Kasipdsus MTB Asbun – Ambon Ekspres
Hukum

Kasipdsus MTB Asbun

Ilustrasi/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.—Pernyataan Kasipidsus Kejari Maluku Tenggara Barat (MTB), Denny Syaputra terkait tindaklanjut laporan warga menyangkut kasus korupsi di daerah itu dinilai asal bunyi. Denny menyebut, dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat terkait proyek pekerjaan 50 buah kapal kayu dengan nilai Rp 5,9 miliar tahun 2016 oleh Dinas Perhubungan MTB sudah ditindaklanjuti ternyata tidak benar.

Dia pernah menyebut laporan tersebut dalam tahap pengumpulan data dan ditangani tim intel Kejari MTB.
“Ya, kami sementara menangani kasus dimaksud. Dan untuk sementara masih dalam tahap pengumpulan data (Puldata).

Laporannya baru, dan sebagai penegak hukum tentu kami perlu untuk menindaklanjuti ada ataukah tidak kebenaran terkait laporan tersebut. Itu melaui tim Intel yang menanganinya, dan sementara terkait laporan itu mereka telah bergerak untuk mencari data serta melakukan permintaan keterangan oleh pihak terkait,” ungkap Denny Syaputra kepada Ambon Ekspres, Senin (21/8) lalu.

Namun, ternyata pernyataan Denny itu tidak terbukti. Tidak ada tindaklanjut dari tim intel Kejari MTB atas laporan tersebut.

Selain itu, ada juga dugaan korupsi pengadaan rumah misikin di Dinas PU Kabupaten MTB tahun 2015. Deny menyebut pihaknya akan menindaklanjuti hal itu. Namun ternyata hal itu hanya isapan jempol belaka.
Kasi Intel Kejari MTB, Ekhart Palapia kepada koran beberapa waktu lalu mengaku, kasus tersebut belum pernah ditindaklanjuti. “Oh tidak, kedua laporan itu tidak ada pada kami dan sejauh ini tidak ada langkah pemeriksaan yang dilakukan oleh kami di Intel,” tegasnya sembari menutup telephone genggamnya.

Ternyata apa yang disampaikan Denny bertolak belakang dengan pernyataan Kasi Intel MTB. “Perlu kami kritisi bahwa apapun laporannya tentu harus ditindak lanjuti. Jangan hanya mereka janji lalu tidak ada kepastian hukum. Ini kan suatu tindakan yang mencidarai hukum di negeri ini,” ucap Ketua PMKRI Cabang Saumlaki, MTB, Yonas Batyol kepada koran ini via selulernya, Minggu, (15/10).

Menurutnya, Kejari MTB haruslah lebih profesional dalam menegakan hukum sehingga hak-hak masyarakat MTB yang diduga telah dirampas haknya oleh pihak tak bertanggung jawab dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. “Kami harapkan segera dilakukan pengusutan lebih lanjut. Jangan diamkan laporan tersebut. Karena diketahui, apa yang dilaporkan masyarakat itu adalah bagian dari kekecewaan mereka terhadap proyek-proyek yang hasilnya tidak dirasakan mereka. Harus ditindak lanjuti, apapun hasilnya nanti, itu kewenangan jaksa,” ujar Yonas.

Sementara itu, praktisi hukum, Noke Pattirajawane yang dikonfirmasi perihal tersebut menegaskan, sikap dari Kasipidsus MTB yang sering janji-janji dan tidak ada kepastian hukumnya itu maka perlu dievaluasi. “Kalau hanya janji dan tidak ada tindakan maka itu dikatakan asal bunyi alias asbun. Harus dievaluasi oleh pimpinan. Karena demikian, suatu laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti hanya dengan kata-kata saja, maka perlu dievaluasi, ada apa. Apakah itu cuman sekdar cari nama ataukan demikian,” kata Noke.

Menurutnya, menindaklanjuti suatu laporan pengaduan oleh masyarakat terhadap indikasi perbuatan korupsi adalah suatu kewajiban dan tidak menjadi alasan bagi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum untuk tidak menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut. “Itu wajib, negara telah memberikan biaya besar untuk penuntasan penanganan perkara. Jadi, jangan hanya diam lalu membiarkan laporan itu berlama-lama. Harus profesional,” tandas Noke. (NEL)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!