Pendekatan Geografi Penting Dalam Pembangunan – Ambon Ekspres
Amboina

Pendekatan Geografi Penting Dalam Pembangunan

AMEKS ONLINE, AMBON.–Provinsi Maluku memiliki ciri khas kepulauan yang kaya Sumber Daya Alam (SDA), tetapi sekaligus rawan bencana alam dan sosial. Untuk meminimalisirnya dalam rangka pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dengan pendekatan geografi, diperlu pendekatan secara geografis.

Pakar ilmu perencanaan wilayah Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof Suratman mengatakan, salah satu dampak negatif dari pendekatan pembangunan yang salah, adalah pemusatan pembangunan di suatu daerah. Sementara di daerah lainnya, masih termarginal secara spasial maupun ekonomi dan sosial. “Pembangunan kita tidak berbasis geografis. Buktinya, disparitas wilayah masih ada. Jakarta berkelimpangan, sampai macet. Papua masih ada yang butuh huruf. Ironis, kan,” ujar Suratman saat memberikan materi dalam seminar nasional 2017 yang diselenggarakan oleh program studi Geografi, FKIP, Universitas Pattimura bekerja sama dengan alumni Geografi di aula kampus PGSD Unpatti, Sabtu (7/10).

Di Indonesia, ungkap Suratman, ada lima daerah dengan jumlah pulau terbanyak, yakni provinsi Kepulauan Riau 2.408 Pulau, Provinsi Papua Barat 1.945 pulau, Maluku Utara 1.474 pulau, Maluku 1.422 Pulau dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 1.192 pulau. Daerah-daerah ini memiliki tantangan pembangunan yang hampir sama.

Olehnya itu, diperlukan kerja sama regional (regional network development) untuk mengatasi berbagai persoalan pembangunan di daerah kepulauan. Di sinilah pentingnya pendekatan geografi dalam penyelenggraaan pembangunan berkelanjutan.

Dapat dimulai dari tahapan penetapan masalah, pengumpulan data dan analisis data mulai dari kegiatan penyaringan, pengelompokan, klasifikasi data, kegiatan pengwilayahan, korelasi dan analogi.

Setelah dianalisis, disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pengambilan kebijakan. Selanjutnya, bisa dijadikan bisnis secara digital dengan memanfaatkan kecanggihan tekonologi dan informasi. “Di pulau-pulau kecil ini perlu inovasi, edukasi dan riset menggunakan teknologi. Sehingga bisa memetakan terumbu karang, padang lamun, daerah wisata, dan lainnya. Jadi, para pelaku dunia usaha berbasis geografis seperti traveling, geografis dan perhubungan bisa masuk. Caranya, dengan gaya e-Geografis,” paparnya.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN MALUKU
Kepulauan Maluku memiliki luas 712.479,69 km persegi dan terdiri dari 11 kabupaten/kota, dengan tiga pulau besar, yakni Seram, Buru dan Yamdena. Salah satu provinsi tertua di Indonesia ini memiliki permasalahan pembangunan yang kompleks.

Berdasarkan hasil penelitian Ketua Program Pasca Sarjana Biologi FKIP Unpatti, Janes Leatemia (2013) yang dikutip dalam sambutan wakil dekan FKIP, Prof J Anaktototi pada seminar tersebut, terdapat tujuh masalah penting pembangunan di Maluku. Pertama, kebijakan pembangunan masih bersifat kontinental. Akibatnya, wilayah akuatik terestial (kepulauan) tidak diperhitungkan.

Kedua, ketidakadilan ini menimbulkan lambannya perputaran roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta pertumbuhan lemah, karena persebaran demografis pada wilayah kepulauan tidak merata. Ketiga, jauhnya rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, baik aktifitas birokrasi, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Empat, keterisolasian wilayah secara internal (interaksi antar pulau, gugus pulau dan antar daerah) maupun eksternal (antar provinsi, dan antar negara). Lima, kerentanan sosial, terutama kemiskinan yang masih tinggi, enam, dinamika yang derajat dan jenisnya masih terbatas dan berskala kecil, dan tujuh, ketidakmampuan pemerintah mengelola keberagaman (diversity) sumber daya alam atau masih secara spasial (tidak terpadu) sehingga upaya peningkatan kesejaheraan rakyat belum tampak.

Di bidang pertanian, misalnya, Pemprov Maluku telah menetapkan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Buru untuk tanaman Kakao (Theobroma cacao L). Namun, produksinya rendah, karena tidak cocok dengan kondisi agroklimatnya.

Sementara soal pengelolaan SDA, Suratman mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan faktor lingkungan. Dia mencontohkan sebagian wilayan di Pulau Jawa dengan investasi yang pesat, namun rawan bencana alam. “Pemerintah harus mengikuti analisis geografi ini. Jika tidak, jurang disparitas itu semakin tinggi. Jawa itu investasinya luar biasa. Tapi, justru bencana alam yang banyak terjadi. Sementara ada penduduk yang masyarakatnya tidak terurus. Itu namanya kerentanan geografis,” tandasnya.

Olehnya itu, menurut ketua program studi Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan Pascasarjana Universitas Brawijaya, DR Aminudin Afandhi, peran geografi atau geografer sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan memberikan solusi kepada pemerintah. “Solusi yang diberikan adalah keadilan pembangunan, keadilan wilayah, agar semua masyarakat, penduduk menikmati sesegera mungkin. Itu tugas geografer. Sehingga kita itu mengkritik (pemerintah) secara akademik,” jelasnya.

Seminar dengan tema “Peran Geografer dan Pengembangan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan (Saintis, Praktis, dan Edupreneur) itu diikuti sekitar 3000 peserta yang terdiri dari alumni Geografi Unpatti dan mahasiswa serta dosen. Tujuan seminar, untuk menghasilkan rumusan model dan strategi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi kepulauan.

“Saya selaku ketua jurusan dan kaprodi Geografi, berharap para mahasiswa menjadi seorang geografer yang tanggap, memiliki jiwa scient of participation dalam pembangunan bangsa dan negara secara umum, dan di negeri raja-raja (Maluku) khususnya,” harap Kaprodi Geografi, FKIP Unpatti, Wiclif S Pinoa. (TAB)

Click to comment

Most Popular

To Top