Survei Jadi Patokan Nasdem – Ambon Ekspres
Politik

Survei Jadi Patokan Nasdem

Hanura Tidak Pastikan Koalisi Nasional

AMEKS ONLINE, AMBON.—Keinginan PDI Perjuangan agar ada koalisi nasional di Pilgub Maluku 2018, tak direspons serius partai politik anggota koalisi lainnya. Partai Nasdem berpatokan pada hasil survei untuk menentukan rekomendasi, sedangkan Hanura belum memastikan.

Bagi Nasdem, koalisi nasional atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung pemerintah yang terdiri dari PDIP, Nasdem, PKPI, Hanura dan PKB tidak bisa sertamerta dipakai di daerah. Maluku maupun daerah lainnya memiliki dinamika dan kultur politik yang berbeda.

Buktinya, Nasdem tidak berkoalisi dengan parpol lainnya di luar koalisi pada Pilkada serentak jilid I tahun 2015 dan tahun 2017 untuk jilid ke II. Salah satu alasan mendasarkan adalah peluang kemenangan yang terekam lewat hasil survei pluralitas, akseptabilitas dan elektabilitas.

Strategi dan kebijakan politik Nasdem ini membuahkan hasil dengan keluar sebagai partai dengan kemenangan terbanyak kedua dalam perhelatan Pilkada serentak jilid II di seluruh Indonesia. Di Maluku, Nasdem menang di lima daerah sekaligus. “Koalisi nasional itu relatif. Kalau koalisi nasional, tapi tidak sesuai dengan keinginan rakyat, bagaimana? Kalau koalisi nasional dengan sandarannya adalah hasil survei, maka kemungkinan kita menyatu. Sebab, keputusan politik Nasdem selama ini selalu didasari hasil survei,” ujar OKK DPW Partai Nasdem Maluku, Abdullah Marasabessy kepada Ambon Ekspres via seluler, Senin (18/9).

Komunikasi dalam rangka penjajakan koalisi Pilgub, boleh saja dilakukan lima parpol tersebut. Namun, harus tak hanya sebatas presentasi, tanpa hasil survei peluang menang kandidat sebagai landasan penentuan rekomendasi.
DPW Partai Nasdem Maluku, kata Marasabessy, telah mengusulkan lima nama ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yakni Said Assagaff, Murad Ismail, Tagop Soulisa, Angelina Pattiasina dan Johuzua Max Yoltuwu. Karena itu kewenangan DPW untuk penentuan rekomendasi sudah selesai.

Dokumen bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku periode 2018-2023, termasuk survei telah diserahkan ke DPP. Hasil survei yang sudah ada di DPP, adalah Indo Barometer (IB) yang dipakai PDIP dan Sinergi Data Indonesia (SDI) yang dipakai Partai Golkar.

Sebagaimana diketahui, hasil survei dua lembaga ini menempatkan elektabilitas Petahana Said Assagaff di atas 50 persen. Namun, dia menegaskan, survei IB dan SDI hanya dipakai sebagai pembanding.

Olehnya itu, meski Said Assagaff yang unggul sementara dengan elektabilitas diatas 50 persen, rekomendasi belum pasti akan diperoleh. Nasdem masih menunggu hasil survei medio Agustus – September. “Tapi, kami tak lantas katakan petahana otomatis dapat rekomendasi. DPP juga punya data pembanding untuk membandingkan hasil survei satu dengan lainnya. Karena itu, Nasdem akan lihat hasil survei terbaru Agustus – September, karena Oktober itu rata-rata parpol sudah keluarkan rekomendasi,” pungkas ketua Fraksi Nasdem di DPRD Maluku itu.

PELUANG MENANG
Sementara, Pelaksana Tugas DPD Partai Hanura Maluku, Faraid Souwakil mengaku, koalisi nasional ini memang telah sampaikan oleh salah satu Wakil Sekjen DPP Hanura saat Rapimnas Hanura di Bali beberapa bulan lalu. Namun, tak lantas diterima di daerah.

Sebab, kepentingan Hanura adalah memenangkan Pilkada Maluku, Bupati dan wakil Bupati Maluku Tenggara, Walikota dan Wakil Walikota Tual 2018. Bila figur yang diwacanakan oleh koalisi nasional tidak berpeluang, Hanura tidak akan merapat. “Intinya, apapun koalisinya, harus menang. Hanura di Maluku lebih melihat peluang kemenangan. Kita tidak bisa bicara koalisi yang pada akhirnya kita kalah. Apa artinya sebuah koalisi nasional, tapi pada akhirnya kalah. Kita ambil pengalaman Kota Ambon,” kata Faraid.

Selama diberi mandat Plt Ketua DPD, akui Faraid, belum ada parpol koalisi nasional maupun pasangan kandidat yang membangun komunikasi dengan Hanura Maluku. Tetapi, Hanura tetap menghargai upaya pasangan Herman Koedoboen-Abdullah Vanath (HEBAT) yang ingin membangun koalisi nasional di Pilgub Maluku. “Kalau HEBAT sampai sekarang belum ada komunikasi di DPD. Kalau di DPP, saya juga tidak tahu. Kalau dia mau menggodok atau meramu koalisi nasional, itu sah-sah saja. Bukan hanya HEBAT, siapapun orangnya bisa mengklaim bahwa dia akan fokus pada koalisi nasional,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Maluku, Lucky Wattimury mengatakan, selama ini parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau koalisi nasional, yakni PDI-P, PKB, Partai NasDem, Partai Hanura dan PKP Indonesia di Maluku sangat dekat. Baik dalam hal komunikasi antar pimpinan parpol maupun pengambilan kebijakan di DPRD. “Idealnya sih koalisi nasional. Karena lima partai koalisi dalam kenyataan di daerah juga sangat dekat dengan PDI Perjuangan. Pimpinan partainya begitu dekat. Kebijakan politik di dewan juga kita berdiskusi, dan suatu yang positif,” kata Wattimury kepada Ambon Ekspres, Minggu (17/9)
Tak hanya itu, kepentingan rakyat Maluku ke depan, terutama yang merupakan kebijakan nasional dengan mudah direaliasikan di Maluku. Dikatakan, kader PDIP di daerah punya keinginan, tetapi keputusan sepenuhnya di Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Apapun keputusannya akan diamankan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PKB Maluku, Malaka Yaluhun mengaku, komunikasi tetap masih dilakukan dengan parpol lainnya. Bukan hanya untuk rekomendasi dan pemenuhan persyaratah pendaftaran bakala calon, namun juga soal komitmen politik.

Namun, Malaka enggan mengungkapkan hasil komunikasi tersebut. Sedangkan soal rekomendasi, PKB belum memastikan kapan dikeluarkan. Pasalnya, PKB masih fokus pada pentahapan uji kelayakan dan kepatutan, mengingat masih ada salah satu bakal calon Gubernur Maluku yang belum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, yaitu Bupati Buru Selatan Tagop Soulisa. (TAB)

Most Popular

To Top