Demo Protes PT Nusa Ina – Ambon Ekspres
Daerah

Demo Protes PT Nusa Ina

AMEKS ONLINE, AMBON— Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), yang tergabung dalam koalisi anti pengrusakan hutan atau lembaga Nanaku melakukan aksi demo di kantor Gubernur Maluku dan DPRD Maluku, Selasa (24/10). Mereka menyampaikan aspirasi serta menolak operasional PT Nusa Ina Tanah Agro Manise di kawasan hutan Kabupaten SBT.

Massa pendemo awalnya berkumpul dikawasan Gong Perdamaian Dunia, pukul 10.00 WIT.
Mereka kemudian menuju kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi menolakan operasional perusahaan tersebut.

Pendemo mengatakan, hutan mestinya dijaga dan dilindungi untuk kepentingan kehidupan masyarakat. Bukan dirusaki untuk kepentingan sesaat dan mengatasnamankan masyarakat. Padahal masyarakat tidak merasakan manfaat dari aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. “Demi memperjuangkan dan menyelamatkan hutan serta manusia di Pulau Seram terutama Kabupaten SBT, dan terkhusus masyarakat Werinama, maka kami hadir untuk meminta penjelasan dan ketegasan dari pemerintah terutama pak gubernur untuk segara melihat dan merespons persoalan ini, karena demi masa depan generasi muda di SBT,” teriak pendemo.

Pendemo mendesak Gubernur Said Assagaff untuk segara mencabut izin operasi yang diduga sudah dikeluarkan kepada perusahaan pengolahan kayu itu. “Kami minta supaya gubernur segera cabut izin operasi yang konon katanya sudah dimiliki PT Nusa Ina Tanah Merah Agro Manise, kemudian Dinas Lingkungan Hidup agar segera mengevaluasi kinerja dari perusahaan yang telah berdampak pada kerusakan lingkungan di SBT terutama di Kecamatan Werinama,” kata pendemo.

Menurut mereka, penolakan terhadap perusahaan itu, disebabkan karena telah memicu konflik antara masyarakat Desa Tobo dan Desa Osong, Kecamatan Werinama. ‘’Perusahaan juga diduga telah melakukan pengrusakan hutan karena dalam pengoperasian perusahaan, tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dan dampak sosial. Perusahaan juga telah melakukan penambangan pada area yang semestinya tidak dibenarkan oleh undang-undang,” beber pendemo dalam pernyataan sikap yang dibacakan Usman Bugis.

Dikatakan, pihak perusahaan juga telah beroperasi diluar wilayah kerja atau tidak sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT), dari perusahaan tersebut. “Mereka juga diduga telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan penggunaan kasan hutan secara tidak sah, karena tidak ada koordinasi dengan masyarakat di kedua desa sebelum memulai operasi dikawasan hutan itu,” protes mereka.

Pendemo juga menuding pihak perusahaan telah melakukan tindak pidana pengrusakan hutan, karena tidak menunjukkan izin operasi saat diminta masyarakat Kecamatan Werinama.

Sayangnya pendemo yang melakukan aksi sekitar satu jam, dengan mendapat pengawalan ketat oleh aparat kepolisian itu, tidak berhasil menemui Gubernur Maluku yang sementara berada di luar daerah.
Pendemo kemudian melanjutkan aksi mereka di kantor DPRD Maluku dikawasan Karang Panjang Ambon. Pendemo tiba sekira pukul 11.30 WIT. Setelah kurang lebih 15 menit berorasi, tim koalisi kemudian diterima anggota Komisi B DPRD Maluku, Marcus Pentury.

Ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam tuntutan mereka. Mereka meminta Gubernur Maluku untuk segera mencabut izin operasional perusahaan. Mereka juga meminta agar DPRD Maluku segerah membentuk tim pansus untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di lapangan yang dianggap telah merugikan masyarakat.

Kordinator lapangan, Wisnu Madaul mengatakan, PT Nusa Ina Tanah Merah Agro Manise telah melanggar UU Pencegahan dan Pengrusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013. “PT Nusa Ina Tanah Agro diduga telah melakukan penebangan pada area yang semestinya tidak harus dilakukan. Bahkan, ketika masyarakat meminta untuk diperlihatkan izin, pihak perusahan menolak. Kita berharap agar Pemprov Maluku segera mencabut izinnya,” papar dia.

Marcus Pentury mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk meninjau di lapangan apakah sesuai dengan apa yang disampaikan atau sebaliknya. “Saya kira kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan dugaan pidana, masyarakat segera lakukan upaya hukum dengan melaporkan kepada pihak kepolisian setempat,” ingatnya

Politisi Demokrat ini menegaskan, pihaknya akan segera menindaklanjuti masalah tersebut. “Intinya mereka sudah sampaikan kepada kami di komisi seperti ini. Nanti kami akan membahasanya untuk mendapatkan solusi seperti apa. Sebab untuk saat ini, kita belum bisa berikan putusan karena harus tinjau lapangan dulu,” singkatnya.(AHA/WHB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!