Pernyataan Tendensius Soal Rekomendasi PDIP – Ambon Ekspres
Politik

Pernyataan Tendensius Soal Rekomendasi PDIP

AMEKS ONLINE, AMBON.— Pernyataan pengurus DPD PDIP Maluku, Hendrik Sahureka maupun dan Benhur G Watubun menuai krtik dari internal. Sahureka dan Benhur dinilai melontarkan pernyataan yang tendensius dan bermuatan sentiment pribadi. “Sebagai kader kami menyesal dengan pernyataan HS, maupun BGW yang dimuat pada beberapa media lokal. Pernyataan keduanya sangat tendensius, dan terkesan sedang berakrobatik politik,” kata salah satu kader PDIP Maluku yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan, Selasa (10/10).

Menurutnya, sebagai seorang kader partai plus pengurus DPD adalah ketua penjaringan bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur Maluku di PDIP, Sahureka harus mampu memposisikan pernyataannya di publik. Jangan menggiring opini untuk membuka ruang konfrontasi dengan salah satu bakal calon kepala daerah yang mendaftar di PDIP.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada putusan apapun soal dukungan PDIP di Pilkada Maluku. “Jangan menggiring opini untuk membuka ruang konfrontasi dengan salah satu bakal calon kepala daerah yang mendaftar di PDIP. Pasalnya, hingga saat ini belum ada putusan apapun soal dukungan PDIP di Pilkada Maluku,” paparnya.
Secara etis, mestinya Sahureka tidak menggiring PDIP untuk berhadap-hadapan dengan petahana yang juga merupakan bakal calon kepala daerah dan mendaftar di PDIP Maluku. Hal itu didasarkan pada beberapa asumsi logis.

Pertama, sebagai partai dengan azas nasional dan terbuka, PDIP tidak sedikitpun secara institusional menutup ruang bagi siapapun termasuk petahana dalam proses penjaringan kepala daerah. Kedua, upaya menggiring opini publik seolah-olah PDIP secara institusional akan berhadap dengan petahana, adalah hal yang konyol, karena hingga kini, DPP PDIP belum menentukan arah rekomendasi. “Padahal sampai belum ada putusan DPP.

Pernyataan HS sangat tendensius dan tidak beretika. Harusnya sebagai ketua tim penjaringan (Bappilu DPD PDIP Maluku) HS memperlakukan semua kandidat secara adil. Bukan sebaliknya,” ucapnya.

PDIP hanya memiliki 7 kursi di DPRD Maluku yang belum memenuhi 20 persen (9 kursi) sebagaimana disyaratkan dalam UU Pilkada untuk mengusng pasangan calon sendiri. Karena itu harus membangun berkoalisi dengan partai lain termasuk Golkar yang mendorong pertahana di Pilkada Maluku. “PDI-P Maluku tidak memiliki kursi yang cukup untuk mencalonkan pasangan sendiri, karena itu harus membangun kerjasama (bargaining/koalisi) politik dengan partai lain termasuk Golkar yang mendorong pertahana di Pilkada Maluku,” paparnya.

Soal klaim dukungan arus bawah PDIP untuk mengusung kader, juga perlu dikaji ulang. Sebab, sampai saat ini belum satupun dari lima kader PDIP, yakni Tagop Soulisa, Komarudin Watubun, Herman Koedoboen, Barnabas Orno dan Bito Temar mendapatkan rekomendasi parpol lain. “Jika asumsi yang dipakai HS bahwa berdasarkan kenginan arus bawah partai, PDI-P harus merekomendasikan kader yang menjadi kompetitor di Pilkada Maluku, pertanyaanya adalah untuk memenuhi kebutuhan regulasi atau syarat normative, adakah kader PDIP yang disebutkan HS sudah mengantongi rekomendasi untuk bisa memperoleh dukungan PDIP ?” tegasnya

SENTIMEN PERSONAL
Menurut Direktur Resco, Jais Patty, pernyataan dua kader PDIP Maluku, Tobhyhend Sahureka dan Benhur Watubun hanya bersifat personal. Sebab, keputusan rekomendasi menjadi kewenangan DPP. “Dengan demikian, ini kan sentimen personal di PDIP yang mungkin tidak senang dengan pak Said. Dan saya kira, itu hal lumrah. Di tingkat daerah biasanya begitu. Ada yang senang dan ada yang tidak senang,” kata Jais.

Pernyataan seperti itu pula, lanjut Jais, tidak berpengaruh terhadap keputusan DPP PDIP mengeluarkan rekomendasi. Bisa saja, mereka tunduk jika rekomendasi diberikan kepada Said Assagaff. “Saya kira tidak mempengaruhi DPP dalam pengambilan keputusan. Karena hak prerogatif di DPP. Tapi, kalau misalnya, PDIP mengeluarkan rekomendasi ke Said Assagaff terpaksa harus kembali ke sana,” jelasnya.

Ditanya soal arah rekomendasi PDIP, menurutnya, kemungkinan besar tidak diberikan kepada petahana. Sebab, arah koalisi untuk Pilgub searah koalisi nasional. “Karena saya membacanya koalisi nasional. Nasdem dan Hanura kan sudah (ke Muad Ismail). Kemungkinan besar akan diikuti juga oleh PDIP atau PKB,” terangnya.

Jika parpol koalisi nasional telah mengerucut, Assagaff harus segera memastikan rekomendasi di luar koalisi nasional, seperti Partai Keadilan Sejahtrera (PKS). “Sebagai lawan dari partai-partai yang sudah berkoalisi. Fenomena ini harus menjadi perhatian serius bagi petahana,” pungkasnya.

Diberitakan Ambon Ekspres edisi Selasa (10/10), mayoritas struktur PDIP dari level Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC) hingga Anak Ranting, menginginkan PDIP mengusung kader sendiri. Tetapi, hingga saat ini, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu belum membuat keputusan.

Sahureka menyatakan, komitmen PDIP mengusung kader sendiri masih tetap dipegang. “Komitmen itu (mengusung kader) tetap ada. Sebab, partai ini memiliki kader yang banyak dan siap berkompetisi, termasuk dengan petahana,”ujarnya.

Penentuan rekomendasi, merupakan kewenangan DPP dengan ragam pertimbangannya. Namun, Sahureka yakin, aspirasi pengurus dan kader PDIP di level bawah menjadi salah satu pertimbangan utama. “Itu urusan DPP. Saya kira, DPP akan mempertimbangkan hal itu (aspirasi pengurus dan kader),” ujarnya. (TAB)

Click to comment

Most Popular

To Top