Fahri Hamzah Ingin Pakai Tangan Jokowi untuk Berangus KPK

by

“Bagaimana hukum ditegakkan? Hukum bukan soal hasil tapi soal cara. Penegakan hukum dengan cara yang salah tetap salah. Perang pun ada aturan main. Apalagi penegakan Hukum,” jelasnya.

Dia juga kembali menyoroti penyadapan KPK yang dijadikan dasar OTT.

Menurut Fahri, sejak keputusan MK atas Judicial Review UU ITE (UU No.11/2008) membatalkan pasal 31(D), MK mengatakan bahwa Penyadapan adalah pelanggaran HAM dan harus memakai UU.

Hal ini diperkuat dengan revisi UU ITE menjadi UU No. 19/2016 dimana pada pasal 31 (4) menyatakan bahwa pengaturan penyadapan harus dengan UU.

Dalam ketiadaan UU lalu KPK membuat SOP yang sampai saat ini tidak pernah dipublikasikan.

“Lalu bagaimana kita meminta pertanggungjawaban atas penyadapan yang dilakukan KPK? Kapan penyadapan dilakukan? Kepada siapa saja? Berapa banyak? Mana yang rahasia dan mana yang tidak? Semuanya menjadi liar dan menjadi kegiatan informal dan ilegal,” sesalnya.

Menurut Fahri dengan cara kerja seperti saat ini, wajar kalau KPK diangap sudah melakukan kegiatan bawah tanah.

Fahri pun menyebutnya sebagai klandenstein yang membahayakan negara.

Ada kemungkinan, operasi klandenstein itu dilakoni untuk kepentingan pihak lain untuk membisniskan pasar gelap keadilan dan menghancurkan nama dan reputasi lembaga negara.

2 of 3