Trans7 Akui Kesalahan Terkait Siaran On The Spot – Ambon Ekspres
Berita Utama

Trans7 Akui Kesalahan Terkait Siaran On The Spot

AMEKS ONLINE, AMBON.–Stasiun tv swasta nasional, Trans7 akhirnya mengakui kesalahannya dengan meminta maaf kepada segenap masyarakat Maluku, khususnya Suku Bati di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Permintaan maaf itu terkait siaran On The Spot yang mengisahkan mereka sebagai predator, atau mahluk pemangsa manusia.

Pernyataan itu diungkapkan langsung Eksekutif Produser Penyiaran On The Spot Trans7, Nur Arianto pada saat pertemuan di DPRD Maluku, Kamis (26/10).

Pertemuan itu turut dihadiri Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku, dan perwakilan masyarakat Suku Bati.
Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rahakbauw itu dihujani berbagai pertanyaan dari setiap anggota kepada Nur Arianto dan kru-krunya terkait isi tayangan itu. Richard dalam kesempatan itu menanyakan alasan Trans7 untuk menayangkan siaran tersebut, tanpa mewawancarai Suku Bati sebagai narasumber kunci. Stasiun TV ini justru mengambil narasumber masyarakat lain sehingga muncul persoalan saat ini.

Pemberitaan itu, kata dia, dianggap tidak hanya Suku Bati yang merasa dilecehkan, tetapi masyarakat Maluku secara keseluruhan juga merasakan hal yang sama. Ini dibuktikan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan segenap masyarakat Maluku dan Suku Bati, dengan meminta Trans7 harus bertangunggjawab atas penyiaran itu. “Kita minta saudara-saudara dari Trans7 untuk menjelaskan tayangan On The Post, yang menceritakan Suku Bati dari SBT, sebagai predator dan pemangsa manusia berdasarkan pada bukti apa ? Ini harus diperjelaskan agar kita tahu. Karena, yang sesungguhnya tidak seperti itu,” ujar Richard dalam pertemuan itu.

Nur Arianto menjelaskan, tayangan tersebut berdasarkan pada cerita masyarakat dan juga beberapa media lainnya yang dijadikan sebagai referensi atau literatur. Dia juga mengaku, dalam tanyangan itu terdapat kekurangan narasumber, yang harusnya diambil dari orang Bati. “Iya, dengan adanya masalah ini, kita merasa bersalah. Kita juga minta maaf kepada Suku Bati atas kesalahan dalam tayangan tersebut. Kemudian untuk literatur memang kita ambil dari beberapa media internasonal maupun lokal seperti yang telah disampaikan,” tandas Nur Arianto dihadapan anggota DPRD Maluku.

Tidak hanya minta maaf, mereka juga menyanggupi permintaan dari Suku Bati untuk segera mengklarifikasi pemberitaan tersebut dengan ditayangkan selama tujuh hari berturut-turut agar diketahui publik bahwa tayangan sebelumnya tidaklah benar. Bahkan ada juga beberapa poin atau sangsi adat lainnya, yang telah disanggupi oleh mereka. “Mereka sudah mengaku bersalah dan sudah meminta maaf terhadap isi tayangan tersebut. Trans7 harus melakukan penayangan klarifikasi selama tujuh hari berturut. Kemudian yang kedua sanksi adat, juga sudah disetujui tinggal bagaimana langkah selanjutnya untuk diselesaikan, karena DPRD hanya memediasi guna mencari jalan keluarnya secara baik,” tambah Rahakbauw.

Politisi Golkar ini mengaku, persoalan penyelesaian masalah, untuk Suku Bati diberikan kepercayaan dan tangungjawab kepada Sekretaris Komisi A DPRD Maluku Raad Rumfot yang juga Wakil rakyat dapil SBT. Sementara dari Trans7, diberikan kepercayaan kepada Iksan Tualeka yang kebetulan dipercayakan Trans7 untuk mendampinggi mereka dalam memediasi masalah tersebut. “Saya kira pertemuan ini penting untuk dilakukan. Karena ini masalah adat dan budaya, bukan hanya orang Bati, tetapi Maluku secara keseluruhan. Makanya harus diselesaikan dengan cara yang rasional,” paparnya.

Ketua KPID Maluku Mutiara Dara Utama mengatakan, KPID adalah lembaga satu-satunya yang diberikan kewenangan penuh atas dasar UU untuk mengevaluasi isi siaran TV, radio, maupun media cetak dengan diberikan sanksi atau tarik izin kepada salah satu media apabila melakukan kesalahan penayangan sehingga merugikan orang lain.

Dia mempertanyakan soal program On The Post, apakah termasuk dalam program jurnalis atau non jurnalis. Karena jika program tersebut bagian dari jurnalis, maka harus dilaporkan ke Dewan Pers. Tetapi, jika tidak maka menjadi kewenangan KPID Maluku untuk menegur. “Mereka sudah mengatakan bahwa On The Spot bukan program jurnalis maka ini juga kewenangan kita untuk melihatnya. Karena Trans7 di Maluku belum miliki kantor, bagaimana mungkin dia bisa mendidik dan memberikan informasi yang baik, sesuai kondisi yang ada. ” bebernya.

Dia menambahkan, On The Spot termasuk dalam program non jurnalis, maka ada somasinya. Selama 1 x 24 jam Trans7 harus meralat siaran tersebut, dan meminta maaf kepada Suku Bati. Jika tidak, maka Trans7 sudah melanggar aturan, karena dalam tayangan itu telah mengunakan sumber yang diambil, bukan yang sesungguhnya. “ Sesuai UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, yang kemudian dinyatakan dalam pasal 36, ayat 2 huruf D, maka Trans7 wajib meminta maaf dan meralat isi siaran itu agar tidak lagi dipublikasikan, dan ini harus dilakukan. Tidak bisa tidak. Sebab ini perintah UU,” pungkasnya. (WHB)

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!