidak mampu diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten MTB. Kami akan melakukan on the spot atau turun ke lapangan untuk mencari dan memperkuat bukti perbuatanya. Apakah ada indikasi tadi benar ataukah tidak,” jelas Denny.

Dia mengatakan, Kejari MTB melalui tim intel akan menfokuskan untuk pengusutan kasus tersebut hingga ditemukanya bukti perbuatan pidana awal sebagai langkah ditingkatkan ke tahap penyidikan. “Kalau ditemukan bukti awal, kita tingkatkan ke penyelidikan,” terang Deny sambil berjalan meninggalkan wartawan.

Praktisi Hukum, Nelson Sianressy kepada koran ini berharap Kejari Samlaki tidak hanya asal ngomong, padahal kasus tidak diusut. Menurut dia, dugaan korupsi ini sudah diketahui publik dan publik sendiri yang akan mengawal proses penanganannya. ‘’Dengan demikian kasus tersebut harus dituntaskan. Jangan janji, karena masyarakat akan terus mengawal persoalan tersebut,” tegas dia.
Sianressy yang asli Kabupaten MTB ini menjelaskan, supermasi hukum di daerah itu perlu dilakukan, sehingga ada efek jera terhadap para pemangku jabatan yang sengaja menghambat pembangunan di MTB. “Harus ada efek jera. Karena dengan adanya efek jera maka, tindakan melawan hukum yang dilakukan selama ini tidak terulang lagi dikemudian hari,” pungkas dia.
SEMAKIN TERKUAK

Sebelumnya, dugaan korupsi proyek pengadaan 50 buah armada kapal rakyat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tahun 2016 makin terkuak.  Selain proses pelelangan direkayasa, ternyata proyek miliaran rupiah ini dikerjakan asal-asalan. Bahkan pekerjaan dilakukan bukan di galangan kapal sebagaimana disyaratkan dalam mekanisme pelelangan.

Diduga kuat pihak Pokja Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) MTB, PPTK dan kontraktor dari CV Latutu Jaya serta sub kontraktor berninisial LN bersama-sama melakukan rekayasa untuk menggarap dana dari proyek besar ini.

Sumber-sumber koran ini menyebutkan, awalnya proyek pengadaan kapal kayu milik Dinas Perhubungan Kabupaten MTB ini dilelang lewat ULP Kabupaten MTB dengan Ketua Pokja Gerson Luanmassa. Lelang berlangsung dan hanya diikuti satu kontraktor yakni CV Latutu Jaya yang berkedudukan di Latuhalat Ambon.

Salah satu syarat untuk memenangkan proyek ini yakni perusahaan harus memiliki galangan kapal. “Nah, sampai penetapan pemenang, Pokja ULP tidak pernah melakukan verifikasi di lapangan apakah CV Latutu Jaya memiliki galangan kapal rakyat atau tidak,” tandas sumber ini.

Cilakanya, meski CV Latutu Jaya memenangkan proyek ini, ternyata semua proyek dikerjakan oleh pengusaha asal Saumlaki, Lin Laurika. “Pekerjaan pembangunan kapal ternyata dilakukan pada sejumlah titik di pantai seputaran Kota Saumlaki. Padahal sesuai ketentuan kapal dengan kapasitas 7 GT dan diatasnya, harus dikerjakan pada galangan kapal,” tandas sumber tadi.

Dia membeberkan, meski pemenang yakni CV Latutu Jaya namun disub kontraktorkan kepada pengusaha Lin Laurika. Nah, kata dia, apakah Lin Laurika memiliki galangan di MTB atau tidak, bagaimana pula dengan tenaga kerja, apakah memiliki spesifikasi dan peralatan dalam pembangunan kapal atau tidak. “Itu pertanyaan yang musti diungkap oleh jaksa. Nyatanya belum setahun, kapal-kapal itu semuanya sudah hancur tak berbekas. Patut diduga kalau pembangunan kapal tidak sampai jumlah 50 buah sebagaimana tercatat dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja),” tandasnya.
(NEL)

Most Popular

To Top