BK Harus Berani – Ambon Ekspres
Berita Utama

BK Harus Berani

AMEKS ONLINE, AMBON.—Badan Kehormatan (BK) DPRD Maluku diminta tegas dan berani dalam menjalankan tugasnya. Kepada anggota DPRD Maluku yang malas berkantor juga hendaknya diumumkan kepada publik. Ini agar menjadi pukulan bagi semua wakil rakyat di Maluku.

Pengamat Politik Universitas Pattimura (Unpatti) Johan Tahuayo menilai, DPRD merupakan representasi dari masyarakat Maluku yang dipilih sesuai dapilnya masing-masing. Untuk itu, jika dilihat dari perkembangan legislatif khususnya DPRD Maluku, harus memiliki loyalitas kerja yang baik, terutama untuk mempertangunggjawabkan amanah masyarakat yang sudah memilihnya saat pemilihan.

Namun, jika BK kembali merencanakan akan mengumumkan nama anggota yang malas berkantor, kata dia, ini suatu hal yang patut diberikan apresiasi. Hanya saja, kata dia, BK jangan main-main. BK harus serius dalam melaksanakan tugas itu.

Jika yang disampaikan hanya sekedar bola liar, lanjut dia, maka publik akan menilai BK tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya. “BK harus serius dengan tugasnya dan tidak perlu main-main untuk diumumkan ke publik agar diketahui kemalasan anggota. Tetapi kalau BK tidak serius, maka ini menjadi sorotan masyarakat terkait kinerja BK dalam memantau anggota dewan malas berkantor, tanpa alasan. Ini penting agar bisa menjadi contoh kepada wakil rakyat yang lain,” ujar Tehuayo kepada Ambon Ekspres via seluler, Rabu (6/9).

Dikatakan, anggota DPRD yang malas sudah harus beri sanksi tegas. Karena bagaimanapun juga, di pundak mereka masyarakat menaruh harapan. Bahkan kemaslahatan itu, dengan sendirinya akan merendahkan citranya di masyarakat terutama dapilnya. Apakah yang bersangkutan akan dipilih lagi, ataukah sebaliknya. “Kalau dia malas berkantor lalu kemudian diumumkan oleh BK, tentu ini mempengaruhi elektablitasnya di masyarakat. Apakah dia masih dipilih lagi sebagai DPRD di 2019 ataukah tidak,” katanya.

Dia juga mengingatkan BK bahwa, sebelum diumumkan perlu diihat terlebih dahulu ketidakhadiran anggota dari sisi mana. Karena setiap anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota semuanya pengurus partai politik ditingkat daerah. Sehingga ketika ada kegiatan partai pasti itu yang diutamakan. Selain itu, kemungkinan juga ada kunjungan kerja ke setiap dapilnya. “Anggota DPRD inikan terlahir dari pimpinan parpol maupun pengurus partai di tingkat daerah. Sehingga kalau memang ada kegiatan partai, mereka pasti menghadirnya. Makanya perlu dilihat lagi kemalasanya dari sisi mana. Kalau hanya untuk sesukanya saja tanpa ada kegiatan parpol, maupun kunjungan lain ke masyarakat, harus diberikan sanksi tegas. Jangan dibiarkan saja,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Walang Aspirasi Rakyat Maluku Cristian Sea mengatakan, BK DPRD Maluku harus terbuka kepada publik terkait dengan jumlah anggota DPRD yang malas berkantor. Sehingga ini menjadi tangunggjawab ketua fraksi maupun pimpinan partainya untuk dibina.

Dengan diumumkan nama anggota DPRD yang malas, kata dia, maka akan mencederai pribadi oknum wakil rakyat itu, DPRD secara kelembagaan serta partainya. Dia berharap BK konsisten dengan apa disampaikan. Jangan memberikan penegasan kemudian didiamkan lagi. Jika itu yang terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa semua anggota DPRD Maluku malas berkantor termasuk BK. Sehingga tidak bisa di umukan kepada publik. “Kita lihat keberanian BK seperti apa. Apakah mereka betul mengumumkan nama itu atau tidak. Jika tidak diumumkan, berarti anggota DPRD Maluku semuanya sama, mereka malas berkantor. Dan ini menjadi sorotan tidak baik ke masyarakat. Untuk itu, BK harus tahu fungsinya. Jngan menyembunyikan kejahatan. Anggota yang tidak menjalankan tugas secara baik, maka itu dia telah melakukan kejahatan, dengan melawan aturan,” paparnya.

Anggota BK, Everd Herman Karmite yang konfirmasi terkait dengan total jumlah anggota yang malas berkantor berdasarkan data BK, dia mengatakan belum bisa disampaikan ke publik. Penilaiannya berdasarkan absensi saat rapat paripurna, fraksi, komisi, maupun agenda lain seperti pengawasan. “Untuk total berapa banyak, kami belum bisa sampaikan. Intinya kami akan melihat pada absensi kehadiran yang ada, baru bisa diumumkan. Dan untuk masalah ini kami tidak main-main, tetap dilakukan,” ungkapnya.

Disinggung terkait kapan pengumuman nama anggota dilakukan, dia mengatakan masih menunggu ketua BK Raden Ayu Hindun Hasanussy kembali dari Mekkah usai menjalankan ibadah haji. “Belum bisa dilakukan saat ini. Kita harus menunggu sampai ketua kembali dari tanah suci dulu baru diumumkan,” pungkasnya. (WHB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!