Anggaran Tahap II Cair 2018 – Ambon Ekspres
Politik

Anggaran Tahap II Cair 2018

AMEKS ONLINE, AMBON.–Anggaran pelaksanaan pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Maluku tahap II dari APBD Perubahan 2017 akan dikucurkan tahun depan. Sementara Rp 15 miliar yang telah dikucurkan sebelumnya telah digunakan sebagian untuk tahapan Pilgub.

Total anggaran yang disetujui Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp 200 miliar. Sebanyak Rp 23 miliar dikucurkan lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017. Tahap pertama Rp 15 miliar dan tahap kedua Rp 17 miliar. Anggaran Rp 168 miliar sisa akan dikucurkan lewat APBD 2018.

“Pemerintah daerah baru menyerahkan Rp 15 miliar. Sesuai dengan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), itu diserahkan bertahap. Di APBD Perubahan itu jumlah totalnya Rp 32 miliar. Tahap pertama Rp 15 miliar untuk APBD perubahan 2017. Dan kedua itu Rp 17 miliar. Sisanya Insyah Allah akan dikeluarkan di tahun 2018,” kata Sekretaris KPU Maluku, Ali Masuku kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (27/9).

Anggaran Rp 15 miliar tersebut dipergunakan untuk program dan kegiatan selama September hingga Desember 2017. Meliputi sosialisasi, rapat koordinasi, penyusunan dan pengesahan peraturan teknis penyelenggaraan pemilihan, pembentukan badan ad hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pemantauan pemilihan, pengelolaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), pemutakhiran data dan daftar pemilih dan pengumuman syarat pasangan calon perseorangan.

Selain itu, studi banding ke KPU Provinsi DKI Jakarta dan Banteng dengan tujuan mengetahui dan akan menerapkan sistem kerjanya untuk Pilgub Maluku. Termasuk pengelolaan anggaran. “Jadi, semua baik itu menyangkut keuangan, kegiatan teknis pelaksanaan tahapan Pilkada. Hasil dari sana akan kita laksanakan di Provinsi Maluku,” papar Masuku.

Dalam waktu dekat, kata dia, KPU Provinsi akan melakukan rapar koordinasi dengan KPU 11 kabupaten/kota sekaligus launching Pilgub Maluku 2018. “Insya Allah direnncanakan tanggal Oktober dilaksanakan kegiatan peresmian RPP, launching sekaligus dengan rapat koordinasi KPU kabupaten/kota se-Maluku,” pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator Devisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Maluku, La Alwi mengatakan, pihaknya akan mengingatkan KPU kabupaten/kota terkait dengan pengelolaan anggaran untuk belanja pilkada dan tahapannya agar disampaikan dalam bentuk laporan pertangungjawaban anggaran secara baik, karena akan dilakukan pemeriksaan jika ada indikasi kesalahan. “Dalam pertemuan ini kita juga akan bicarakan pengelolaan keuangan KPU, kabupaten terkait dengan belanja pilkada. Karena itu, yang nantinya akan diperiksa, jika disalahgunakan. Sehingga perlu ada laporan pertanggungjawaban sesuai dengan jumlah dana yang diperuntukkan,” jelas Alwi kepada Ambon Ekspres via seluler.

PEREKRUTAN AD HOC
Alwi menambahkan, rencana rekrutmen penyelenggara ad hoc utuk Pilgub, Pilkada Bupati-Wabup Maluku Tenggara dan Walikot-Wakil Walikota Tual dimulai pada 12 Oktober hingga 12 November. “Kita rencana akan melakukan pertemuan dengan KPU di 11 kabupaten/kota. Yang bertempat nanti di kota Ambon, selama tiga hari, dari tanggal 5 sampai dengan 7 Oktober 2017. Untuk membicarakan tahapan rekrutmen PPK, PPS yang dimulai pada tanggal 12 Oktober sampai 12 November nanti,” jelas La Alwi
Dia mengatakan, hal terpenting untuk dibicarakan adalah prosedur tentang rekrutmen yang harus diperhatikan oleh KPU kabupaten. Ini agar tidak ada nepotisme dalam perekrutan. Sebab, yang dibutuhkan adalah anggota badan ad hoc yang berkualitas dalam melaksanakan tugasnya kedepan. “Prosedur yang akan kami tekankan kepada mereka saat menyeleksi PPK, PPS ditingkat kecamatan dan desa. Ini perlu, agar tidak ada sistem keluarga selama proses berlangsung. Karena yang dilihat adalah, kemampuan dan kualitas setiap peserta,” katanya.

KPU akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti seleksi PPK dan PPS di setiap daerah. Dengan mematuhi aturan yang ditetapkan, diantaranya tidak terlibat sebagai pengurus partai politik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. “Ini untuk syarat umum. Intinya persyaratan lebih lanjut mengenai hal teknis dapat dilihat pada saat pendaftaran. Kemudian, untuk pendidikan minimal lulusan SMA. Dan Kalau sudah miliki persyaratan ini, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti proses perekrutan ini,” tandasnya. (TAB/WHB)

Click to comment

Most Popular

To Top