2.300 Produk Ilegal Dimusnahkan – Ambon Ekspres
Berita Utama

2.300 Produk Ilegal Dimusnahkan

Ilustrasi/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.-Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Ambon kembali memusnakan ratusan kemasan obat dan pangan ilegal yang ditemukan dalam pengawasan di sentra-sentra penjualan di kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Pemusnahan ratusan bahkan ribuan produk ilegal ini telah berulang kali dilakukan. Namun kerap masih saja ditemukan produk obat dan pangan yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan kimia berbahaya.

Kepala BPOM Kota Ambon, Sandra Lithin mengaku, masih banyak obat dan pangan ilegal yang beredar di daerah ini, khususnya untuk produk kosmetik. “Untuk hari ini saja kami musnahkan 2.300 item produk obat dan pangan dengan total harga mencapai Rp 300 juta,” katanya kepada wartawan usai memusnahkan obat dan pangan ilegal di Kantor BPOM Ambon, Rabu (4/10).

Semua produk yang dimusnakan, sambungnya, merupakan hasil temuan dalam pengawasan sejak bulan Mei hingga September 2017. “Temuan produk ilegal ini adalah hasil pengawasan dari bulan Mei hingga September 2017, yang dilakukan dibeberapa kabupaten/kota yang ada di Maluku,” paparnya.

Diakuinya, pencegahan peredaran obat dan makanan ilegal di masyarakat menjadi fokus BPOM bersama pemerintah daerah, Polri, kejaksaan dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pengawasan yang di lakukan secara rutin, kedapatan masih di temukan peredaran obat ilegal. Selain itu, juga ditemukan banyak peredaran kosmetik maupun obat tradisional dan suplemen yang masih belum memenuhi syarat.

Sandra mengakui, di dalam pengawasan ini pihaknya selalu berupaya agar pelaku usaha dapat melakukan pendistribusian maupun memproduksi obat dan makanan secara baik. “Tentunya kalau pihak pelaku usaha tidak melaksanakannya, maka pelanggaran hukum akan kami lakukan,” kata dia.

Selain itu, lanjut dia, pelanggaran hukum terhadap obat dan makanan adalah kejahatan, karena menyangkut perkara penting di dalam kualitas hidup manusia. “Oleh karena itu pada hari ini (kemarin, red) dicanangkan aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalagunaan obat. Kegiatan ini sebenarnya telah di dahului dengan aksi terpadu yang di laksanakan BPOM di Maluku maupun yang dilaksankan secara terpadu yang di komandoi Direktorat Narkoba Polda Maluku, BNP Maluku, Dinas Kesehatan Maluku, Dinas Kesehatan Kota Ambon dan Disperindag,” tuturnya.

Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Maluku, Agus Eko P menegaskan, jika harus melalui proses hukum, bila sudah ada berkas yang masuk dan harus disidang, maka sesuai dengan undang-undang akan dituntut di pengadilan. “Jika tebukti, maka akan segera kita eksekusi. Contohnya kemarin soal vaksin jika sudah diterima berkas maka kita proses,” tegasnya.

Kepala Bidang Pemberantasan Narkoba BNP Maluku, Jhon Wattimena menambahkan, yang menyangkut peredaran obat dan makanan ilegal merupakan tanggungjawab BPOM. Namun, koordinasi bersama terus dilakukan. Hal ini terbukti dengan dilakukan razia dibeberpa tempat, kedapatan produk-produk ilegal tersebut. “BNN mendukung dengan bersama melakukan sidak atau razia untuk pencegahan peredaran obat maupun makanan ilegal. Sehingga dengan hasil pengawasan bersama itulah, hari ini sejumlah produk dimusnahkan,” tambah Wattimena.

Sekertaris Kota Ambon, AG Latuheru menjelaskan, masalah ini dilakukan sesuai porsi tanggungjawab yang berbeda. Menurut dia, jika ada informasi kepada pemerintah maka sesuai aturan hukum yang berlaku akan dicabut izinnya bagi pelanggar. “Tentu itu semua berdasarkan regulasi, bukan hanya temu langsung cabut,” jelasnya.

Latuheru juga meminta peran media untuk bisa jangan hanya menulis menganai kasus temuan dan musnahkan, namun memperjelas bentuk obat dan makanan seperti apa yang memang dilarang untuk diedarkan. “Karena banyak obat-obat ini dibuat dalam bentuk permen dan sebagainya. Maka harus dijelaskan secara detail,” pinta dia.

Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua menyampaikan, kebanyak produk ini dibawa dari luar Ambon baik perorangan maupun perusahaan. Oleh sebab itu, sambung Sahuburua, kembali lagi kepada masyarakat sebagai konsumen. “Maka tugas yang dilakukan adalah tugas bersama untuk mensosialisasikan bentuk obat dan makanan yang tidak boleh dikonsumsi masyarakat. Kita lebih baik mencegah sehingga tidak terjadi konsumsi yang lebih banyak. Terutama di sekolah-sekolah,” tutupnya.(IWU)

Click to comment

Most Popular

To Top