PDIP : Idealnya, Koalisi Nasional – Ambon Ekspres
Politik

PDIP : Idealnya, Koalisi Nasional

Lucky Wattimury

AMEKS ONLINE, AMBON.—PDI Perjuangan dan empat partai koalisi pemerintahan terus membangun komunikasi. Bagi PDIP, koalisi nasional sangat ideal untuk mengusung calon Gubernur dan Wakil Guberur Maluku periode 2018-2023.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Lucky Wattimury mengatakan, selama ini parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau koalisi nasional, yakni PDI-P, PKB, Partai NasDem, Partai Hanura dan PKP Indonesia di Maluku sangat dekat. Baik dalam hal komunikasi antar pimpinan parpol maupun pengambilan kebijakan di DPRD. “Idealnya sih koalisi nasional. Karena lima partai koalisi dalam kenyataan di daerah juga sangat dekat dengan PDI Perjuangan. Pimpinan partainya begitu dekat.

Kebijakan politik di dewan juga kita berdiskusi, dan suatau yang positif,” kata Wattimury kepada Ambon Ekspres, Minggu (17/9).
Tak hanya itu, kepentingan rakyat Maluku ke depan, terutama yang merupakan kebijakan nasional dengan mudah direaliasikan di Maluku. “Kita berharap, koalisi itu tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah. Dengan demikian kebijakan nasional mudah terimplementasi ke daerah karena memiliki pandangan yang sama. Dengan cara demikian, kita bisa berbuat lebih banyak untuk Maluku,” jelas anggota DPRD Maluku dari dapil Kota Ambon itu.

Dikatakan, kader PDIP partai di daerah punya keinginan, tetapi keputusan sepenuhnya di Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Apapun keputusannya akan diamankan. “Tapi, sekali lagi saya katakan, ini soal DPP. Kami mengidealkan sesuatu dan DPP yang sangat menentukan. Kami di Maluku siap mengamankan semua kebijakan DPP,” tegas dia.

KEPASTIAN KOALISI
PDI Perjuangan hanya memiliki 7 kursi. Butuh 2 kursi lagi untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Ini sesuai dengan undang-undang pilkada, dimana pasangan calon kepala daerah harus diusung oleh parpol atau gabungan paprol dengaan minimal 20 persen kursi DPRD. “Karena itu, koalisi dengan suatu partai lain adalah keharusan. Olehnya itu, komunikasi antar partai kita lakukan sesuai dengan batas-batas yang dapat kita lakukan. Baik pada tingkat provinsi maupun pusat,” katanya.

Namun, dia belum memastikan kepastian arah koalisi. Sebab, itu menjadi keputusan DPP. Dia hanya mengingatkan DPP agar memperhatikan dengan baik soal roh perjuangan PDIP Maluku. “Kami berharap jiwa dan roh PDIP Maluku harus dipahami dengan baik sebelum mengeluarkan suatu rekomendasi,” paparnya.

Selain parpol, kata dia, kandidat yang mendaftar di PDIP punya kewajiban utama untuk melakukan lobi ke parpol. PDIP tidak akan mengusung pasangan calon gubernur dan wakil guberur yang datang dengan tangan kosong. “Paling tidak, siapa yang diusung oleh PDI Perjuangan, dia harus bawa kursi untuk melengkapi 7 kursi itu. Kalau orang datang tidak membawa kursi, bagaimana caranya ? Masa orang datang dengan tangan kosong, dengan kaki kosong. Perahu kita ini besar,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PKB Maluku, Malaka Yaluhun mengaku, komunikasi tetap masih dilakukan dengan parpol lainnya. Bukan hanya untuk rekomendasi dan pemenuhan persyaratah pendaftaran bakala calon, namun juga soal komitmen politik. “Komunikasi untuk menjajaki mitra koalisi terus dilakukan PKB dengan partai-partai lain, mengingat PKB hanya 3 kursi, maka koalisi diperlukan untuk memenuhi syarat pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Lebih dari itu perlu membangun kesamaan pandangan sesuai platform dan idiologi partai serta visi dan misi,” kata Malaka.

Namun, Malaka enggan mengungkapkan hasil komunikasi tersebut. Sedangkan soal rekomendasi, PKB belum memastikan kapan dikeluarkan. Pasalnya, PKB masih fokus pada pentahapan uji kelayakan dan kepatutan, mengingat masih ada salah satu bakal calon Gubernur Maluku yang belum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, yaitu Bupati Buru Selatan Tagop Soulisa. “Oleh karenanya PKB belum bicara soal rekomendasi, apalagi arah koalisi. Rekomendasi belum sama sekali sebelum tahapan diselesaikan. Rekomendasi dibicarakan setelah Bupati Buru Selatan Tagop Soulisa selesai mengikuti kelayakan dan kepatutan di DPP PKB. Direncanakan setelah beliau tiba di tanah air. Jadi, antara tanggal 26 atau 27 September 2017,” pungkas Malaka. (TAB)

Most Popular

To Top