Breemer Jadi “Tumbal” Kasus UUDP – Ambon Ekspres
Hukum

Breemer Jadi “Tumbal” Kasus UUDP

Ilustrasi Korupsi/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.—Lodwyk Breemer, terpidana korupsi Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) tahun 2007 senilai Rp 15 miliar di Sekertariat Daerah (Sekda) Maluku mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Tipikor Ambon sejak Agustus 2017 lalu. Dalam persidangan dengan agenda mengajukan novum atau bukti baru oleh mantan Bendahara Setda Maluku itu, Breemer mengaku dirinya hanya tumbal.

Menurut dia, dalam perkara ini yang harus bertanggung jawab adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni Sekretaris Daerah Maluku yang saat itu dijabat Said Assagaff. “Majelis hakim, perlu saya sampaikan bahwa dalam kasus ini saya hanya tumbal.

Masih banyak pihak lain yang tidak disentuh seperti Kabag Keuangan Pemprov Maluku dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” sebut Breemer dalam sidang PK yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Cristina Tetelepta serta hakim anggota Samsidar Nawawi dan Bendhart Panjaitan, Senin (28/8) lalu.

Sidang saat itu hanya diagendakan untuk penyerahan novum oleh pemohon PK sehingga seluruh novum yang menguraikan terkait dengan keterlibatan pihak lain itu akan dipertimbangkan dalam putusan nanti. Diluar persidangan, Breemer yang ditemui koran ini mengaku, dirinya hanya tumbal dalam kasus tersebut. “Ya, jelas saya tumbal dalam kasus ini. Saya hanya ingin mencari keadilan. Masih banyak pihak lain yang juga harus dimintai pertanggungjawaban,” singkat Breemer sambil berjalan meninggalkan gedung PN Ambon.
Kasus ini akan segera diputuskan majelis hakim. Rencananya, majelis hakim akan memutuskan perkara ini pada sidang Selasa (3/10) mendatang. “Untuk sidang PK Breemer tinggal putusan saja. Hakim yang mengadili perkara ini sementara menyusun pendapatnya, dan akan dibacakan dalam sidang yang akan dilangsungkan Selasa pekan depan,” kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Herry setiabudy kepada koran ini di ruang kerjanya, Senin (25/9).

Sidang peninjauan kembali yang diajukan terpidana korupsi UUDP tahun 2007 ini sempat molor beberapa pekan. Penundaan karena hakim sebelumnya, Cristina Tetelepta sakit. “Proses dalam persidangan mulai dari penyerahan permohonan PK dan pendapat dari JPU, serta memasukan Novum oleh pemohon PK semuanya telah dilakukan. tinggal putusan aja. Dan ada pergantian hakim ketua, lantaran hakim sebelumnya sakit, sehingga tidak dapat melanjutkan perkara PK tersebut. Dan pak ketua pengadilan yang ambil alih perkara ini sebagai hakim ketua,” jelas Herry.

Tujuan PK oleh Breemer untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan patut untuk dibebaskan dalam perkara tersebut. Breemer sudah menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIA Ambon berdasarkan vonis MA RI yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun.
Diketahui, terpidana Lodewyk Breemer adalah mantan Bendahara Pengeluaran Setda Maluku. Dia dieksekusi jaksa pada 5 November 2014 ke Lapas Klas IIA Ambon. Dia saat ini masih menjalani masa hukuman penjara 5 tahun berdasarkan putusan MA.

Kasus korupsi UUDP diusut Kejari Ambon berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Maluku medio Juni 2007 yang menemukan dugaan penyimpangan UUDP pada Sekretariat Daerah Maluku tahun 2006 senilai Rp 15.983.095.185,5. Dana tersebut bermasalah, karena seharusnya dana itu dikembalikan ke kas daerah, namun ternyata dibagikan ke 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Maluku, termasuk DPRD Maluku.

Kejari Ambon yang kala itu dipimpin Daniel Palapia menjerat tiga tersangka, yaitu Bendahara Pengeluaran Setda Maluku Lodewyk Breemer, Kepala Biro Keuangan Rafia Ambon dan salah satu staf keuangan, Julianus Tita.

Belum sempat menggiring ketiga tersangka ke pengadilan, Palapia didepak dari jabatannya dan hanya beberapa bulan betugas di Kejati Maluku. Lalu selanjutnya dimutasikan ke Kejagung RI.

Jaksa menuntut Breemer dengan hukuman dua tahun penjara, denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan penjara. Namun dia divonis bebas murni oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon pada Rabu (19/12) tahun 2012. Sidang saat itu dipimpin Hengky Hendradjaja, didampingi hakim anggota Abadi dan Eddy Sepjengkaria. Tak terima putusan majelis hakim, jaksa melakukan kasasi. MA kemudian menjatuhkan vonis lima tahun penjara bagi Breemer. (NEL)

Click to comment

Most Popular

To Top