PT BPS Klaim Kerja Sesuai Izin – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

PT BPS Klaim Kerja Sesuai Izin

Ilustrasi Tambang/Net

AMEKS ONLINE, NAMLEA.–Kepala Cabang PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) di Namlea, Bambang Riyadi dengan tegas menyatakan, seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan itu mulai dari pengangkatan sendimen, pembersihan, pemanfaatan hingga pengangkutan dan penjualan emas sesuai dengan izin Gubernur Maluku.

Bambang menjelaskan, PT BPS bukan mengolah emas, namun memanfaatkan hasil yang ada di dalam sendimen yang diangkat. Pemanfaatan sedimen ini sesuai keputusan Gubernur Maluku Nomor 383 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Hasil Penataan dan Pemulihan Lingkungan pada Lokasi Bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin Gunung Botak dan Gogorea Kabupaten Buru. “Kami melakukan suatu kegiatan tentunya sudah berdasarkan ketentuan dan surat izin yang dikeluarkan Gubernur Maluku. Sampai saat ini, BPS sudah mengantongi beberapa izin. Salah satunya izin yang terakhir yakni izin pemanfaatan hasil sedimen dari Gunung Botak,’’ ungkap dia kepada Ambon Ekspres di Namlea, Rabu (18/10).

Dikatakan, hasil pemanfaatan itu ada proses yang dilalui yakni pemisahan mercuri atau B3 dari sedimen. Saat proses itu terjadi sudah pasti ada mineral-mineral yang ikut dari sedimen itu, salah satunya adalah emas. ‘’Dan kalau ada emasnya, tidak kita buang atau disia-siakan. Yang ramai dikatakan khalayak adalah pengolahan. Padahal yang dilakukan itu pengangkatan sendimen dan ditampung di stockfile. Setelah itu dilakukan pembersihan terhadap sedimen itu. Dan di dalam proses pembersihan itu akan terjadi pemisahan unsur-unsur yakni tanah, mercury, mineral emas juga pasti ada tapi sudah tidak banyak dan emas itu sesuai izin bisa dimanfaatkan karena memiliki nilai ekonomis,’’ terangnya.

Menurut dia, apabila ada mineral yang punya nilai ekonomi tinggi tentu akan dimanfaatkan PT BPS dengan izin. ‘’Dan izin sudah kita kantongi semua, termasuk apabila emas itu ada, maka bisa dijual dan kami memiliki izin pengangkutan sampai penjualan,” jelasnya.
Menurut dia, setiap gubernur mengeluarkan izin untuk PT BPS tentu melalui proses panjang. Termasuk melalui rapat di kantor Menkopolhukan yang dihadiri unsur Kejaksaan Agung, Mabes Polri juga yang diwakili Kapolda Maluku dan Kapolres Pulau Buru, Kantor ESDM, Lingkungan Hidup dan instansi terkait lainnya. ‘’Jadi setiap keputusan gubernur itu sangat hati-hati. Apapun selalu dibawa dalam rapat di Kantor Menkopulhukan RI dengan membawa perwakilan dari Provinsi Maluku yakni Dinas ESDM, Lingkungan Hidup, Kehutanan, TNI, Polri dan dari Kabupaten Buru,’’ tuturnya.

Lebih lanjut dijelaskan, sudah 2 tahun PT BPS berada di Kabupaten Buru belum memberikan hasil apapun. ‘’Yang ada itu justru pengeluaran,’’ kata dia.

Kendati demikian, kata Bambang, BPS tetap merangkul semua elemen masyarakat di Buru. Ini juga dibuktikan 90 persen karyawan merupakan anak derah Kabupaten Buru. PT BPS juga membantu melakukan perbaikan infrastruktur jalan untuk akses masyarakat yang berada di sekitar lokasi tambang ilegal Gunung Botak sampai ke Desa Kayeali.

Disinggung mengenai kasus pelaporan yang dilakukan oleh Satpam PT BPS terhadap Kasie Intel Kejari Buru Dewa Mandala dan dua rekan lainnya yakni Syarif Wali dan Didik Wael itu, Bambang mengatakan, memang benar ada pelaporan di pihak kepolisian Polres Pulau Buru pada Minggu (16/10). Namun pelaporan itu sudah ditarik karena ada komunikasi Kajari Buru dengan pimpinan PT BPS di Jakarta.
Menurut dia, jika kedepan sudah bisa menghasilkan, maka PT BPS sesuai dengan kesepakatan akan membagi 20 persen dari hasilnya untuk koperasi-koperasi milik masyarakat adat.

