Tipu Calon Pelanggan, Oknum PLN Ditahan – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Tipu Calon Pelanggan, Oknum PLN Ditahan

Ilustrasi/Net

AMEKS ONLINE, NAMLEA,–Mapolres Buru dengan status tersangka. Baru itu saja yang bisa saya sampaikan karena sementara masih berada di Kota Ambon,’’ ungkap Ryan.

Sementara itu, wakil rakyat DPRD Maluku dapil Kabupaten Buru Sudarmo Bin Yasin mengutuk keras adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh petugas PLN ranting Kecamatan Waeapo kepada calon pelanggannya, yang mencapai ribuan orang. Dia berharap, oknum tersebut harus diproses hukum.

Menurutnya, kepala PLN ranting Kecamatan Waeapo M Iqbal Suyono, harus bertangugjawab dan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait perbuatannya dilapangan. Ini penting, agar persoalanya bisa diselesaikan dengan pelanggan yang merasa telah dirugikan. “Mereka harus bisa mempertanggungjawabkan masalah ini ke pelanggannya sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antara pelanggan dengan PLN. Karena apa yang dilakukan memang sudah bertentangan dengan aturan,” jelas Sudarmo kepada Ambon Ekspres, Rabu (13/9).

Dikatakan, jika masalah tersebut telah dilaporkan ke Polres Pulau Buru, maka itu sudah menjadi tanggungjawab aparat kepolisian untuk diselesaikan. Menurut dia, sangat jelas apa yang dilakukan telah menyalahi aturan dan merugikan masyarakat. “Kalau memang masalah ini, sudah dilaporkan ke Polres Buru, kita serahkan saja semuanya kepada mereka untuk diselesaikan. Karena ini kejahatan maka harus berurusan dengan aparat kepolisian. Jangan dibiarkan begitu saja,” katanya.

Sudarmo berharap kepolisian berani mengungkap masalah tersebut, sesuai dengan laporan masyarakat. Jika diketahui benar maka perlu diberikan hukuman sesuaidengan apa yang dilakukan oknum pegawai PLN kepada calon pelanggan. “Harapan saya seperti itu. Polisi harus independen. Yang salah tetap salah. Jangan ada intervensi dari pihak manapun, sehingga meski salah tetapi dibiarkan begitu saja. Kalau terbukti maka harus diberikan hukuman,” ingatnya.

Politisi PKS ini juga mendesak pimpinan PLN Kabupaten Buru, Wahyu Mahaputra untuk mengevaluasi masalah tersebut. Karena bagaimanapun PLN Ranting Kecamatan Waeapo merupakan cabang dari PLN kabupaten. Jika terbukti, maka harus diberhentikan sehingga menjadi contoh, bagi ranting lain, untuk tidak melakukan hal yang sama. “Harus ada kebijakan dari pimpinan PLN Kabupaten Buru, kepada rantingnya. Untuk dilakukan peneguran ataukah diberhentikan. Ini penting, agar masalah yang sama tidak akan terulang lagi , baik di PLN ranting Waeapo, maupun ranting yang lain,” tegasnya.

Wakil ketua komisi C DPRD Maluku ini juga meminta perhatian dari PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk memberikan peringatan kepada semua rantingnya ditingkat daerah. Terutama di Kabupaten Buru. Sebab yang dilakukan meski atas nama ranting, tetapi sudah membawa nama PLN secara kelembagaan. “PLN wilayah juga harus lihat masalah ini dengan memberikan peringatan kepada setiap ranting, untuk melakukan sesuatu dengan harus berdasarkan aturan yang ada. Jangan hanya semaunya, sehingga kalau seperti ini, citra PLN menjadi tidak baik di mata masyatakat,” pungkas Sudarmo yang juga mantan Wakil Ketua Komisi B DPRD Maluku ini.
TETAP DIPROSES

Sementara itu, terkait kasus penipuan yang melibatkan oknum PT PLN, pihak PLN Maluku dan Maluku Utara menyampaikan, pihaknya tidak menyangkal dan memang benar terjadi aksi penipuan mengenai pemasangan aliran listrik bagi calon pelanggan PLN disejumlah desa di Pulau Buru. Menurut Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, ini Ramli Malawat, oknum PLN yang terlibat dalam kasus tersebut akan diproses sesuai dengan aturan yang ada.

Namun dirinya mengaku, proses itu menunggu hasil investigasi dari tim gabungan. “Nanti kita berikan sumber secara akurat dan umum kepada masyarakat dan pemerintah, biar memahami lewat hasil investigasi dari tim yang akan melakukan investigasi langsung dari gabungan, PLN area, PLN wilayah, pihak hukum dan bidang niaga untuk bersama melalui tim ini yang akan langsung meninjau lokasi tersebut,” katanya kepada Ambon Ekspres diruang kerjanya, Rabu(13/9).

Diakuinya, sejauh ini langkah yang telah diambil dari PLN adalah tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). “Mereka melakukan tindakan P2TL sejak awal Agustus 2017 semenjak diketahui adanya kasus tersebut. Jadi sejak Agustus itu PLN Area Ambon yang sudah ada di sana langsung melakukan P2TL. Berdasarkan sumber laporan dari manager rayon kepada manager area, bahwa di Mako ada indikasi pemakaian tenaga listrik ilegal. “Makanya langsung dilakukan P2TL karena kedapatan ada sekitar 1000 pelanggan liar disana,” tuturnya.

Mengenai berapa besar kerugian yang dialami PLN, sambungnya, masih dalam pendataan. ‘’Kerugian masih didata. Memang ada terjadi kesalahan pemakaian tenaga listrik yaitu pelanggan liar. Selain itu, kerugian bisa juga dilihat dari besaran kWh yang digunakan pelanggan. Ini sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP). Tergantung dari pemakaian, karena ada perhitunganya, namanya perhitungan Tagihan Susulan (TS),’’ tandas dia.

Malawat menambahkan, untuk bisa menjatuhkan vonis bahwa oknum PLN itu sebagai pegawai yang bersalah adalah hak dari tim setelah peninjauan. Tim khusus ini yang nantinya melakukan investigasi kolaborasi dengan bagian hukum sehingga bisa ditentukan kesalahan serta sanksi seperti apa yang akan diberikan. “Saat ini masih dalam proses pembentukan tim dan menunggu waktu untuk meninjau langsung. Setelah dikaji nanti sumber laporan ke pusat, kemudian disposisi pusat seperti apa kita belum bisa pastikan. Kemudian dari laporan warga ke polisi nantinya digabungkan jadi satu masuk dalam persidangan untuk vonis kepada oknum tersebut. Kita juga akan mengkaji dulu informasi yang lengkap seperti apa, karena kalau salah bicara kita bisa menuntut balik maka saling menuntut. Yang jelas informasi itu mengenai hal itu betul,” tegasnya.(WHB/IWU)

Click to comment

Most Popular

To Top