Dugaan Korupsi DPRD Malteng MASIH PENYELIDIKAN – Ambon Ekspres
Hukum

Dugaan Korupsi DPRD Malteng MASIH PENYELIDIKAN

AMEKS ONLINE, AMBON.—Jauh-jauh hari, Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah sudah buka suara terkait penanganan kasus dugaan korupsi ditubuh DPRD setempat. Namun, hingga saat ini belum ada langkah penuntasannya.

Kepala Kejari Malteng, Robinson Sitorus kepada koran ini beberapa waktu lalu mengatakan, kasusnya sementara ditangani penyidik bidang intel Kejari Malteng. “Temuan tersebut masih diusut. Ikuti saja. Kita tetap tuntaskan,” kata Sitorus saat itu.

Janji Mantan Koordinator Pidsus Kejati Maluku ini belum juga terealisasi. Hingga kemarin, kasus itu masih ditangan intel dalam proses pengumpulan data dan pengumpulan keterangan. Siapa yang dipanggil untuk dimintai keterangan, masih terus dirahasiakan.

Kasipidsus Kejari Malteng, Mantap Sinaga kepada koran ini di Ambon mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui sejauh mana perkembanganya. Namun, dia memastikan dugaan korupsi perjalanan dinas tahun anggaran 2015 hingga 2017 yang mencapai lebih dari Rp 20 miliar itu masih ditahap penyelidikan tim intel. “Sejauh ini, saya belum tahu perkembanganya. Belum ada koordinasi dengan kita di Pidsus. Namun, dipastikan kasus itu sementara ditangani lewat bidang intel,” ujar Sinaga.

Ditanyakan, soal siapa-siapa yang telah dimintai keterangan, Sinaga enggan berkomentar banyak. “Itu masih di bidang intel. Soal siapa yang telah dimintai keterangan, saya tidak tau. Sebaiknya tanyakan saja kepada pak kajari,” kata Sinaga.

Menanggapi itu, praktisi hukum, Noke Philips Pattirajawane meminta kepada Kejari Malteng untuk tetap konsisten dalam melakukan penegakan hukum atas kasus dimaksud. “Soal penanganan kasus, itu ranah penegak hukum dan kejaksaanlah yang mempunyai kewenangan itu. Perlu kami berikan apresiasi. Namun, tentunya kejaksaan setempat haruslah lebih konsisten dalam menegakan hukum, bukan hanya dengan janji, melainkan dengan bukti,” pinta Noke.

Menurutnya, puldata dan pulbaket adalah suatu serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan setempat untuk menentukan apakah ada atau tidak suatu dugaan tindak pidana. Dengan demikian, kasus DPRD Malteng itu dapat ditangani hingga tuntas. “Kewenanganya ada pada mereka (jaksa). Kalau memang ada, ya kasusnya dinaikkan, dan sebaliknya. Namun, bagi saya dengan ditanganinya kasus yang melilit DPRD Malteng itu maka akan menjadi perhatian serius. Jadi diharapkan Kejari Mateng dapat serius menangani temuan tersebut,” tandas Noke.

Diketahui, penyelidikan kasus dugaan korupsi di DPRD Malteng telah bergulir. Jaksa setempat berdasarkan perintah pimpinan Kejari Malteng telah menggarap bukti-bukti melalui pemeriksaan saksi maupun dokumen. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan seperti, Kabag Umum DPRD Malteng.

Sejumlah kasus dugaan korupsi yang diusut, diantarnya perjalanan dinas tahun anggaran 2015 hingga 2017 yang mencapai lebih dari Rp 20 miliar. Kemudian anggaran makan minum anggota dan pimpinan DPRD tahun anggaran 2016 dan 2017 senilai Rp 2 miliar lebih. Ada lagi, pengadaan pakaian dinas anggota dan pimpinan tahun 2017 yang menggelontorkan anggaran Rp 580 juta. (NEL)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!