PKS Bakal Gugat SK Mendagri – Ambon Ekspres
Politik

PKS Bakal Gugat SK Mendagri

AMEKS ONLINE, AMBON—Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menerima keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pengesahan Abdul Hamid Rahayaan sebagai Wakil Walikota Tual. Olehnya, PKS bakal menggugat Surat Keputusan (SK) Mendagri.

Ketua DPW PKS Maluku Asis Sangkala mengatakan, sejauh ini proses pengusulan nama untuk wakil Walikota Tual, masih dirembuk oleh lima partai pengusung, yakni Golkar, Gerindra, PKS, PBB dan PPP. Kelima partai ini yang mengusung pasangan almarhum MM Tamher dan Adam Rahanyaan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tual terpilih tahun 2013.

Hasil dari rembukan itu, difasilitasi langsung Walikota Tual, Adam Rahayaan, berdasarkan surat Gubernur Maluku. Yang menindaklanjuti surat Mendagri tanggal 21 Juli 2017, dengan menyatakan bahwa proses pemilihan pertama yang dilakukan oleh DPRD Kota Tual, tanggal 19 Juni dianggap tidak sah.

Karena tidak disetujui salah satu partai pengusung sehingga dianggap bertentangan dengan UU Nomor 10 tahun 2016, pasal 176 ayat 2. Selain itu, bertabrakan dengan tata tertib dewan, tentang pemilihan wakil walikota.

Menurutnya, dari pertemuan kelima partai itu, belum ada kata sepakat, karena masih dikembalikan kepada internal partai untuk membicarakan kepada pimpinan partainya di tingkat DPD maupun DPP. Namun tiba-tiba muncullah SK pelantikan dari Mendagri yang rencananya pelantikan dilakukan pada 18 September 2107. “Mendagri mengatakanm pemilihan pertama yang dilakukan DPRD Kota Tual, itu tidak sah karena bertentangan dengan UU dan tatib dewan. Sehingga diturunkan lagi surat susulan untuk dilakukan pemilihan kedua. ‘

Tetapi prosesnya sementara masih jalan, tiba-tiba SKnya sudah ada. Jelas ini aneh. Dan kami ingatkan, jika pak Gubernur Maluku Said Assagaff tetap melakukan pelantikan, maka kami akan mengunggat SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujar Sangakala kepada wartawan, Jumat (15/9).

Dia mengatakan, gubernur setelah dikonfirmasi terkait SK tersebut mengatakan bahwa dia sendiri bingung dengan SK pelantikan, yang tiba-tiba diturunkan Mendagri. Padahal menurut dia, gubernur sebagai kepala daerah, harus menanyakan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk diklarifikasi adanya SK itu dengan tetap pada kebenaran hukum, sehingga proses pelantikan tidak perlu dilakukan.

“Beta (saya) juga bingung SK Mendagri sudah turun. Pernyataan ini disampaikan oleh gubernur, kepada wakil ketua DPRD Maluku, Said Mudzakir Assagaff yang dilanjutkan kepada kami di DPW,” terang Sangkala.
Dia mengatakan, gubernur harus terbuka atas SK itu, karena tidak mungkin Mendagri mengeluarkan SK, tanpa ada usulan atau persetujuan dari gubernur. Ini penting sehingga dalam prosesnya nanti tidak terjadi peta konflik, dengan melantik sesuatu berdasarkan SK yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan di negara ini.

Bahkan pihaknya bersama DPD Kota Tual, rencana bertemu dengan gubernur untuk menanyakan malasah tersebut, tetapi gubernur sementara masih berada diluar kota. Olehnya itu, PKS tetap pada prinsipnya dengan menolak pelantikan Abdul Hamid Rahanyaan sebagai Wakil Walikota Tual, berdasarkan SK Mendagri yang diduga sengaja dilakukan oleh pihak tertentu, tanpa mengutamakan prosedur yang ada. “Kami rencananya bertemu dengan beliau (gubernur), tetapi beliau berada diluar kota. Karena harapan kami gubernur harus terbuka, sebab mustahil seorang kepala daerah tidak mengetahui adanya SK itu. Kecurigaan kami jangan sampai ada permainan pihak-pihak tertenu di balik ini. Dan sebagai partai pengusung, kami tetap tuntut hak kami secara konstitusi. Kami juga sangat ingin wakil walikota secepatnya diadakan, tetapi bukan dengan cara seperti ini,” paparnya.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tual yang juga pengurus DPD PKS setempat, Hasan Reniuryaan, menambahkan, merasa kaget dengan pernyataan gubernur bahwa SK Mendagri dikeluarkan berdasakan hasil pemilihan kedua yang dilakukan DPRD Kota Tual. Padahal, sejauh ini belum diadakan pemilihan itu.
Bahkan, dalam beberapa minggu terakhir ini, DPRD Kota Tual hanya memiliki agenda lain, selain pemilihan wakil walikota. Sehingga apa yang disampaikan gubernur, kata dia, perlu dipertanyakan juga. “Yang saya tahu DPRD Kota Tual hanya melakukan proses pemilihan awal, yang dinyatakan tidak sah oleh Mendagri karena dianggap melanggar aturan. Kemudian setelah surat Mendagri dikirimkan kepada gubernur, dan gubernur melanjutkan ke walikota dan ketua DPRD, maka sampai saat ini belum ada pemilihan lanjutan untuk menutukan wakil walikota. Kapan DPRD melakukan itu, sampai saya sebagai wakil ketua saja, tidak mengetahuinya,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Maluku, Said Assagaff memastikan Rahayaan akan dilantik pada 18 September mendatang. Pelantikan Rahayaan sebagai Wakil Walikota Tual diakhir masa jabatan itu, setelah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merestui Rahayaan atas persetujuan dari DPRD Kota Tual.

Surat persetujuan dari Mendagri sudah berada di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Maluku beberapa waktu lalu, sehingga dipastikan pelantikan akan dilaksanakan dalam pekan depan. “Insha Allah, hari Senin (18 September), saya (Gubernur) melantik Hamid Rahayaan sebagai Wakil Walikota Tual. Sekitar jam 10 pagi, saya akan lantik. Suratnya sudah ada tapi saya belum lihat,” kata Assagaff kepada wartawan di kantor gubernur, Rabu (13/9).(WHB)

Click to comment

Most Popular

To Top