Gereja Katolik Turun Jalan Tolak HPH – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Gereja Katolik Turun Jalan Tolak HPH

Fatlolon: Saya Akan Cabut Rekomendasi Perusahaan

AMEKS ONLINE, SAUMLAKI.- Masyarakat adat Pulau Yamdena, bersama pimpinan gereja Katolik dan ormas menggelar demonstrasi penolakan atas operasional da PT. Karya Berdikari Jaya sebagai perusahaan HPH. Mereka mendesak Bupati MTB Petrus Fatlolon, mencabut rekomendasi izin operasional perusahaan milik Jhon Keliduan tersebut.
Selasa, (19/9), ratusan orang yang terdiri dari Wakil Uskup dan pastores wilayah MTB, pimpinan ormas diantaranya PMKRI, Pemuda Katolik, WKRI dan kaum bapak Katolik.Pendemo berdemonstrasi sepanjang jalan Kota Saumlaki dan menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati dan Kantor DPRD MTB.

Dalam demontrasi, pendemo secara bergantian, menyampaikan tujuan demonstrasi damai tersebut yakni meminta perusahaan HPH di Pulau Yamdena berhenti beroperasi karena telah membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitar. “Pengelolaan HPH di Pulau Yamdena, telah berdampak merusak lingkungan di wilayah tersebut. Karena itu, hal ini tidak bisa dibiarkan,” teriak salah satu orator saat berdemonstrasi di depan Kantor Bupati MTB, pagi kemarin.

Sementara itu, pendemo yang tiba di Kantor Bupati MTB, diterima langsung oleh Bupati Petrus Fatlolon dan Wakil Bupati MTB Agustinus Utuwaly dibawah pengawalan ketat Polres MTB.

Wakil Uskup Wilayah MTB-MBD, Pastor Simon Petrus Matruty,Pr. Yang turut hadir berorasi menyampaikan beberapa tuntutan gereja Katolik dan para pendemo. “Kami mendesak, agar nota Pastoral gereja Katolik yang diserahkan kepada pemerintah daerah tahunj 2009 dapat ditindaklanjuti. Nota Pastoral adalah dokumen penting dalam prinsip gereja Katolik mendukung kelestarian lingkungan hidup,” tandas Pastor Matruty.

Gereja Katolik juga mendukung upaya pencabutan HPH Yamdena dan mendesak pemerintah daerah mengeluarkan surat pemberhentian daerah sementara kepada PT. Karya Berdikari Jaya. Sambil memberhentikan operasional juga menempuh proses hukum.

Mereka juga meminta, agar pemerintah daerah, pasca pemberhentian operasi HPH, memberikan kompenisasi kepada anak daerah yang bekerja di perusahaan tersebut. “Kita memberikan waktu selama 30 hari kedepan, bagi pemerintah daerah untuk mencabut HPH Yamdena melalui proses hukum. Demo ini, merupakan bagian dari tanggungjawab gereja Katolik dan seluruh masyarakat MTB melindungi hutan dan keberlangsungan hidup masyarakat bumi duan lolat,” tegasnya.

Sementara itu, ketika demonstrasi berlangsung di Kantor DPRD MTB, pendemo juga diterima pimpinan dan anggota DPRD setempat. Tuntutan yang sama disampaikan pendemo bagi DPRD.

Menjawab hal tersebut, Ketua DPRD MTB, Simon Lobloby,menegaskan, lembaga yang dipimpinnya, selama ini pro aktif menjawab aspirasi masyarakat terhadap penolakan HPH Yamdena. “Perlu saya tegaskan kembali, pada tanggal 21 Desember 2012, pimpinan dan anggota DPRD MTB melalui sikap lembaga, menolak tegas operasional HPH Yamdena,” kata Lobloby di hadapan para pendemo.

Politisi asal PDI Perjuangan itu berjanji, akan menindaklanjuti tuntutan pendemo. Karena itu, ia meminta dukungan pendemo dan seluruh masyarakat MTB untuk bersabar dan mendukung mekanisme DPRD dalam rangka mencabut operasional HPH Yamdena.

Rekomendasi Operasional Akan Dicabut

Bupati MTB, Petrus Fatlolon dihadapan pendemo, menegaskan selaku kepala daerah dan kepala pemerintahan menilai demonstrasi yang dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang perlu diperjuangkan pemerintah daerah.

Bahkan, sebelum tuntutan masyarakat, masalah HPH Yamdena, sudah menjadi perhatian dan prioritas pemerintah daerah. “Saya dan pimpinan SKPD terkait, sudah menghimpun data serta dokumen terkait HPH Yamdena sejak tahun 2005. Karena itu pemda sangat memberikan perhatian dan prioritas mengantisipasi kerusakan lingkungan yang lebih besar di Pulau Yamdena dan pulau lainnya,” ungkapnya.

Bupati menegaskan aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. “Jika hari ini ada langkah penyelamatan, tidak perlu besok kita menunggu. Tapi izinkan saya untuk dapat merumuskan dan memutuskan. Paling lambat besok (hari ini) sudah kita putuskan. Saya harus berkordinasi dengan forkompida, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat,” tandasnya. (SAT)

Click to comment

Most Popular

To Top