Didemo Warga, Pelantikan Pjs Raja Hila Ditunda – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Didemo Warga, Pelantikan Pjs Raja Hila Ditunda

AMEKS ONLINE–Pelantikan Sigit Sanduan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Desa Hila, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah
akhirnya ditunda. Ini dikarenakan adanya aksi demonstrasi warga masyarakat setempat di kantor Camat Leihitu, Rabu (20/9).

Menurut mereka,  Menurut mereka,   pelantikan Pjs tidak  sesuai dengan hasil musyawarah masyarakat adat Negeri Hila melalui kepala-kepala soa, yang sebelumnya telah disampaikan ke pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tuasikal Abua. Sayananya, pemerintah daerah Maluku Tengah tidak menindakan hasil musyawarah tersebut. “Namun tiba-tiba, kami diberi undangan untuk pelantikan pejabat Hila yang orangnya dari luar bukan sesuai dengan yang diusulkan.

Nah, ini sama saja Bupati Tuasikal sengaja menciptakan konflik di negeri ini ,”teriak salah satu tokoh adat negeri Hila Abdul Rasyid Ely saat menyampaikan orasinya.Dikatakan, penunjukan Pjs memang kewenangan bupati. Namun, pemerintah juga harus menghargai masyarakat, paling tidak menyampaikan alasan tidak diakomodirnya usulan yang disampaikan ke masyarakat agar diketahui. Padahal usulannya disampaikan dari tahun 2016. Olehnya itu, sebagai tokoh adat menganggap bupati tidak menghargai usulan kepala-kepala Soa yang diputuskan melalui suatu musyawarah adat di negeri itu.

“Yang ditanyakan adalah apa alasan Bupati, sehingga usulan kami ini tidak pernah ditindaklanjuti. Lalu tiba-tiba surat undangan pelantikan disebarkan. Ini aneh pemerintah harusnya berikan penjelasan dulu ke kami. Bukan begini caranys. Dan kami menganggap pemerintah seakan tidak menghargai adat kami lagi,”katanya. Rasyid yang juga kepala Soa Totohatu itu menegaskan, jika pada nantinya Sanduan tetap saja dilantik sebagai Pjs Hila, maka peluang terjadinya konflik. “Perlu saya ingatkan bahwa di Leihitu, khususnya Hila dikenal dengan negeri yang aman dan damai. Jangan karena ulah penguasa, lalu negeri ini kembali kacau. Pemerintah harus secepatnya memberikan solusi atas masala ini.

Terutama dengan menjawab apa yang menjadi usulan kami,”tegasnya. Tokoh pemuda Hila, Kasim Assawala mengatakan, selain mengabaikan usulan para tokoh adat, Bupati Kabupaten Maluku Tengah juga tidak mengindahkan aturan-aturan soal rangkap jabatan. Karena Sigit Sanduan juga menjabat sebagai Pjs aktif di negeri Assilulu. “Sigit Sanduan Pjs aktif di Negeri Assilulu. Lalu kenapa mau diangkat lagi sebagai Pjs di Negeri Hila. Jelas ini sudah dengan bertentangan dengan aturan. karena, merangkap dua jabatan. Ini aturan dari mana, pasal berapa yang menyebutkan harus seperti itu, satu Pjs pimpin dua negeri,” tanya dia.

Menurut dia, rangkap jabatan ini akan menggangu konsentrasi dan fokus kerja di desa. Untuk itu, sebagai masyarakat Desa Hila, tetap menolak jika Sanduan harus dilantik. “Jelas kami akan menolaknya. Dan ini baru pernah terjadi di Maluku Tengah, satu Pjs pimpin dua desa. Bagaimana konsentrasi kerjanya nanti. Apakah di desa kami tidak ada orang yang berpotensi untuk dijadikan Pjs, lalu mengangkat orang dengan merangkap dua jabatan seperti ini,” pungkasnya. (WHB)

Click to comment

Most Popular

To Top