Terdakwa Sipil, PH Anggota TNI – Ambon Ekspres
Hukum

Terdakwa Sipil, PH Anggota TNI

SAHDAN FABANYO/AMEKS KEBERATAN : Sidang perkara tindak pidana UU ITE, dengan agenda pembacaan dakwaan ditunda. Hakim menolak kehadiran anggota TNI sebagai kuasa hukum terdakwa, Kamis (19/10).

AMEKS ONLINE, AMBON.—Agak aneh dalam sidang kasus pelanggaran Undang-Undang Pornografi serta Informatika dengan terdakwa Benedictus Sorluri. Masyarakat sipil ini didampingi penasehat hukum dari Kodam XVI/Pattimura. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun protes. Sidang akhirnya tak bisa dilanjutkan.

Benedictus Sorluri didakwa telah menyebarkan gambar tak pantas milik seorang wanita.
Gambar ini kemudian menyeret dia ke ranah hukum. “Proses persidangan ditunda karena majelis hakim akan berkoordinasi mengingat penasihat hukum terdakwa yang hadir adalah anggota TNI dari korps hukum,” kata ketua majelis hakim Esau Yarisetouw didampingi Jenny Tulak dan Ronny Felix Wuisan selaku hakim anggota di Ambon, Kamis (19/10).

Setelah membuka sidang perdana, majelis hakim sudah menanyakan identitas terdakwa termasuk menanyakan kondisi kesehatannya. Majelis hakim juga mempertanyakan kepada terdakwa soal statusnya sebagai anggota TNI aktif. “Hanya masyarakat biasa atau sipil,” jawab terdakwa.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh tim JPU Kejati Maluku, Michael Gaspersz, Moreen, serta Ester Watimury tidak bisa dilanjutkan. Majelis hakim juga mempertanyakan kehadiran penasihat hukum yang dipimpin Mayor Chk Martua dan Lettu Chk Niko Yoga, karena terdakwa adalah seorang warga sipil.

Tim PH terdakwa Mayor CHK Martua menjelaskan, ada undang-undang serta surat edaran Mahkamah Agung RI (Sema) maupun PP Nomor 39 tahun 2010 yang menjamin TNI berhak melakukan pendampingan terhadap prajurit dan keluarganya.
‘’Karena terdakwa adalah anak seorang prajurit TNI sehingga korps hukum Kodam XVI/Pattimura Ambon melakukan pendampingan serta sifatnya hanya memberikan bantuan hukum,” kata Mayor CHK Martua.

Majelis hakim menjelaskan, PH dari anggota TNI bisa melakukan pendampingan hanya khusus untuk kasus keperdataan seperti persoalan tanah atau perceraian. Dalam undang-undang advokat, secara tegas menyatakan seseorang yang mendampingi terdakwa dalam persidangan pada peradilan umum adalah mereka yang berprofesi sebagai pengacara dan bergelar sarjana hukum, bukannya berprofesi sebagai PNS atau TNI. “Jadi jangan sampai kami salah mengambil keputusan memberikan peluang kepada PH untuk mendampingi terdakwa dan nantinya hakim dianggap tidak profesional, karena yang dipakai adalah UU advokat dan terdakwa harus didampingi PH yang sipil juga,” kata majelis hakim.

Sementara JPU Michael Gadpersz menyatakan keberatan atas kehadiran PH dari unsur TNI karena mengacu pada UU Nomor 14 tahun 2003 dimana ada spesifikasi atau pembatasan. “Untuk itu kami minta majelis hakim mengeluarkan penetapan yang intinya mengeluarkan PH dari ruang sidang,” kata jaksa.

JPU juga keberatan dengan pernyataan terdakwa di awal persidangan bahwa dirinya dalam kondisi kurang sehat akibat sakit gigi. “Prosedur tetap mengeluarkan seseorang dari ruang tahanan negara di Waiheru untuk mengikuti persidangan setelah yang bersangkutan diperiksa kondisi kesehatannya, dan itu tidak masuk akal apabila terdakwa mengaku sakit,” tandas Michael. (NEL)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!