Jaksa Lambat Tangani Kasus Kapal – Ambon Ekspres
Hukum

Jaksa Lambat Tangani Kasus Kapal

AMEKS ONLINE, AMBON.–Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tenggara Barat (MTB) dinilai lambat dalam menangani kasus dugaan mark-up pelaksanaan proyek 50 buah kapal kayu dengan nilai Rp 5,9 miliar tahun 2016 oleh Dinas Perhubungan MTB. Padahal kasus tersbeut, sudah dilaporkan jauh-jauh hari oleh masyarakat setempat.

Namun hingga kemarin, Kejari MTB beralasan masih dalam tahap pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan keterangan (Pulbaket). “Untuk sementara kasus dimaksud masih dalam tahap puldata dan pulbaket melalui intel,” ungkap Kasipidsus Kejari MTB, Denny Syaputra kepada koran ini via selulernya, Senin, (4/9).

Menurutnya, kasus tersebut tetap diusut. Namun, untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana dalam laporan tersebut perlu dilakukan pendalaman dan kajian. “Data-data masih terus kita kejar. Disamping itu, sudah empat orang yang kami mintai keterangan. Salah satunya, konsultan lapangan proyek 50 buah kapal tersebut,” jelas Denny.

Dia juga mengaku, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut diketahui tidak memiliki galangan kapal. “Kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut tidak memiliki galangan kapal. Ini yang kami kejar, dan selanjutnya belum bisa saya jelaskan lebih detail. Karena kami sendiri melalui tim intel akan menfokuskan untuk pengusutan kasus tersebut hingga ditemukanya bukti perbuatan pidana awal sebagai langkah ditingkatkan ke tahap penyidikan nantinya,” terang Deny sambil menutup teleponnya.

Praktisi hukum, Hendrik Lusikooy kepada koran ini pesimis dengan langkah Kejari MTB dalam mengusut proyek itu. Pasalnya, kasus yang sudah dilaporkan masyarakat itu hingga sekarang belum juga dituntaskan alias ditingkatkan ke tahap penyelidikan. “Komitmen Kejari MTB juga harus dipertanyakan. Karena melalui kasipidsus, dia sudah umbar janji ke publik, namun hasilnya hingga sekarang belum ditingkatkan ke tahap penyelidikan.

Konsukuensinya adalah, setiap laporan tentu harus ditindak oleh kejaksaan apapun kepastian hukumnya harus transparan ke publik juga,” tegas Hendrik.

Selain itu, kata Hendrik, proyek bernilai Rp 5,9 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten MTB itu jelas sudah diketahui jaksa setempat. Dimana, ada indikasi mark up yang menurut mereka pengadaan fisik proyek tidak sesuai kontrak sehingga proyek tersebut tidak bertahan lama. Selain itu, kontraktor pada proyek tersebut tidak memiliki galangan kapal, otomatis sudah menyalahi proses tender. “Harus memiliki galangan Kapal. Karena kalau tidak itu bertentangan dengan proses lelang proyek. Itu berarti ada suatu dugaan tindakan koorporasi didalam proyek dimaksud yang bertujuan untuk menguntungkan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, proyek tersebut harus diusut jangan hanya menerim laporan lalu dipetieskan dalam laci jaksa,” tutupnya.

Seperti diberitakan koran ini, dugaan korupsi proyek pengadaan 50 buah armada kapal rakyat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tahun 2016 makin terkuak. Selain proses pelelangan direkayasa, ternyata proyek miliaran rupiah ini dikerjakan asal-asalan. Bahkan pekerjaan dilakukan bukan di galangan kapal sebagaimana disyaratkan dalam mekanisme pelelangan.

Diduga kuat pihak Pokja Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) MTB, PPTK dan kontraktor dari CV Latutu Jaya serta sub kontraktor berninisial LN bersama-sama melakukan rekayasa untuk menggarap dana dari proyek besar ini.
Sumber-sumber koran ini menyebutkan, awalnya proyek pengadaan kapal kayu milik Dinas Perhubungan Kabupaten MTB ini dilelang lewat ULP Kabupaten MTB dengan Ketua Pokja Gerson Luanmassa. Lelang berlangsung dan hanya diikuti satu kontraktor yakni CV Latutu Jaya yang berkedudukan di Latuhalat Ambon.

Salah satu syarat untuk memenangkan proyek ini yakni perusahaan harus memiliki galangan kapal. “Nah, sampai penetapan pemenang, Pokja ULP tidak pernah melakukan verifikasi di lapangan apakah CV Latutu Jaya memiliki galangan kapal rakyat atau tidak,” tandas sumber ini.

Cilakanya, meski CV Latutu Jaya memenangkan proyek ini, ternyata semua proyek dikerjakan oleh pengusaha asal Saumlaki, Lin Laurika. “Pekerjaan pembangunan kapal ternyata dilakukan pada sejumlah titik di pantai seputaran Kota Saumlaki. Padahal sesuai ketentuan kapal dengan kapasitas 7 GT dan diatasnya, harus dikerjakan pada galangan kapal,” tandas sumber yang meminta namanya tidak dikorankan.

Dia membeberkan, meski pemenang yakni CV Latutu Jaya namun disub kontraktorkan kepada pengusaha Lin Laurika. Nah, kata dia, apakah Lin Laurika memiliki galangan di MTB atau tidak, bagaimana pula dengan tenaga kerja, apakah memiliki spesifikasi dan peralatan dalam pembangunan kapal atau tidak. “Itu pertanyaan yang musti diungkap oleh jaksa. Nyatanya belum setahun, kapal-kapal itu semuanya sudah hancur tak berbekas. Patut diduga kalau pembangunan kapal tidak sampai jumlah 50 buah sebagaimana tercatat dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja),” tandasnya.(NEL)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!