Aksi Demo Suku Bati di Ambon

by

Setelah mendengar penjelasan dari Karo Operasi Polda Maluku, massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Maluku yang terletak dikawasan Karang Panjang Ambon.
Sekitar 15 menit berorasi, para pendemo yang terdiri dari unsur pemuda, mahasiswa dan masyarakat Suku Bati diterima Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rahakabuw dan Gubernur Maluku Said Assagaff.

Dalam pertemuan itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Fahrudin Tokomadoran mengatakan, sebagai anak SBT yang berasal dari Suku Bati, mereka merasa terhina jika disamakan dengan predator seperti yang ditayangkan Trans 7. Mereka meminta kepada DPRD Maluku dan Gubernur Said Assagaff sebagai ketua Upulatu Maluku segera menyelesaikan masalah tersebut. Mereka menilai penayangan itu sebagai bentuk pelecehan suku, dan identitas orang Bati. “Jelas kami merasa terhina, karena Suku Bati adalah suku terhormat di Pulau Seram, maupun Maluku secara keseluruhan. Bukan seperti yang ditayangkan Trans 7 pada acara On The Spot, yang dengan sesukanya mengatakan orang Bati disamakan seperti mahluk predator atau manusia terbang-terbang seperti burung. Tentu ini sangat menghina, sehingga kami minta pihak Trans7 harus mengklarifikasi tayangan tersebut, melalui media lokal maupun nasional,” kata Fahrudin Tokomadoran dihadapan gubernur dan anggota DPRD Maluku.

Sebanyak enam tuntutan disampaikan kepada gubernur dan DPRD Maluku untuk ditindak lanjuti. Diantaranya, meminta DPRD segerah memanggil secara resmi pihak-pihak terkait untuk mempertangungjawabkan pernyataannya sebagai narasumber dalam tayangan itu.

Mereka juga meminta Polda Maluku untuk menangkap penulis artikel yang menyatakan Suku Bati sebagai predator. Mendesak Trans7 untuk mempertangungjawabkan pencemaran nama baik Suku Bati dan mendesak Trans7 untuk meminta maaf atas pemberitaan itu “Enam poin ini yang menjadi tuntutan utama kami, agar sekiranya dapat diperjuangkan oleh DPRD maupun gubernur, terutama anggota DPRD dapil SBT. Kiranya ini dapat diperjuangkan, terutama mereka yang bersedia memberikan keterangan soal Suku Bati harus diproses sesuai hukum dan UU IT,” pinta tokoh pemuda SBT, Sahwan Arey.

2 of 3