2 Hari Lagi untuk Orno-Pelu – Ambon Ekspres
Ragam

2 Hari Lagi untuk Orno-Pelu

PKB : Kita Tetap Konsisten

AMEKS ONLINE, AMBON.—Waktu bagi pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno – Habiba Pelu untuk memastikan rekomendasi partai politik lain, tersisa dua hari. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap konsisten pada ketentuan surat tugas yang telah dikeluarkan.

Wakil Ketua DPW PKB Maluku, Jermias Sery mengatakan, nomenklatur surat tugas DPP PKB sudah menerangkan secara jelas mengenai kewajiban bakal pasangan calon Orno dan Pelu untuk mendapatkan rekomendasi parpol lainnya. Ini untuk memenuhi persyaratan pendaftaran 9 kursi. “Dalam surat tugas cukup jelas nomenklaturnya, bahwa satu minggu atau tujuh hari,” kata Jermias via seluler, Kamis (26/10).

PKB memiliki 3 kursi di DPRD Maluku. Sehingga Orno-Pelu masih butuh minimal 6 kursi lagi dari partai politik lainnya untuk memenuhi persyaratan 20 persen kursi atau 9 dari 45 kursi DPRD, untuk bisa mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku.

Olehnya itu, DPP PKB memberikan surat tugas yang masih bersifat sementara dan berisi sejumlah persyaratan yang segera dipenuhi Orno-Pelu maupun DPW PKB Maluku. Ini tercantum surat bernomor 094/Desk Pilkada/Pusat/IX/2017, yang ditandatangani ketua Desk Pilkada DPP PKB, Daniel Johan dan diserahkan kepada Orno dan Pelu, Minggu (22/10).

Poin kedua surat ini menugaskan calon sebagaimana tersebut bersama DPW PKB Provinsi Maluku melakukan komunikasi dengan partai politik lain guna melengkapi koalisi sebagaimana ketentuan untuk mendaftar di KPU. Calon juga diwajibkan melaporkan hasil komunikasi itu kepada DPP PKB selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya surat ini.

Surat ini juga dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi apabila hingga batas waktu calon tidak melaporkan dan atau dapat memenuhi ketentuan untuk mendaftar, dan diterbitkannya SK DPP PKB tentang penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2018.

Jermias mengaku, PKB tetap konsisten dengan keputusan tersebut. Namun, belum dipastikan surat tugas itu akan dicabut sesuai batas waktu, yakni Minggu (29/10) nanti, atau ada solusi lain. DPW PKB masih melakukan komunikasi dengan PDIP. “Pada prinsipnya PKB tetap konsisten. Bisa ditarik atau bisa juga tidak. Itu kewenangan dari DPP, dalam hal ini Desk Pilkada DPP PKB,” jelasnya.

Dia juga mengaku, sesuai hasil komunikasi dengan salah satu kader PDIP, telah ada tanda lampu hijau bagi kedua parpol ini berkoalisi untuk mengusung Orno-Pelu. Sehingga, batas waktu bagi pasangan ini bisa ditolerir. “Kita tidak ingin untuk mengambang. Kalaupun ada pemufakatan khusus antara DPP PDIP dan PKB, kita belum tahu sampai sekarang. Tapi, bisa saja ada kesepakatan, dan kita break di sini, dan lanjutkan dalam sehari dua,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Habiba Pelu mengatakan, PDIP dan Demokrat merupakan dua parpol yang sedang diincar. PDIP, kata dia, dibeberapa provinsi juga berkoalisi dengan PKB. Untuk Pilgub Maluku, lanjut dia, memang tidak bisa dijamin. Namun, kemungkinan itu tetap ada, jika komunikasi dari para pimpinan partai, dan juga lobi-lobi para bakal calon berjalan lancar. “Dua partai ini yang sedang dilakukan komunikasi. Menyangkut koalisi PDIP dan PKB di Pilkada Maluku, bisa saja terjadi jika ada keinginan bersama antara pimpinan partai. Karena di provinsi lain kedua partai ini juga berkoalisi. Apalagi kita inikan sesama kader. Saya kader PKB, dan pak Orno kader PDIP sehingga kemungkinan saja bisa terjadi,” katanya.

Wakil rakyat di DPRD Maluku dari daerah pemilihan Maluku Tengah itu juga menegaskan, dia dan Orno sangat serius maju di gelanggang Pilgub Maluku. Tekad ini untuk membangun Maluku yang lebih baik. “Saya ingatkan tidak ada andai-andai dalam proses ini. Kita tetap optimis maju sebagai bakal calon gubernur-wakil gubernur. Kita juga harapkan agar komunikasi yang dibangun hasilnya seperti yang diinginkan bersama. Untuk itu dukungan dan doa dari semua pihak, sangat butuhkan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

Sementara itu, hingga tadi malam, DPP PDIP belum membuat keputusan rekomendasi. “Baru dua (daerah) saja yang sudah diputuskan, yakni Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Maluku belum,” singkat Wakil Ketua DPD PDIP Maluku Bidang Politik dan Keamanan, Benhur Watubun.

Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Roy Pattiasina yang dihubungi belum menjawab. Begitu juga dengan beberapa pengurus DPD lainnya. (TAB)

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!