PK Breemer Tunggu Pendapat Hakim – Ambon Ekspres
Hukum

PK Breemer Tunggu Pendapat Hakim

AMEKS ONLINE, AMBON.—Peninjauan Kembali (PK) Lodewyk Breemer masih menunggu pendapat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili kasus korupsi uang untuk dipertanggungjawabkan atau UUDP Provinsi Maluku. Mahkamah Agung (MA) RI sampai kemarin belum memutuskan PK yang diajukan terpidana Breemer ini.

Breemer mengajukan PK atas vonis MA yang menghukum dirinya lima tahun penjara dalam kasus korupsi UUDP tahun 2007 senilai Rp 15 miliar. Breemer menilai penerapan hukum tidak adil dalam kasus ini. Dia mengaku hanya dijadikan tumbal. “Sidang PK Bremer telah selesai sejak, 29 September lalu dengan agenda menghadirkan saksi dari pemohon, namun karena tidak hadir maka majelis hakim telah menyatakan sidang tersebut selesai dan tinggal menunggu tanggapan majelis hakim,” jelas Humas PN Ambon, Herry Setiabudi, kepada Ambon Ekspres diruang kerjanya, Jumat (6/10).

Tanggapan majelis hakim tidak lagi dibacakan, namun dilampirkan dalam berkas PK yang dikirimkan ke MA. “Berkasnya sementara disiapkan hanya tinggal tanggapan majelis hakim saja dan langsung dikirimkan,” kata Setiabudi.

Sebelumnya diberitakan, dalam sidang perdana PK Lodewyk Breemer, istri Lodewyk, Finettry Sohilait selaku kuasa insendentil, membeberkan penjabaran APBD tahun 2017 kepada 14 SKPD di Pemprov Maluku yang dinilainya sebagai novum dan mengklaim tidak ada kerugian negara.

Pada sidang lanjutan dengan agenda pengajuan Novum atau bukti baru, Breemer membeberkan hanya dijadikan tumbal dalam perkara tersebut. “Saya hanya tumbal, masih ada pihak lain seperti KPA dan mantan Kepala Biro Keuangan,” jelas Breemer dalam sidang saat itu.

Sementara Asmin Hamzah kepada koran ini juga mengaku, Breemer merasa dijadikan tumbal dalam perkara tersebut. Atas PK itu juga pihaknya telah mengajukan pendapat atas PK tersebut. “Dalam pendapat kami, kami juga menguraikan seperti itu. Artinya, selain hasil sudit dari BPKP juga ada pihak-pihak lain yang patut juga harus dimintai pertanggung jawaban hukum. Jadi nanti biarkan majelis yang menilai nantinya,” kata Asmin.

Lodewyk Breemer adalah mantan Bendahara Pengeluaran Setda Maluku, dieksekusi jaksa pada Rabu (5/11) tahun 2014 ke Lapas Klas IIA Ambon. Ia dihukum 5 tahun penjara oleh MA dalam kasus korupsi Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) tahun 2007 senilai Rp 15 miliar.

Kasus korupsi UUDP diusut Kejari Ambon berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Maluku Medio Juni 2007 yang menemukan dugaan penyimpangan UUDP pada Sekretariat Daerah Maluku Tahun 2006 senilai Rp 15.983.095.185,5.

Saat itu Sekda Maluku, Said Asagaff sekaligus bertindak sebagai KPA, dan Bremer sebegai Bendahara pengeluaran Setda Maluku. Dana tersebut bermasalah. Karena seharusnya dana itu dikembalikan ke kas daerah, namun ternyata dibagikan ke 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Maluku, termasuk DPRD Maluku.

Kejari Ambon yang kala itu dipimpin Daniel Palapia menjerat tiga tersangka, yaitu Bendahara Pengeluaran Setda Maluku Lodewyk Breemer, Kepala Biro Keuangan Rafia Ambon dan salah satu staf keuangan, Julianus Tita.

Belum sempat menggiring ketiga tersangka ke pengadilan, Palapia didepak dari jabatannya dan hanya beberapa bulan betugas di Kejati Maluku. Lalu selanjutnya ia dimutasikan ke Kejagung.

Pengganti Palapia adalah Rorogo Zega. Di tangan Zega penyidikan kasus UUDP tersendat-sendat dan terkesan tertutup. Alhasil, dari tiga tersangka yang ditetapkan, dua tersangka berubah status menjadi saksi yaitu Rafia Ambon dan Julianus Tita. Alasannya, UUDP telah dikembalikan oleh 18 SKPD ke kas negara. Hanya Lodewyk Breemer yang diadili di pengadilan.

Jaksa menuntut Breemer dengan hukuman dua tahun penjara, denda Rp 50 juta subsidair enam bulan penjara. Namun ia divonis bebas murni oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon pada Rabu (19/12) tahun 2012.

Tak terima putusan majelis hakim, jaksa melakukan kasasi. MA kemudian menjatuhkan vonis lima tahun penjara bagi Breemer. MA menyatakan terdakwa Breemer terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. (NEL)

Click to comment

Most Popular

To Top