Seharusnya Mudah bagi Polisi Tangkap Dalang dan Donatur Saracen – Ambon Ekspres
Hukum

Seharusnya Mudah bagi Polisi Tangkap Dalang dan Donatur Saracen

Kru Saracen yang diamankan polisi.

AMEKS ONLINE. — Upaya Polri menindak tim Saracen, yang membuat dan menyebar konten negatif dan hoax, tentu patut diapresiasi. Namun, yang berwenang diminta untuk tidak setengah-setengah menindak kasus ini.

Anggota Komisi III DPR, Sufmi Dasco Ahmad, meminta kepolisian bergerak cepat mengusut kasus ini setuntas-tuntasnya. Tidak hanya pelaku lapangan yang ditangkap, tetapi juga mastermind alias dalang di belakang kelompok yang menebar kebencian itu, terutama pihak yang mendanai.

“Seharusnya dengan teknologi yang ada dan jika perlu melibatkan PPATK, tidak akan sulit melacak siapa yang mendanai Saracen. Saat ini setiap transaksi, baik tunai maupun nontunai amat mudah dilacak, terlebih sudah ada pelaku lapangan yang bisa dinterogasi,” ujar Dasco, Sabtu (26/8/2017).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, pengungkapan siapa yang mendanai Saracen harus menjadi prioritas agar bisa diketahui apa motif sebenarnya dari aktivitas mereka.

Sebab, secara logika orang mau keluar uang dalam jumlah besar pasti berharap ada keuntungan yang ingin diraih.

“Kami khawatir ada pihak-pihak yang ingin menjadikan kasus Saracen ini sebagai komiditas politik untuk menyudutkan lawan politiknya. Dalam politik kita kenal strategi yang namanya playing victim, yakni bersikap seolah-olah sebagai korban untuk mengambil simpati dan sekaligus menyudutkan lawan politik. Oleh karena itu agar kita semua tidak berspekulasi, polisi harus segera menuntaskan kasus ini,” ujar Dasco memaparkan seperti dilansir dri RMOLJakarta.

Terakhir, Dasco berharap penanganan kasus Saracen harus diselesaikan secara hukum, jangan sampai terkontaminasi kepentingan politik.

Senada, Sekretaris Fraksi PKS, Sukamta, berharap momentum pengungkapan Saracen itu mampu menjadi shock therapy bagi organisasi serupa. Pemerintah harus melakukan penindakan terhadap organisasi yang bisa jadi lebih besar, lebih terorganisasi, dan memiliki modal yang lebih besar.

“Dalam ajang pemilu atau pilkada, biasanya semua pendukung dari calon-calon yang ada juga melakukan ujaran kebencian atau yang menyinggung SARA. Karena itu, pemerintah harus adil dan tidak tebang pilih dalam menindak para pelaku penyebar konten negatif ini,” pintanya.

Menurut Sukamta, pemerintah harus segera melaksanakan kebijakan yang bersifat makro untuk memutus mata rantai konten negatif dan hoax. Pertama, secara serius melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga lebih melek media sosial dan internet sehingga mampu menggunakannya dengan bijak dan produktif. Upaya edukasi ini secara masif dapat dilakukan dengan melibatkan dunia pendidikan, institusi keagamaan dan organisasi masyarakat.

Kedua, untuk melakukan tata kelola konten termasuk menindak kejahatan siber seperti ini kita sudah mempunyai UU 19/2016 tentang Perubahan UU ITE. Namun spirit perubahan undang-undang ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena peraturan-peraturan di bawahnya seperti PP, Permen, dst, belum lengkap.

Maka dari itu, pemerintah harus segera menyiapkannya agar pemberantasan konten negatif di dunia maya dapat berjalan dengan pedoman yang jelas dan terarah.

“Upaya pemerintah yang sedang merevisi PP 82/2002 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik perlu diapresiasi, tapi kita sejak awal juga mendesak pemerintah agar segera membuat peraturan-peraturan yang merupakan amanat UU ITE yang lain termasuk soal pemblokiran sistem elektronik yang mengandung konten negatif yang hingga kini juga belum ada PP-nya,” sambung Sukamta.

Ketiga, pemerintah perlu membuat aturan yang dapat mengikat kepada provider dan penyedia layanan media sosial untuk melakukan filter terhadap konten negatif dan hoax.

Dalam hal ini pemerintah perlu membuat tim panel yang melibatkan MUI, tokoh agama, akademisi, dan ahli IT sebagai tim yang dapat memberikan masukan konten negatif mana saja yang perlu dihentikan dengan penanganan dari provider dan penyedia jasa media sosial.

“Keberadaan tim panel ini penting untuk menghindarkan pemerintah melakukan penafsiran secara tunggal,” pungkasnya.

(rus-ian/rmol/fajar)

Most Popular

To Top