kemiskinan Terus Ditekan – Ambon Ekspres
Rekam

kemiskinan Terus Ditekan

AMEKS ONLINE, AMBON.–Maluku menduduki peringkat ke 4 provinsi termiskin di Indonesia. Pemprov Maluku kini terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan di daerah ini.

Salah satu upaya yang kini dilakukan adalah mendesain penanggulangan kemiskinan berbasis gugus pulau, sesuai dengan ciri dari Provinsi Maluku. “Kita melakukan pertemuan dan kajian untuk penyusunan model pengentasan kemiskinan berbasis gugus pulau. Dari pertemuan tadi (kemarin red), yang dihadiri kepala BPS, kemudian akademisi, dewan riset dan tim ahli pemprov. Kemiskinan di Maluku, dari tahun-ketahun mengalami penurunan sekitar 1 – 2 persen per tahun,” kata Kabag Penelitian dan Pengembangan Bapedda Maluku,

Djalaluddin Salampessy kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Jumat (25/8).
Meski tingkat kemiskinan menurun, namun dia mengaku, angka itu, belum berpengaruh terhadap peringkat Maluku sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Hal itulah yang memicu kinerja pemerintah provinsi, untuk terus melakukan berbagain langkah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. “Faktor penentu yang memicu penurunan kemiskinan ini, adalah upaya-upaya pemerintah dilakukan secara bersinergis dan berkesinambungan, baik pemrov, pempus maupun dengan pemkab, pemkot, untuk harus dilakukan secara bersama dan bersifat sektoral. Yang terpenting bisa menyentuh langsung ke masyarakat,” jelas dia.

Menurut dia, ada sejumlah sektor unggulan yang akan dilakukan sesuai gugus pulau, guna penanggulangan kemiskinan. Sektor-sektor itu yang dianggap bersentuhan langsung dengan masyarakat yakni pertanian dan perikanan. “Sselain pertanian dan perikanan yang kita miliki selama ini, juga kita dorong sektor pariwisata lokal dan pertambangan. Sektor-sektor inilah yang nantinya pemerintah terlibat secara langsung sehingga bisa diarahkan pada upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga terus mengalami penurunan turunkan,” tuturnya.

Salampessy menjabarkan, keterlibatan pemerintah dalam sektor pertanian dan perikanan yakni program bantuan bibit tanaman dan alat pancing kepada masyarakat secara langsung. “Program bantuan bibit tanaman seperti holtikultural, dan ternak. Kemudian program bantuan ke nelayan. Inilah yang merupakan bagian dari intervensi pemerintah untuk sentuhan masyarakat. Dan tak hanya memberikan bantuan tetapi tugas pemerintah juga bagaimana melakukan pendampingan sehingga bantuan-bantuan itu bisa dikelola dengan baik, demi terwujudnya penanggulangan kemiskinan,” bebernya.

Dia mengaku, dalam berbagai macam kebijakan, pemerintah selalu memprioritaskan perencanaan dan kebijakan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada. “Kajian penyusunan model penurunan kemiskinan berbasis kepulauan sudah mulai dilakukan saat ini. Dan harapan kita memang dari tahun-ketahun harus ada penurunan,” tandasnya.

Sementara itu, Prof Toni Pariela, dari dewan riset daerah mengatakan, pemerintah provinsi harus berusaha mencari jalan terbaik untuk menanggulangi kemiskinan di Maluku saat ini. ‘’Semua potensi akan dikerahkan untuk berpikir keras, mencari cara yang dianggap lebih efektif dan efisien dalam penanggulangan kemiskinan. Diharapkan dengan model yang dirancang, bangun secara tepat guna, dan berdaya guna itu, maka kemiskinan yang sekarang sekitar 19.18 persen, dapat diturunkan tepat pada waktunya,” kata dia, usai melakukan pertemua dengan Bappeda.

Pariela meyakinkan, model penanggulangan berbasis gugus pulau dengan sistem bangun secara tepat guna, dan berdaya guna dapat menekan tingkat kemiskinan. Ini dengan catatan pemerintah harus tegas dan lebih serius.

Disinggung soal penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD), sebagai salah satu upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan, dia mengaku memang yang diharapkan adalah ADD bisa digunakan secara baik dan benar untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. “ADD yang digelontorkan pempus dalam jumlah besar baru belakangan ini. Sebelumnya kan biasa-biasa saja. Memang diharapkan dana desa sebagai investasi dengan penanggulangan kemiskinan. Memang belum ada kajian soal itu tetapi mestinya, logika saja pasti ada pengaruh,” tandasnya.

Ketua Komisi D DPRD Provinsi Maluku, Saadiah Uluputty mengatakan, kemiskinan di Maluku, lebih diutamakan pada kemiskinan secara structural. Dalam artian pemerataan pembangunan belum tepat sasaran, disebabkan juga karena rentang kendali antar pulau di Maluku. “Kalau kita dari DPRD melihat lebih pada kemiskinan struktural. Karena yang pertama, Maluku sebagai daerah kepulauan artinya rentang kendali dan kemahalan bahan pokok sangat tinggi di Maluku. Terutama didaerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Kemudian pembangunan-pembangunan belum fokus. Arah pembangunan itu sendiri belum dilihat secara baik di daerah ini,” tuturnya.

Politisi PKS ini mengaku, tak hanya soal pemerataan pembangunan melainkan juga soal pemerataaan dan keadilan anggaran. Baik dari pemerintah pusat kepada Maluku, maupun dari Maluku kepada seluruh kabupaten kota yang ada. “APBN dan APBD, belum fokus pada isu-isu atau masalah-masalah kemiskinan. Kita harapkan agar langkah kedepan yang dilakukan oleh pemerintah terutama provinsi dan kabupaten/kota benar-benar menyelesaikan persoalan kemiskinan. Musrembang-musrembang itu, benar-benar didengar oleh pemerintah. Kemudian program juga benar-benar menyentuh langsung ke masyarakat dan tepat sasaran. Jadi menyelesaikan masalah sesuai dengan akar masalahnya. Saya kira itu bagian dari upaya untuk penanggulangan kemiskinan,” bebernya.(AHA)

Most Popular

To Top