Bangunan Liar DiBONGKAR – Ambon Ekspres
Berita Utama

Bangunan Liar DiBONGKAR

BONGKAR : Petugas Satpol PP Kota Ambon membongkar bangunan liar di Jalan Jendral Sudirman, Kamis (19/10).

AMEKS ONLINE, AMBON.—Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Ambon, menertibkan 5 bangunan liar milik pedagang yang berlokasi di sekitar gedung Pengadilan Militer Ambon, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, Kamis (19/10). Penertiban dilakukan untuk membersihkan sejumlah bangunan liar yang dianggap menghalangi fasilitas milik pemerintah.
Penertiban mulai dilakukan sekira pukul 09.00 WIT.

Sebanyak 60 personil Satpol PP diterjunkan untuk melakukan pembongkaran terhadap 5 lapak milik pedagang setempat yang sudah tidak lagi digunakan. Bangunan semi permanen tersebut sengaja dibongkar karena telah menyalahi aturan.
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Ambon, Josias P Loppies mengatakan, pembongkaran lapak tersebut berdasarkan surat yang dilayangkan pihak Pengadilan Militer kepada Pemkot Ambon.

Pihak pengadilan militer meminta agar seluruh bangunan liar yang berada di sekitar lokasi itu agar dibersihkan. “Memang lapak yang dibangun sekitar Pengadilan Militer ini sudah ada sejak belasan tahun lalu. Sampai saat ini tidak lagi difungsikan. Dan ketika kami mendapat surat untuk ditertibkan, maka kita langsung melakukan pembongkaran. Ada lima lapak yang telah kita bersihkan. Itupun dibantu warga sekitar yang tinggal di lapak tersebut,” tandas Josias kepada Ambon Ekspres di ruangannya, Kamis (19/10).

Diakuinya, penertiban ini sesuai dengan aturan terkait fasilitas umum maupun penggunaan badan jalan sesuai peruntukan. Bahkan penertiban yang dilakukan Satpol PP berdasarkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (K2U) di Kota Ambon.

‘’Para pemilik lapak sebelumnya juga telah disurati oleh Pemkot Ambon seminggu sebelum pembongkaran atau penertiban. Jadi, penertiban ini berdasarkan surat masuk dan instruksi dari pemerintah kota. Kita surati sejak satu minggu lalu. Bahkan ini pembongkaran sudah memasuki 10 hari. Jika nantinya ada pelebaran jalan dan diinstruksikan untuk penertiban lagi baru kita lakukan. Karena masih banyak lapak yang masih berada di badan jalan. Namun kita belum diperintahkan untuk menertibkan,” paparnya.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Ambon, Max Pattiapon menambahkan, penertiban ini sudah sesuai aturan dan tentu mendapat dukungan DPRD Ambon. “Pembongkaran lapak ini kan karena menyalahi aturan. Dimana lapak tersebut dibangun tidak pada tempatnya. Bahkan berada di sekitar lokasi Pengadilan Militer. Maka ini harus ditertibkan,” tutur Pattiapon.

Politisi Golkar ini menilai, pemerintah kota juga perlu menyiapkan lokasi baru bagi para pedagang di Kota Ambon agar tidak berjualan sembarangan tempat. Sebab, kata dia, sekalipun melanggar aturan, para pedagang banyak yang membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah kota. “Jika ada rencana penertiban, mohon bisa disediakan lokasi lain bagi pedagang. Dan selama penertiban yang dilakukan tidak menyalahi aturan, maka kami mendukung. Karena ini juga untuk kepentingan Kota Ambon yang lebih baik kedepan. Kiranya pemerintah juga bisa menyediakan lahan baru bagi para pedagang,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III DPRD Ambon, Ali Rahman Ohorella. Politisi asal PAN ini menilai, jika penertiban yang dilakukan terhadap bangunan liar yang berada sekitar fasilitas umum milik pemerintah maka perlu ditertibkan.

Namun dirinya menghimbau agar pemerintah bisa secepatnya menyiapkan lahan baru bagi pedagang yang berlokasi di sekitar wilayah Desa Batumerah maupun di Pasar Mardika. “Harusnya ditertibkan jika memang bangunan liar tersebut tidak memiliki izin dan menghalangi bangunan milik pemerintah. Apalagi kan katanya dibangun depan pagar Pengadilan Militer. Maka ini harus dibersihkan.

Dan semoga ada lahan baru yang disediakan pemerintah kota sehingga ketika dilakukan penertiban, para pedagang tersebut sudah tahu akan diarahkan ke mana. Bagaimanapun juga mereka membayar retribusi kepada pemerintah,” pesannya. (ISL)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!