Hakim Harus Adil Dalam Vonis PK Breemer – Ambon Ekspres
Hukum

Hakim Harus Adil Dalam Vonis PK Breemer

AMEKS ONLINE, AMBON.—Tinggal hitung hari, majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon akan menjatuhkan vonis Peninjauan Kembali (PK) perkara yang diajukan terpidana Loudwyk Breemer. Dalam persidangan sebelumnya, bukti baru (novum) yang diajukan Breemer menyebutkan, ada pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum secara bersama-sama dalam perkara korupsi Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) tahun 2007 senilai Rp 15 miliar di Sekertariat Daerah (Setda) Maluku itu. “Pekan depan sudah diputuskan sidang PK Breemer. Sidangnya sempat tertunda karena hakim ketua yang menyidangkan perkara tersebut mengalami konsdisi kesehatan yang terganggu alias sakit,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ambon, Asmin Hamzah kepada koran ini, tadi malam.

Menurutnya, proses persidangan baik dari proses pembacaan permohonan PK oleh pemohon PK hingga pada penyerahan novum serta kesimpulan dari JPU telah selesai dilakukan. Kini tinggal menunggu putusan hakim. “Jadi soal fakta bahwa Breemer mengaku hanya jadi tumbal dan ada pihak lain yang juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum tinggal kami lihat aja dalam putusan nanti. Soal novum sudah dia sampaikan,” jelas Asmin.

Terpisah, praktisi hukum Pileo Pioetes Noija kepada koran ini meminta adanya keadilan hukum dalam vonis PK Breemer. Menurut dia, status terpidana dalam satu perkara yang proses penyelidikan dan penyidikan hingga pada persidangan dengan menyembunyikan fakta itu merupakan suatu tindakan yang menciderai hukum di negera ini.

“Dia menuntut keadilan. Walaupun dia sudah menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan MA terhadap dirinya. Namun, bagi saya atas pengajuan PK ini baiknya hakim dapat mempertimbangkan setiap novum dan fakta yang terungkap sehingga rasa keadilan itu ada,” sebut Noija.

Menyoal pengakuan Breemer bahwa dirinya hanya tumbal dan masih ada pihak-pihak lain seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang kala itu dijabat Said Assagaff dan Kepala Biro Keuangan Rafia Ambon, Noija mengaku harus dapat dipertimbangkan. Apalagi, kata dia, kalau tidak salah ada yang sudah berstatus tersangka namun tidak ada kepastian hukumnya. “Harus ada kepastian hukum. Apakah SP3 atau kekurangan alat bukti, itu yang harus jelas.

Apalagi, beberapa hari ada pernyataan JPU dalam sidang PK Breemer menyebutkan bahwa telah ditemukan berkas hasil serangkain penyidikan atas nama Said Assagaff yang sudah berstatus tersangka. Ini yang harus dijelaskan ke publik. Kenapa hingga saat ini tidak ada kepastian hukum atas status tersebut,” tandas Noija.

Dia juga berharap, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon tidak bermain-main dalam perkara ini. “Ini soal kemanusiaan. Dengan demikian, harus diperjelas status hukum dari Said Assagaff dalam kasus UUDP tersebut,” beber Noija.

Diketahui, terpidana Lodewyk Breemer adalah mantan Bendahara Pengeluaran Setda Maluku. Dia dieksekusi jaksa pada 5 November 2014 ke Lapas Klas IIA Ambon. Dia saat ini masih menjalani masa hukuman penjara 5 tahun berdasarkan putusan MA.

Kasus korupsi UUDP diusut Kejari Ambon berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Maluku medio Juni 2007 yang menemukan dugaan penyimpangan UUDP pada Sekretariat Daerah Maluku tahun 2006 senilai Rp 15.983.095.185,5. Dana tersebut bermasalah, karena seharusnya dana itu dikembalikan ke kas daerah, namun ternyata dibagikan ke 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Maluku, termasuk DPRD Maluku.

Kejari Ambon yang kala itu dipimpin Daniel Palapia menjerat tiga tersangka, yaitu Bendahara Pengeluaran Setda Maluku Lodewyk Breemer, Kepala Biro Keuangan Rafia Ambon dan salah satu staf keuangan, Julianus Tita.
Belum sempat menggiring ketiga tersangka ke pengadilan, Palapia didepak dari jabatannya dan hanya beberapa bulan betugas di Kejati Maluku. Lalu selanjutnya dimutasikan ke Kejagung RI.

Jaksa menuntut Breemer dengan hukuman dua tahun penjara, denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan penjara. Namun dia divonis bebas murni oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon pada Rabu (19/12) tahun 2012. Sidang saat itu dipimpin Hengky Hendradjaja, didampingi hakim anggota Abadi dan Eddy Sepjengkaria. Tak terima putusan majelis hakim, jaksa melakukan kasasi. MA kemudian menjatuhkan vonis lima tahun penjara bagi Breemer. (NEL)

Click to comment

Most Popular

To Top