Minta Hentikan Sementara Operasi PT BPS – Ambon Ekspres
Daerah

Minta Hentikan Sementara Operasi PT BPS

AMEKS ONLLINE, NAMLEA.—Gubernur Maluku Said Assagaff diminta untuk menghentikan sementara aktifitas PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) di Pulau Buru. Penghentian sementara itu penting agar dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan oleh satgas penghapusan merkuri yang sudah dibentuk kepolisian.

Anggota DPRD Kabupaten Buru, Jafar Nurlatu mengatakan,
dirinya sangat mendukung dibentuknya satgas penghapusan merkuri. Dia meminta agar satgas dari Mabes Polri itu juga ikut memeriksa lokasi pengolahan emas milik PT BPS yang ada di Wasboli, Gunung Botak untuk memastikan bahwa pengolahan emas di sana juga bebas merkuri.

Menurut dia, sekalipun sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan izin pengolahan, namun perusahaan itu juga harus ikut diperiksa. Ini agar diketahui tidak ada penyalahgunaan bahan kimia berbahaya di lokasi perusahaan.

Nurlatu juga meminta Gubernur Maluku dan Kadis ESDM Maluku ikut campur tangan sehingga PT BPS bisa berunding dengan koperasi yang terlibat di perusahan itu hingga diturunkannya IUPK. Karena ada koperasi yang dilewatkan saat perundingan. Salah satunya adalah Koperasi Waetemon Mandiri. “Harus ada kejelasan antara kewajiban dan hak dari perusahan terhadap koperasi. Tujuannya, agar anggota koperasi juga bisa sejahtera dari operasi pengolahan emas ini,” tutur Nurlatu yang juga anak adat Buru sembari meminta agar Gubernur Maluku menghentikan dulu aktivitas PT BPS jika belum ada kesepakatan.

Untuk diketahui, Polres Pulau Buru mulai menindak tegas pelaku peredar dan pengguna merkuri di penambangan tanpa izin Gunung Botak dan sekitarnya. Hal itu diungkapkan Kapolres AKBP Leo Simatupang saat berlangsung penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi, pekan lalu.

Dalam rangka penindakan, Simatupang mengaku sudah dilakukan dan pihaknya menahan 23 pelaku. Mereka ditangkap di lokasi pengolahan emas ilegal. “Kami sudah melakukan penindakan. Ada 23 orang yang sudah ditahan,” akui dia.

Simatupang menegaskan, tidak boleh lagi ada penggunaan merkuri baik di tambang resmi maupun tambang ilegal. Dia juga menyebut beberapa desa yang menjadi titik pengolahan pemurnian emas menggunakan merkuri.

Dalam rangka pembinaan, dirinya meminta partisipasi para kepala desa untuk bisa membantu aparatnya yang turun ke desa. “Tolong para kades agar menyampaikan kepada warganya untuk tidak boleh ada penggunaan merkuri. Kalau sampai tertangkap, akan kami tahan dan diproses secara hukum,” pintanya.

Menurut dia, Kapolri sudah membentuk Satgas Penghapusan Merkuri di Mabes Polri yang ditugaskan ke seluruh polda. Satgas ini juga sudah berada di Maluku dan telah masuk ke Kabupaten SBB bersama tim dari Polda Maluku. ‘’Kedatangan tim dari Mabes Polri ke SBB untuk menutup tambang cinnabar yang merupakan bahan baku pembuat merkuri,’’ kata Simatupang.

WARGA ADAT TANTANG GUBERNUR
Sementara itu, sejumlah warga adat Buru juga meminta kepada Gubernur Maluku, Said Assagaff untuk memberikan kesempatan kepada mereka mengais rejeki di lokasi tambang Gunung Botak. Mereka bahkan mengancam, Assagaff bakal kehilangan suara bila mengusir paksa warga adat Buru dari lokasi tambang.

Tantangan itu dilontarkan salah satu pemuda adat, Tonny Waekibo saat berlangsung pertemuan puluhan warga adat yang menambang di Gunung Botak dengan salah satu pengusaha tambang di Dusun Wamsait, Desa Dava, Jumat (3/11). Pertemuan turut dihadiri tokoh adat dari dataran tinggi Matatemon Nurlatu, Mone Nurlatu dan Bagin Solisa.

Tonny menantang Gubernur Assagaff dengan mengirim pesan terbuka agar orang nomor satu di Maluku ini tidak anak tirikan warga adat di sana. Mereka bahkan menegaskan tidak akan pernah meninggalkan Gunung Botak. “Jujur saja, saudara gubernur tak pernah berpihak kepada masyarakat adat. Kami akan terus bekerja dengan tenaga kami, dengan modal kami,” pesan Tonny.

Ditegaskan, warga adat tetap akan bekerja di Gunung Botak. “Itu statemen kami masyarakat adat. Jujur saja, gunung botak itu pilihan hidup kami masyarakat adat,” tanggap Tonny dan diiyakan puluhan warga yang menghadiri pertemuan itu.

Menurut Tonny, mereka menghidupi keluarga, membiayai pendidikan anak mereka dari hasil keringat tambang Gunung Botak. Dari hasil tambang emas ini, mereka sangat diutamakan pendidikan yang layak bagi anak-anak agar bisa sejajar dengan anak di daerah lain. “Freeport bisa menghasilkan anak-anak Papua yang berkualitas. Ada yang jadi menteri, ada yang jenderal. Apa kami tidak boleh menyekolahkan anak kami dari penghasilan di tambang Gunung Botak ? Jangan karena kepentingan pribadi, sehingga pemerintah mengabaikan masyarakat adat,” keluh Tonny Waekibo.

Tonny mengaku, persoalan yang timbul di lokasi tambang tidak pernah tercium sampai di pusat. Dan ketika dirinya bertemu dengan komisioner Komnas HAM, Komisi III DPR RI, mereka juga terkejut. “Mereka kaget, karena permainan hanya di sini,’’ tandas dia.

Dirinya bahkan meminta masyarakat untuk tidak memilih Assagaff dalam pemilihan gubernur 2018 mendatang karena dinilai tidak berpihak kepada masyarakat adat. “2018 nanti, jang pilih Gubernur Said Assagaff lai,” ajak Tonny.

Sementara itu, pengusaha tambang Mansur Latakka pada kesempatan itu menginformasikan kepada warga adat kalau pihaknya telah menggandeng BPPT untuk melakukan pengolahan emas tanpa merkuri. Bahkan, dia mengklaim telah mendapat persetujuan Gubernur Maluku. (DHE)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!