Novum Breemer Jadi Pintu Usut Kasus UUDP – Ambon Ekspres
Hukum

Novum Breemer Jadi Pintu Usut Kasus UUDP

AMEKS ONLINE, AMBON.—Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon diuji nyalinya lagi untuk mengusut kasus korupsi Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) tahun 2007 senilai Rp 15 miliar di Sekretariat Daerah (Setda) Maluku. Pasalnya, melalui bukti baru atau novum yang diajukan Lodewyk Breemer,
jelas menyebutkan banyak pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum.

Saat ini sidang Peninjauan Kembali (PK) atas terpidana Lodewyk Breemer tinggal diputuskan majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon. Novum yang diajukan Breemer tentu bukan bukti lama melainkan bukti baru yang belum dipakai untuk perkara sebelumnya. “PK itu berkaitan dengan novum atau bukti baru yang diajukan oleh pemohon PK. Dan bukti itu tidak digunakan jaksa sebelumnya.

Kalau dalam bukti baru yang diajukan Breemer disebutkan seperti itu, maka jadi suatu keharusan bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap kasus tersebut. Karena dia menuntut keadilan. Karena pebuatan itu bukan hanya dirinya sendiri melainkan ada pihak lain sebagaimana disampaikan melalui novum yang dia ajukan,” jelas praktisi hukum, Samuel Riry kepada koran ini via selulernya, tadi malam.

Menurutnya, PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. “Nanti novum baru itu akan dipertimbangkan dalam putusan PK. Intinya, tujuan PK itu suatu kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” jelas Samuel.

Sementara itu, berkaitan dengan kepastian status tersangka dalam perkara yang sama dan hingga saat ini belum ada kepastian hukumnya, Samuel menandaskan, penyidik harus lebih objektif dan profesional. Karena menyandang status tersangka berlama-lama adalah suatu tindakan pelecehan hukum. “Kalau memang ada yang lain lagi ya harus diperjelas status hukum mereka. Jangan berlama-lama. Apalagi Breemer (pemohon PK) juga mengaku kalau dia hanya tumbal dan masih ada pihak lain yang terlibat,” kata Samuel.

Dalam sidang sebelumnya, Breemer mengatakan, dirinya hanya tumbal dan masih ada pihak-pihak lain seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang kala itu dijabat Said Asagaff, Kepala Biro Keuangan Rafia Ambon yang diduga telah menyandang status tersangka.

Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada koran ini mengaku belum mengetahui secara pasti fakta tersebut. Namun, dia pastikan akan berkoordinasi dengan pihak Kejari Ambon untuk memastikan hal tersebut. “Kalau soal itu saya belum dapat informasinya, nanti besok (hari ini) saya cek dulu baru saya sampaikan. Soal buka kembali itu, saya belum bisa berkomentar karena belum tahu faktanya.” tandas Samy kepada koran ini.

Diketahui, terpidana Lodewyk Breemer adalah mantan Bendahara Pengeluaran Setda Maluku. Dia dieksekusi jaksa pada 5 November 2014 ke Lapas Klas IIA Ambon. Saat ini dia masih menjalani masa hukuman penjara 5 tahun berdasarkan putusan MA.

Kasus korupsi UUDP diusut Kejari Ambon berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Maluku medio Juni 2007 yang menemukan dugaan penyimpangan UUDP pada Sekretariat Daerah Maluku tahun 2006 senilai Rp 15.983.095.185,5. Dana tersebut bermasalah, karena seharusnya dana itu dikembalikan ke kas daerah, namun ternyata dibagikan ke 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Maluku, termasuk DPRD Maluku.

Kejari Ambon yang kala itu dipimpin Daniel Palapia menjerat tiga tersangka, yaitu Bendahara Pengeluaran Setda Maluku Lodewyk Breemer, Kepala Biro Keuangan Rafia Ambon dan salah satu staf keuangan, Julianus Tita.
Belum sempat menggiring ketiga tersangka ke pengadilan, Palapia didepak dari jabatannya dan hanya beberapa bulan betugas di Kejati Maluku. Lalu selanjutnya dimutasikan ke Kejagung RI.

Jaksa menuntut Breemer dengan hukuman 2 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan penjara. Namun dia divonis bebas murni oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon pada Rabu (19/12) tahun 2012. Sidang saat itu dipimpin Hengky Hendradjaja, didampingi hakim anggota Abadi dan Eddy Sepjengkaria. Tak terima putusan majelis hakim, jaksa melakukan kasasi. MA kemudian menjatuhkan vonis lima tahun penjara bagi Breemer.(NEL)

Click to comment

Most Popular

To Top