Empat Parpol Tepis Klaim Murad – Ambon Ekspres
Politik

Empat Parpol Tepis Klaim Murad

AMEKS ONLINE, ABMON.—Klaim bakal calon Gubernur Maluku periode 2018-2023, Murad Ismail yang telah mengantongi 15 kursi parlemen, rame-rame ditepis pimpinan partai politik. Di lain sisi, klaim seperti itu dinilai wajar, jika peluang mendapatkaannya cukup besar.

Klaim diartikan sebagai tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu. Klaim juga bermakna pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu.
Catatan Ambon Ekspres, selain Murad, petahana bakal calon gubernur Said Assagaff juga mengklaim telah direkomendasi oleh partai Golkar, pemilik 6 kursi di DPRD Provinsi Maluku. Meski belum pasti, karena fisik rekomendasi belum diserahkan, namun partai Golkar berulang kali menegaskan Assagaff adalah calon tunggal yang akan diusung.

Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki 1 kursi, adalah parpol pertama yang diklaim Murad. Komandan Korps Brigader Monbil (Brimob) Polri, itu menyampaikan klaim ini secara resmi kepada wartawan usai mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Peroper Test) yang dilakukan oleh DPW PKS Maluku di Swissbel-Hotel, 23 Agustus lalu.

Murad mengatakan, DPP PAN telah menyerahkan rekomendasi kepadanya dua hari sebelumnya. Namun, belum bisa menujukkan bukti (fisik rekomendasi), karena masih menunggu kepastian bakal calon wakilnya.

Mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, itu kembali mengklaim telah mengantongi 15 kursi DPRD. Jawaban Murad berbeda dari sebelumnya, ketika ditanyai wartawan terkait parpol-parpol pemilik 15 kursi tersebut. “Kalau para figur yang memiliki survei tertinggi berani mengumumkan dirinya telah mendapatkan rekoemndasi dari partai, baru akan saya bongkar semua asal-usul kursi yang saya dapatkan. Jangan hanya bermain dengan hasil survei, namun tidak bisa mendapatkan rekomendasi partai,” skata Murad di depan awak media usai Syukurannya yang ke 56 di lantai II Maluku City Mall (MCM) Selasa malam (11/9).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Maluku Abbas Hamis Hanubun ketika dikonfirmasi menegaskan, PAN tidak termasuk dalam 15 kursi yang diklaim Murad. Ia hanya mengaku, Murad dan Assagaff memang berpeluang mendapatkan rekomendasi. “PAN belum memberikan rekomendasi kepada siapapun. Kalau Pak Murad sampaikan 15 kursi, saya tidak tahu partai apa saja. Intinya, PAN tidak ada, karena belum ada rekomendasi resmi dari DPP. Kalau ditanya siapa yang sering disebut di DPP, ya hanya pak Murad dan pak Assagaff,” kata Abas, Kamis (14/9).

Hal sama disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Maluku, Azis Sangkala. Sebab, semua bakal calon masih berproses dan berpeluang mendapatkan rekomendasi parpol yang memiliki 6 kursi itu. “Saya kira itu haknya Pak Murad untuk mengklaim sudah berapa kursi yang didapatkanya dari partai yang ia berproses. Tapi sampai saat ini, untuk PKS kami belum memutuskan siapa yang akan diusung. Karena masih dalam tahapan proses di DPP. Sehingga kami benar merasa tidak terlibat dalam pernyataan 15 kursi itu,” ujar Sangkala.

