Tidak Ada Rekrutmen CPNS Pemprov Maluku – Ambon Ekspres
Berita Utama

Tidak Ada Rekrutmen CPNS Pemprov Maluku

AMEKS ONLINE, AMBON.—Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Dr Bima Haria Wibisana memastikan, tidak ada pemerimaan ataupun perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkup Pemprov Maluku. Penerimaan CPNS untuk tingkat provinsi hanya ada di tiga provinsi, yakni Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat. Selebihnya ada penerimaan CPNS di kementerian. Namun saat ini yang baru dilakukan pembukaan pemerimaan hanya di Kementerian Hukum dan HAM. “Dalam minggu ini, hanya untuk Kemenkumham dan Mahkamah Agung.

Kemenkum Ham sementara berlangsung dan diupayakan bisa selesai minggu depan, karena akan dibuka penerimaan CPNS untuk Mahkamah Agung. Untuk provinsi hanya Kalimantan Utara yang merupakan provinsi baru, kemudian Papua dan Papua Barat, yang mestinya jatah mereka itu ditahun 2014 lalu. Hanya karena saat itu mereka belum siap, maka diundur hingga tahun ini. Selebihnya tidak ada untuk provinsi, yang ada hanya di kementerian,” jelas dia, usai meresmikan kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) BKN Provinsi Maluku di Karang Panjang Ambon, Kamis (14/9).

Menurut dia, perekrutan CPNS ditingkat provinsi termasuk Maluku akan dihitung dengan belanja kepegawaian. Karena saat ini, beban belanja pegawai ditingkat provinsi naik, setelah adanya pengalihan tenaga guru dari kabupaten/kota ke provinsi. “Harus dihitung kemampuan ABPD dengan belanja pegawai. Sekarang ini banyak di kabupaten/kota yang belanja pegawainya diatas 50 persen APBD, termasuk provinsi, yang tambahan belanja pegawai dari guru-guru yang menjadi tanggungjawab provinsi sehingga berat sekali,” kata dia.

Disinggung soal kapan dibuka perekrutan dan penerimaan CPNS di provinsi, dia mengaku, hal itu akan dilihat kembali. Ini mengingat belanja pegawai saat ini, semakin meningkat, terutama dibebankan kepada APBD. “Kita lihat karena itu belum dipastikan. Belanja pegawai terlalu tinggi. Saat ini saja ada 17.000 formasi untuk Kemenkumham dan Mahkamah Agung, tapi yang mendaftar sudah mencapai 1,2 juta, baik sarjana maupun SMA dan sederajat,” terangnya.

Tak hanya soal CPNS, dia menandaskan, terkait dengan pilkada di beberapa daerah di Maluku, dia berharap Apartur Sipil Negara (ASN) juga tidak terlibat dalam politik praktis., Hal itu sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2014, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “ASN itu harus menjaga netralitas. Kalau terlibat politik, setiap hari kita terlibat hanya saja harus netral. Karena kalau memihak kan repot, ada diskriminasi pelayanan. Kemudian juga ada pemisahaan ASN itu yang tidak diinginkan. ASN terlibat politik ada dua hal, dia kalau ikut harus berhenti atau mundur. Karena begitu ASN bermain politik dia tidak boleh jadi ASN,” tuturnya.
Meski ASN yang terlibat politik barus berstatus sebagai bakal calon, Bima menegaskan, ASN yang bersangkutan harus mundur atau berhenti dari PNS. “Tidak boleh bermain politik praktis. mundur atau diberhentikan secara tidak terhormat. PP 53 jelas,” tegas dia.

PERESMIAN UPT
Sementara itu Maluku, merupakan provinsi ke sembilan dari 34 provinsi di Indonesia, yang memiliki kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Kepagawaian Nasional. Sembilan provinsi itu yakni Jambi, Jawa Tengah, Banten, Gorontalo, Sumatera Barat, NTB, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah serta Maluku. “UPT ini difungsikan untuk menjangkau dan meningkatkan seluruh proses pelayanan Kepegawaian yang ada di Maluku, bersama kantor regional VI Makassar, juga ditunjukan sebagai sarana pelaksanakan rekrutment CPNS, seleksi dalam jabatan, pemetaan kompentensi dan seleksi ujian ikatan dinas melaui computer Assisted Test (CAT BKN),” jelas Bima.

Gubernur Maluku Said Assagaff mengaku, bersyukur karena kehadiran UPT BKN di Maluku, yang terletak di Kota Ambon merupakan wujud perhatian dari BKN Pusat untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme serta semangat ASN di Maluku. “Selama inikan, kita berproses di Makassar. Tetapi saat ini dan kedepan kita tidak lagi ke Makassar, karena sudah memiliki UPT sendiri. Kami akan manfaatkan UPT ini semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas ASN kita.

Kedepan UPT BKN harus punya kantor sendiri, tidak lagi pakai atau pinjam gedung, seperti yang terjadi saat ini,” kata Assagaff.

Dirinya berharap, hadirnya UPT BKN di Maluku juga meringankan ASN maupun masyarakat yang akan mengikuti seleksi maupun hal-hal yang berkaitan dengan karir ASN. “Seluruh ASN dan masyarakat Maluku, manfaatkan UPT BKN. Ini luar bisa, kita bisa berkompentensi disini, tidak perlu lagi ke Makassar. Hasilnya juga kita lihat disini.

Kedepan ketika ada rekrutment CPNS atau apapun yang berkaitan dengan ASN, tidak ada lagi main jatah-jatahan, karena semuanya sudah bisa terpantau dari sini. Kita bersyukur bisa miliki UPT BKN ini,” pungkas Assagaff. (AHA)

Click to comment

Most Popular

To Top