Tol Laut Belum Maksimal – Ambon Ekspres
Berita Utama

Tol Laut Belum Maksimal

AMEKS ONLINE, AMBON.–Tol laut yang menjadi program pemerintah untuk memperbaiki tata kelola logistik nasional dengan mempekecil perbedaan (disparitas) harga kebutuhan pokok antara wilayah Indonesia barat dan timur, terutama Maluku, belum dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat yang mendiami Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Aru.

Roni, salah satu warga dari Kabupaten MTB mengatakan, harga barang dan kebutuhan pokok di Kabupaten MTB masih cukup tinggi. Padahal, tol laut sudah berjalan sejak 2016 lalu. “Yang kami pertanyakan adalah tol laut yang dilakukan pemerintah pusat itu. Kenapa ? Karena sampai saat ini, harga kebutuhan pokok di MTB dan sekitarnya masih seperti dulu, atau belum ada perubahan yang dirasakan,” kata dia kepada koran ini, kemarin.

Menurut dia, mestinya harga kebutuhan pokok di kabupaten itu mendekati sama dengan kabupaten/kota lain di Maluku, terutama Kota Ambon. “Masih mahal kebutuhan pokok di MTB. Mestinya sudah harus sama dengan di Ambon. Bila perlu mungkin turun dikit lagi, karena kontainer juga sudah masuk di MTB,” ungkap dia sembari berharap, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat bisa melihat persoalan harga kebutuhan pokok yang ada di kabupaten tersebut.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Cristy Barends mengatakan, pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada pemerintah pusat. Hal itu juga sama dengan temuannya di masyarakat, terutama masyarakat di MTB, MBD dan Kepulauan Aru, belum lama ini. “Begitu kita lakukan rapat resmi dengan masyarakat, baik yang ada di Saumlaki maupun di Aru, dan berdasarkan laporan masyarakat, tol laut masuk pun harga pasaran tidak turun, bahkan ada sejumlah harga barang yang semakin naik, karena terjadi monopoli bisnis diatas kapal tol laut. Persoalan ini akan kita sampaikan kepada pemerintah pusat,” kata dia, kepada wartawan di Ambon, Kamis (19/10).

Barends menjelaskan, pemerintah pusat menetapkan tol laut Maluku, sejak 2016. Maluku mendapatkan dua jalur tol laut, yakni Saumlaki, Maluku Tenggara Barat dan Dobo, Kepulauan Aru. ‘’Kita dapat dua jalur tol laut. Satu masuk dari daerah barat ke Dobo, Aru, kemudian dari Aru masuk Fak-fak, Papua dan seterusnya putar terus balik lagi. Yang satu masuk ke Saumlaki, kemudian dari Saumlaki turun lagi dan masuk ke daerah barat,” tuturnya.

Menurut dia, yang terjadi dilapangan, harga kebutuhan pokok tidak mengalami perubahan. Padahal tol laut itu merupakan subsidi dari pemerintah. “Kenyataannya harga barang naik, maka kesimpulannya yang dapat untung para pengusaha yang melakukan monopoli bisnis,” bebernya.

Dengan kondisi yang terjadi dilapangan, Barends menegaskan, harus ada upaya penegakan hukum bagi para pelaku yang dianggap merugikan masyarakat. “Solusinya harus ada penegakan keputusan oleh pemerintah, dan kalau ada pihak-pihak yang main misalkan makelar jalur tol laut harus dibawa ke proses hukum. Kemudian pengawasan secara menyeluruh sehingga tol laut benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (AHA)

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!