KALAU SALAH, HARUS DIEVALUASI
Dugaan pengelolaan emas yang dilakukan PT BPS dianggap tidak sesuai dengan perizinan Pemprov Maluku. BPS informasinya hanya diperbolehkan untuk melakukan normalisasi daerah aliran sungai Anahony, Gunung Botak, Kabupaten Buru, yang terindikasi tercemar mercury.

Wakil rakyat Dapil Kabupaten Buru, Sudarmo Bin Yasin mengaku, belum mengetahui banyak soal mekanisme PT BPS yang diberikan kewenangan oleh Pemprov Maluku untuk normalisasi material di Sungai Anahony. “Saya tidak bisa komentarnya banyak, karena belum tau prosedurnya seperti apa dalam kontrak kerja itu. Karena, yang lebih berwenang adalah komisi B, saya di komisi C, yang bukan mitranya dengan dinas ESDM,” jelas Sudarmo kepada Ambon Ekspers, Rabu (18/19).

Menurut dia, jika yang dilakukan PT BPS sudah melanggar aturan, maka pemerintah daerah maupun dinas ESDM harus mengevaluasi perusahan tersebut. “Pemerintah dan dinas ESDM harus mengecek terlebih dahulu ke lokasi, apakah yang dilakukan PT BPS sudah sesuai atau tidak. Kalau sesuai dengan hasil kesepakatan, ya tidak masalah. Tetapi kalau sebaliknya, maka harus diteguri, jangan dibiarkan begitu saja,” pinta politisi PKS ini.

Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD Maluku Abdullah Marasabessy mengatakan, jika yang dilakukan PT BPS tepat pada material penimbunan yang dianggap terkena mercury, berarti itu sudah merupakan haknya sebagai pihak ketiga.

Karena, berdasarkan hasil kontrak kerja sama lewat penandatanganan MoU antara Pemprov Maluku, Dinas ESDM dan PT BPS, terdapat salah satu poin yang membolehkan BPS mengelola emas, dalam kegiatan normalisasi itu. “Dalam MoU ada salah satu klousul (poin) yang mengatakan, normalisasi di Sungai Anahoni Gunung Botak dengan mengangkat material yang terindikasi merkuri. Kemudian bila dalam pengangkutan itu ada material yang mengandung hasil ekonomis, misalnya emas maka PT BPS berhak mengelolanya,” tandas Abdullah.

Poin tersebut, kata dia, memberikan peluang kepada PT BPS untuk mengelola emas yang tercampur merkuri sehingga, tidak bisa salahkan BPS karena sudah diberikan ruang. Oleh sebab itu, yang lebih tepat ditanyakan ke pemerintah daerah dan juga dinas ESDM, yang menyetujui salah satu poin itu. “Kita tidak bisa salahkan BPS, karena mereka sudah diberikan ruang oleh pemerintah. Mestinya yang ditanyakan harus kepada pemerintah dan dinas ESDM yang menyetujui poin itu secara bersama dengan pihak BPS, saat penandatanganan MoU dilakukan,” katanya.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Maluku ini menambahkan, bisa terjadi masalah, jika yang dilakukan BPS bukanlah material yang didapat dari hasil normalisasi. “Kalau memang material emas yang dikelola PT BPS diambil dari luar selain hasil normalisasi, maka perlu dipertrnyakan. Karena memang dalam MoU tidak ada kesepakatan seperti itu,” ungkap Marasabessy.

Sementara Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Martha Nanlohy yang dikonfirmasi belum berhasil ditemui.

Kabag Humas Setda Provinsi Maluku, Bobby Kin Palapia mengatakan, jika berdasarkan keputusan gubernur, PT BPS hanya diberikan kewenangan mengelola atau pengerukan sungai Anahony yang selama ini sudah terkena mercuri akibat dari pengelolaan emas secara ilegal di Gunung Botak. “Kalau tidak salah yang kami tahu, bahwa berdasarkan keputusan gubernur itu, hanya untuk normalisasi sungai Anahony,” kata dia kepada koran ini, kemarin.

Palapia mengungkapkan, persoalan ini lebih jelasnya harus dikonfirmasi kepada Dinas ESDM Maluku. “Lebih detail dan lebih jelasnya kita kroscek lagi dengan Dinas ESDM, karena mereka lebih tahu secara detail persoalan tambang di Buru, termasuk dengan BPS. Tetapi setahu kami, BPS hanya untuk normalisasi sungai Anahony,” tegas dia.
(DHE/WHB/AHA)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!