Menteri Susi Janji Lagi – Ambon Ekspres
Berita Utama

Menteri Susi Janji Lagi

Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI

AMEKS ONLINE, AMBON.—Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti kembali berjanji untuk memperhatikan nasib masyarakat dan nelayan di Maluku. Tak hanya janji, Menteri Susi bahkan meminta pemerintah provinsi untuk bersama dirinya memperjuangkan nasib nelayan Maluku lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) di 2018.

Berdasarkan catatan koran ini, Menteri Susi ketika mengunjungi Maluku, pada Desember 2016 lalu, berjanji akan memberikan bantuan satu unit kapal ikan berkapasitas di bawah 10 gross ton, lengkap dengan pukat cincin kepada masyarakat di Leihitu. Kemudian, kapal tangkap tuna berkapasitas 9 gross ton dan 100 set jaring jenis “gilnet” atau insang dan peralatan pancing kepada kelompok nelayan, dan 1000 kapal untuk nelayan seluruh nelayan di Maluku. Sayangnya dari sekian janji itu, hingga kini belum juga di penuhi.

Menteri Susi bahkan diduga sebagai aktor dibalik persetujuan Maluku, sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).Sabtu kemarin, ketika tiba di bandara Internasional Pattimura Ambon, sesaat sebelum melanjutkan kunjungan kerjanya ke Pulau Banda, menteri bersuara lantang itu, mengubar janjinya lagi, yakni memperjuangkan kepentingan nelayan Maluku, lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) di pemerintah pusat. ‘’Tidak ada Rp 4 triliun, juga tidak ada Rp 1,4 triliun. Saya sudah rencana mau penambahan DAK untuk Maluku. Kita akan bangun Saumlaki dan Moa, sebagai daerah ikan,” kata Susi kepada wartawan dikawasan bandara Internasional Pattimura Ambon, Sabtu (21/10).

Menurut dia, bantuan akan lebih mudah jika hal itu direalisasikan dalam Dana Alokasi khusus (DAK) 2018, untuk kepentingan nelayan di Maluku. “1.000 kapal nelayan untuk Maluku, kayanya belum dapat. Tadi saya sudah bicara sama pak gubernur, untuk lewat DAK mungkin jauh lebih mudah, karena kelihatannya kemarin DPR, sudah tidak menyetujui adanya pengadaan kapal lagi yang mana kita sedang dorong di banggar. Memang persoalan 2016 itu, tidak memenuhi target kita. Kita pesan sekian ribu kapal cuman yang jadi berapa, nah yang jadi persoalan itu,” jelas dia.

DPR, kata Susi, sudah tidak menyetujui anggaran sebesar Rp 501 miliar untuk pengadaan kapal nelayan. Hal itu kemudian menghambat nelayan Maluku untuk memperoleh kapal yang pernah dia janjikan. “Orang perlu kapal dan perahu, makanya saya sarankan gubernur nanti masuk kita lewat penambahan DAK, kira-kira tahun 2018 bisa, sehingga kapal bagi nelayan itu bisa terjawab, walaupun sedikit,” ujarnya.

Dia menyebutkan, ukuran kapal yang tepat bagi para nelayan itu, merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi, sehingga pemerintah harus bersama dengan Kementeri Kelautan dan Perikanan, mendorong hal tersebut ke DPR RI. ‘’Ukuruannya tergantung daerah. Sebaiknya (kapal untuk nelayan red), tidak terlalu besar, diperbanyak yang kecil kapal angkut, supaya menghidupkan semua pelabuhan-pelabuhan yang ada di Maluku,” imbuhnya.

Menteri Susi juga mengaku, pihaknya kini telah memprioritaskan pembangunan sektor perikanan di Maluku, terutama membuka jalur penerbangan Saumlaki – Darwin (Australia) dan Ambon – Morotai (Maluku Utara). “Ini bisa membantu mempermudah rencana transportasi langsung ke Darwin dengan Garuda. Kita sudah bicara dengan Menhub, nanti Menhub akan subsidi di Garuda untuk penerbangan langsung Kupang – Darwin, dan Saumlaki – Darwin. Orang akan lebih suka makan ikan segar dibandingkan ikan beku atau ikan kaleng. Makanya penerbangan inilah yang akan dibuka dan kita bantu,” tegas dia.

Menanggapi janji Menteri Susi, pengamat Kelauatan dan Perikanan Maluku, Ruslan Tawari mengatakan, banyak janji yang belum direalisasikan. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan dan perjuangan dari pemerintah provinsi maupun anggota DPR RI, asal Maluku. “Belum direalisasikan, karena pemerintah provinsi, tidak memiliki kemampuan bergaining atau nilai tawar, terkait dengan janji-janji dari ibu menteri kepada nelayan bahkan termasuk LIN, yang diduga tersendat ditangan ibu Susi. Itu format perjuangan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Maluku, terutama nelayan kita, belum dilihat secara serius oleh pemerintah maupun perwakilan kita di pusat,” kata dia, ketika dihubungi koran ini, tadi malam.

Menurut dia, konsep pengawalan dan perjuangan untuk kepentingan masyarakat dan nelayan termasuk mendapatkan janji-janji dari menteri Susi, yang sudah banyak dilontarkan, harus diubah. ‘’Dari sekedar simposium, dan menghadirkan menteri, ke arah bagaimana mampu merangkul legislatif maupun departemen keuangan, karena apalah arti Menteri Susi yang urus satu Indonesia, sehingga wajar jika lupa. Pemerintah provinsi saat ini lebih condong mengurusi sumber-sumber pendapatan yang bernilai wah, artinya sektor perikanan itu dianggap biasa saja,” tuturnya.

Padahal lanjut akademisi Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Pattimura itu, mestinya pemerintah menjadikan sektor perikanan lebih utama. Hal itu sebanding dengan kondisi Maluku, karena itu lebih bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Kekayaan laut Maluku ini, niscaya. Nah mestinya dengan keniscayaan itu, pemerintah provinsi maupun perwalikan Maluku di pusat, meningkatkan kemampuan melobi. Fakta ini menunjukan sudah beberapa kali pertemuan dengan Menteri Susi, tapi yang didapat apa ? Ini persoalan. Makanya, kemampuan melobi dan merangkul Kementerian Keuangan itu, harus dilakukan dari saat ini. Jika tidak maka sama saja,” bebernya.

Disinggung soal tiga tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Kabinetnya, untuk kepentingan perikanan di Maluku, Tawari mengaku, jika hal itu belum berdampak signifikan bagi nelayan. “Satu hal yang patut diapresiasi adalah pemberantasan illegal fishing, tetapi kemudian dari sisi yang lain, dianggap biasa saja, dan juga tidak terlalu berpengaruh dan masih dianggap berkurang kepada kita di Maluku. Kenapa ? Karena dilihat dari konteks pemberdayaan APBN, hampir tidak terlihat sama sekali bagi dunia perikanan kita,” pungkasnya. (AHA)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!