Kadis Sosial Tual Diadili – Ambon Ekspres
Hukum

Kadis Sosial Tual Diadili

AMEKS ONLINE, AMBON.–Kepala Dinas Sosial Kota Tual, Fatmawati Kabalmay, diadili di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (28/8). Kabalmay merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi kegiatan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa se-Kota Tual tahun 2011. Saat itu dia menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Kota Tual.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan itu dipimpin majelis hakim yang diketuai Samsidar Nawawi dan didampingi hakim anggota Christina Tetelepta dan Bernard Panjaitan. Sementara terdakwa didampingi penasihat hukumnya Abdul Sukur Kaliky.

Dalam dakwaannya, JPU Kejari Maluku Tenggara, Chrisman Sahetapy mengatakan, tahun 2011 BPMPD Kota Tual mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 770.474.000 yang bersumber dari APBD Kota Tual untuk pelaksanaan pemilihan dan pelantikan 26 kepala desa dalam wilayah Kota Tual. Saat itu, terdakwa yang menjabat kepala BPMPD sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) maupun Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM TU) untuk dilakukan pencairan anggaran.
Namun, tahun 2011 itu hanya 12 desa yang melaksanakan pemilihan dan pelantikan kepala desa sementara 14 desa lainnya tidak dilaksanakan. Padahal anggaran telah dicairkan 100 persen.

Dalam laporan pertanggungjawaban juga dibuat seolah-oleh kegiatan pemilihan dan pelantikan kepala desa dilakukan di 26 desa di Kota Tual. Padahal anggaran yang diperuntukan bagi 14 desa itu masuk ke kantong pribadi terdakwa.

Menurut JPU, dari total anggaran sebesar Rp 770.474.000 hanya sebesar Rp 376.431.159 yang digunakan untuk pelaksanan pemilihan dan pelantikan kepala desa. Sisanya Rp 393.190.519 dinikmati terdakwa.

Terdakwa diatur dan diancam melanggar pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentng perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Primer) serta terdakwa diatur dan diancam melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentng perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan subsider).

Usai mendengarkan dakwaan tersebut, tim penasehat hukum terdakwa menyatakan eksepsi terhadap dakwaan JPU tersebut. Majelis hakim kemudian menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. (NEL)

Most Popular

To Top