Dihubungi sehari sebelumnya, Asis mengatakan, pekan depan TPP menggelar untuk membahas rekomendasi. Itu pun belum dapat dipastikan arah keputusan politik PKS, sebab akan ada rapat lanjutan. “Dalam pekan depan akan dibahas di TPP Pusat dan selanjutnya akan dibahas oleh DPTP (Dewan Pimpinan Tingkat Tinggi) yang dipimpin oleh Ketua Majelis Syuro. Jadi, belum bisa dipastikan karena itu ranah DPP. Jadi kita tinggal tunggu saja,” jelas Asis lewat messenger.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Maluku Lenda Noya, yang dikonfirmasi mengakui, hingga kini Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI belum memutuskan arah rekomendasi kepada bakal calon gubernur. Karena DPN parpol dengan 2 kursi itu masih menunggu kepastian rekomendasi dari parpol lain. “Kalau Pak Murad memang mendaftar di PKPI juga, tetapi kalau beliau sampaikan sudah 15 kursi yang dikantonginya, sepertinya PKPI tidak terlibat di dalam 15 itu. Karena sampai saat ini kami masih menunggu putusan dari DPN PKPI, yang masih menunggu rekomendasi partai lain terlebih dahulu,” katanya.

Sementara itu, ketua Desk Pilkada DPW PKB Maluku, Malaka Yaluhun juga belum memastikaan PKB masuk dalam klaim Murad. “Kalau mengenai hal itu, saya tidak tahu, apakah PKB terlibat atau tidak didalam 15 kursi yang diakuinya itu. Karena sampai saat ini DPP belum mengambil keputusan terkait arah rekomendasi PKB kepada siapa,” Malaka.

WAJAR, TAPI HARUS RASIONAL
Sementara itu, Azis Tunny menilai wajar ada klaim tersebut. Pertama, terlepas sebagai kandidat gubernur, MI (Murad Ismail) adalah pejabat negara yang tentunya mempunyai relasi yang baik dengan para pimpinan partai politik.

Sehingga, untuk mudah membuat janji dan bertemu para pimpinan partai untuk membicarakan maksudnya maju dalam kontestasi pilkada Maluku 2018. Tentulah, kata Azis, bukan hal yang sulit bagi seorang MI yang memegang jabatan prestisius di tubuh Polri sebagai Komandan Brimob Polri.

Selain itu, reputasi Murad juga terbilang berhasil. Apalagi saat turut mengendalilan situasi keamanan ibukota Negara saat aksi massa 411 dan 212, maupun situasi keamanan lainnya. “Jadi, sangat wajar,” kata juru bicara Murad Ismail itu via messenger, tadi malam.

Sebagai seorang pemimpin pasukan elit dan ingin terjun ke arena politik, optimisme itu penting. “Hanya orang-orang yang punya kepentingan berbeda saja yang akan melihat dari perspektif rivalitas, bahwa ini sekadar klaim. Justru itu bentuk ketakutan mereka terhadap figuritas MI,” tandas dia.

Menurut analis politik, M Jais Patty, klaim mendapatkan parpol merupakan hal lazim dalam pilkada. Kerap kali, kandidat mengumbar klaim demikian. Tujuannya adalah mempengaruhi dan membentuk opini publik, bahwa kandidat tersebut punya kans besar untuk lolos. Namun, harus didasari argumen dan faktor penunjang kuat. “Tidak mengherankan. Benar apa tidak pernyataan itu, tetapi beropini di publik untuk mempengaruhi situasi politik itu wajar-wajar saja, asal rasional,” kata Jais.

Rasionalitas dari klaim tersebut, lanjut Jais, perlu diuji karena parpol punya pertimbangan matang untuk merekomendasi seseorang kandidat atau bakal calon. Termasuk loncatan ke pemilu 2019.

Dengan realitas elektabilitas Murad yang belum tinggi, lanjut dia, parpol akan menimbang secara matang. Kemungkinan Murad bisa mengantongi 15 kursi sebagaiman dia sampaikan, jika Pilgub Maluku hanya diikuti oleh dua pasangan calon. “Namanya klaim itu sesuatu yang belum pasti. Pertimbangan partai kan juga banyak. Dengan elektabilitas yang rendah, menurut saya partai masih berpikir dua kali.Karena moment pilkada kali ini menjadi batu loncatan ke 2019. Kecuali kondisinya MI head to head Petahana, mungkin saja,” pungkas Direktur Resco itu. (WHB/TAB)

Click to comment

Most Popular

To Top