Orno-Pelu Bergantung PDIP – Ambon Ekspres
Politik

Orno-Pelu Bergantung PDIP

AMEKS ONLINE, AMBON.—Meski mendapat jaminan rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), posisi Barnabas Orno-Habiba Pelu belum aman sebagai bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Rekomendasi PDI Perjuangan menjadi harapan terakhir bagi pasangan ini untuk lolos atau gagal sebagai peserta Pilgub 2018. Selain PDIP, Orno-Pelu juga berharap rekomendasi Partai Demokrat. Namun, peluang itu dirasa sempit, karena partai ini berencana mengusung kadernya, Michael Wattimena.
Bakal calon Wakil Gubernur Habiba Pelu menjelaskan, kepastian rekomendasi parpol sangat penting.

Pasalnya, PKB hanya memiliki 3 kursi DPRD Provinsi Maluku. Mereka masih butuh 6 kursi lagi untuk mencukupi persyaratan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku.

Untuk itu, dia dan Orno terus membangun komunikasi serius dengan petinggi PDIP maupun Demokrat. “Kita masih terus bangun komunikasi, terutama partai yang pernah didaftar oleh pak Orno, yang sampai saat ini belum memberikan rekomendasi kepada siapapun. Ini penting, karena modal 3 kursi belum cukup. Kita butuh berkoalisi lagi dengan partai lain,” jelas Biba, panggilan akrab Habiba Pelu kepada Ambon Ekspres via seluler, Senin (23/10).

Diakuinya, partai yang dilakukan komunikasi antara lain PDIP dan Demokrat. PDIP, kata dia, dibeberapa provinsi juga berkoalisi dengan PKB. Untuk Pilgub Maluku, lanjut dia, memang tidak bisa dijamin. Namun, kemungkinan itu tetap ada, jika komunikasi dari para pimpinan partai, dan juga lobi-lobi para bakal calon berjalan lancar. “Dua partai ini yang sedang dilakukan komunikasi. Menyangkut koalisi PDIP dan PKB di Pilkada Maluku, bisa saja terjadi jika ada keinginan bersama antara pimpinan partai. Karena di provinsi lain kedua partai ini juga berkoalisi. Apalagi kita inikan sesama kader. Saya kader PKB, dan pak Orno kader PDIP sehingga kemungkinan saja bisa terjadi,” katanya.

Dia mengaku, selama satu minggu kedepan, keduanya akan menunggu informasi dari partai-partai tersebut. Wakil rakyat di DPRD Maluku dari daerah pemilihan Maluku Tengah itu juga menegaskan, dia dan Orno sangat serius maju di gelanggang Pilgub Maluku. Tekad ini untuk membangun Maluku yang lebih baik. “Saya ingatkan tidak ada andai-andai dalam proses ini. Kita tetap optimis maju sebagai bakal calon gubernur-wakil gubernur. Kita juga harapkan agar komunikasi yang dibangun hasilnya seperti yang diinginkan bersama. Untuk itu dukungan dan doa dari semua pihak, sangat butuhkan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

Diberitakan Ambon Ekspres, Senin (23/10), PKB merekomendasi pasangan Barnabas Orno-Habiba Pelu dengan syarat, harus segera mengantongi rekomendasi parpol lainnya. Dukungan politik PKB diputuskan di kantor DPP PKB, Minggu (22/10) pukul 14.00 WIT.

Setelah itu diserahkan secara langsung kepada Orno dan Pelu, sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018. PKB memiliki 3 kursi di DPRD Maluku. Sehingga Orno-Pelu masih butuh minimal 6 kursi lagi dari partai politik lainnya untuk memenuhi persyaratan 20 persen kursi atau 9 dari 45 kursi DPRD, untuk bisa mendaftar di KPU.

Olehnya itu, DPP PKB memberikan surat tugas yang masih bersifat sementara dan berisi sejumlah persyaratan yang segera dipenuhi Orno-Pelu maupun DPW PKB Maluku. Ini tercantum surat bernomor 094/Desk Pilkada/Pusat/IX/2017, yang ditanda tangani ketua Desk Pilkada DPP PKB, Daniel Johan.

Poin kedua surat ini menugaskan calon sebagaimana tersebut di atas bersama DPW PKB Provinsi Maluku melakukan komunikasi dengan partai politik lain guna melengkapi koalisi sebagaimana ketentuan untuk mendaftar di KPU. Calon juga diwajibkan melaporkan hasil komunikasi kepada DPP PKB selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat ini. Surat itu dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi apabila hingga batas waktu calon tidak melaporkan dan atau dapat memenuhi ketentuan untuk mendaftar serta diterbitkannya SK DPP PKB tentang penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2018.

Ketua tim Pilkada DPD PDIP Maluku, Tobhyhend Sahureka mengatakan, hingga tadi malam belum ada keputusan dari DPP. Sedangkan soal koalisi, kata dia, menjadi kewenangan pimpinan antar parpol di pusat. “Rekomendasi itu kan urusan DPP. Jadi, kami di DPD tunggu kabar dari DPP saja. Kalau koalisi, itu urusan antar pimpinan partai di tingkat pusat,” jelas Sahureka via pesan singkat seluler, tadi malam.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dan Wakil Sekjen DPP PKB, Daniel Johan belum membalas pertanyaan Ambon Ekspres. Sebelumnya, Daniel mengaku, ada penjajakan koalisi dua parpol ini untuk Pilgub Maluku. (WHB/TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!