Siapa Wakil Rakyat Malas? – Ambon Ekspres
Politik

Siapa Wakil Rakyat Malas?

BK DPRD Maluku Jangan Obral Janji

AMEKS ONLINE, AMBON.–– Badan Kehormatan (BK) DPRD Maluku ditantang untuk tidak mengobral janji ke publik terkait rencana mengumumkan nama wakil rakyat yang malas berkantor. BK harus menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam melihat keaktifan anggota.

Badan Kehormatan (BK) DPRD Maluku ditan- tang untuk tidak mengobral janji ke publik terkait rencana mengumumkan nama wakil rakyat yang malas berkantor. BK harus menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam melihat keaktifan anggota.

Direktur Lingkar Demokrasi Maluku (LDM) Bilal Tuhulele mengatakan, apa yang direncanakan BK DPRD Maluku, harus ditindaklanjuti secara serius. Ini agar tidak ada indikasi permainan antara anggota DPRD dengan BK. Terkait masalah tersebut, kata dia, sebelumnya juga telah direncanakan tetapi sampai saat ini tidak ada realisasinya.

Saat ini, lanjut dia, masyarakat berharap DPRD sebagai wakil rakyat bisa memperjuangkan kepentingannya. Tetapi dengan anggota yang malas berkantor, tidak ada yang bisa diharapkan dari mereka.

Untuk itu harus diberi sanksi tegas dan tidak perlu ada toleransi. “Saya kira dengan BK DPRD harus tegas untuk melihat ketidakaktifan anggota. Karena kalau ini terus dibiarkan akan mencerminkan tipe wakil rakyat yang tidak amanah. Aspirasi masyarakat mau diperjuangkan bagaimana, kalau orang yang kita dukung malas berkantor. Untuk itu harus diberikan penegasan, sehingga mereka tidak main-main,” ujar Bilal kepada Ambon Ekspres, Selasa (5/9).

Dia mengatakan, pada prinsipnya sangat mendukung rencana BK untuk mengumumkan nama-nama itu. Bila perlu diumumkan secara terbuka ke publik sehingga diketahui masyarakat untuk tidak lagi mendukung mereka saat pemilihan legislatif nanti. “LDM sangat mendukung rencana itu. Ini penting agar para anggota harus mengetahui tugas dan tangunggjawabnya kepada masyarakat. Jangan hanya setelah terpilih, kemudian tugasnya dilupakan,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan, Ketua Pengembangan Aparatur Organisasi (PAO) HMI Maluku dan Maluku Utara Muhadi Wadubun. Menurutnya, BK memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja setiap anggota DPRD. Terutama bagi yang malas berkantor. Olehnya itu perlu diberikan sanksi tegas, jika terbukti ada anggota yang jarang berkantor dan lebih banyak mengurusi kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat.

Dengan begitu, kata dia, maka akan menjadi contoh kepada anggota yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Sebab, sebagai waki rakyat harus tahu betul apa yang harus dilakukan kepada masyarakat yang sudah mendukungnya. “Saya kira harus ada fungsi pengawasan secara ketat dari BK kepada anggota yang malas berkantor, dengan memberikan sanksi tegas. Ini penting supaya tidak ada lagi anggota yang malas. Kalau saja BK terus acuh, maka kondisi ini selamanya akan terus terjadi, tidak ada perubahan. BK jangan cuma mulut besar,” tandasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, DPRD sebagai wakil rakyat harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, melakukan sesuatu atas kemauannya sendiri tanpa memikirkan tugas dan tanggungjawabnya ke masyarakat. “Kalau mau jadi panutan di masyarakat, mereka harus tunjukan sikap dan loyalitasnya yang baik sebagai anggota DPRD. Kalau malas berkantor, apa yang bisa diharapkan dan dicontohi. Makanya mereka harus tau perannya, minimal rajin masuk kantor, sehingga aspirasi masyarakat itu bisa disampaikan,” paparnya.

Seperti diberitakan koran ini Selasa (5/9) anggota BK DPRD Maluku, Everd Herman Karmite mengatakan, pihaknya telah memiliki data anggota DPRD, yang malas berkantor tanpa alasan sehingga perlu diumumkan. Menurut dia, jika terus dibiarkan maka akan mencoreng nama baik lembaga itu.

Dia mengatakan, BK selalu disoroti terkait dengan ketidakaktifan anggota. Kali ini, kata dia, BK akan lebih serius dan tidak main-main untuk selalu mengotrol kehadiran wakil rakyat. “Rencananya dalam waktu dekat ini, kami akan umumkan nama-nama anggota DPRD yang malas berkantor, terutama dalam menghadiri rapat komisi, fraksi, maupun paripurna. Ini penting, agar mereka bisa hadir dalam setiap agenda. Karena BK sejauh ini dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik. Nah kali ini kami tidak main-main,’’ ujar Everd kapada Ambon Ekspres, Senin (4/9).

Salah satu wakil yang tidak mau namanya disebutkan mengakui, BK DPRD Maluku, memang disoroti terkait katidakaktifan beberapa anggota dan tidak ada sanksi apapun. Padahal fungsi BK untuk mengontrol ketidak hadiran itu, agar diberikan teguran kepada pimpinan partainya,
Dia berharap, agar ketua-ketua fraksi harus lebih aktif untuk memantau anggotanya. Ini penting sehingga menyangkut dengan agenda dewan, yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. “Memang, BK selama ini juga dinilai tidak peduli dengan ketidakaktifan anggota. Saya juga akui, tidak setiap hari saya masuk kantor, karena ada kegiatan partai maupun peribadi. Tetapi itupun disampaikan, dan tidak memakan waktu lama. Tetapi, bagaimana dengan anggota yang hampir sebulan tidak pernah hadir, tanpa sakit. Harusnya diberikan semacam sanksi oleh pimpinan fraksinya. Saya mendukung jika BK akan umumkan nama anggota malas berkantor nanti ,” ungkapnya.(WHB)

Click to comment

Most Popular

To Top