Warga Letdalam Tuntut Keadilan – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Warga Letdalam Tuntut Keadilan

AMEKS ONLINE, AMBON.–Sejumlah warga Desa Letdalam, Kecamatan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) menuntut keadilan atas hak mereka yang dikibuli kontraktor. Pasalnya, proyek pembukaan jalan dari Desa Lermatang menuju Desa Letdalam sejak tahun 2010 lalu, sampai saat ini janji dan kesepakatan warga dengan PT Lintas Yamdena sebagai pelaksana proyek belum terealisasi.

Dari kesepakatan bersama tanaman dihibahkan, sementara tanah adat dan sirtu dibayar oleh kontraktor. Hal ini yang menjadi tuntutan warga yang belum ditunaikan kontraktor.

Berbagai upaya telah ditempuh. Mulai dari pendekatan raja, pemkab sampai dengan proses hukum. Hanya saja, keputusan selalu berpihak pada kontraktor.

Salah satu warga Desa Letdalam, Asset A Batmanussy mengatakan, pihaknya hanya meminta ganti rugi. “Sudah 7 tahun masalah tanah adat tidak dapat diselesaikan Raja Latdalam maupun Camat Tanimbar Selatan terhadap tanah masyarakat. Makanya kami minta para tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Tinggi Ambon,’’ katanya kepada Ambon Ekspres, kemarin.

Dia mengakui, selama sidang banyak fakta yang disampaikan tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan. Dalam proses koordinasi tertulis jelas, tanaman dihibahkan dan tanah dan sirtu dibayarkan kepada masyarakat adat. “Fakta selalu diputar balik yang merugikan kita. Putusan dan proses pengadilan tidak jelas,” katanya.

Atas dasar itu, pihaknya mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Ambon. “Terus terang kita tidak puas dengan proses yang berlangsung di Pengadilan Negeri Saumlaki dan putusan sangat tidak adil,” ungkapnya.

Dia mengatakan, warga Desa Latdalam memiliki bukti yang sangat kuat. Namun pihaknya selalu alami kekalahan dalam setiap proses hukum. “Kami sangat kecewa dengan kejadian yang dialami warga Desa Latdalam atas ketidakadilan selama proses hukum berlangsung,’’ terangnya.

Selama ini, kata dia, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama kontraktor. Tapi kontraktor kerjasama dengan Pemkab MTB dan raja, sehingga ganti rugi tidak selesaikan secara adil. ‘’Semoga banding yang kita ajukan hakim di pengadilan tinggi keadilan berpihak pada kita,’’ harapnya. (PRO2/ASI)

Click to comment

Most Popular

To Top