Kunjungan Presiden Jokowi Sisakan Hutang Rp 1,8 M – Ambon Ekspres
Daerah

Kunjungan Presiden Jokowi Sisakan Hutang Rp 1,8 M

IST/AMEKS PROYEK : Proyek pembangunan jalan dan gapura di lokasi kegiatan Presiden Joko Widodo saat berkunjung di Kabupaten Buru, tahun 2015 lalu.

AMEKS ONLINE, AMBON.—Kedatangan Presiden RI Joko Widodo di Kabupaten Buru pada Mei 2015 lalu masih menyisahkan hutang miliaran rupiah. Pemprov Maluku dan Pemkab Buru belum membayar sejumlah pekerjaan infrastruktur yang dikerjakan rekanan jelang kunjungan presiden.

Masalah yang terbungkus rapat selama dua tahun lebih ini mulai terkuak dalam beberapa pekan terakhir setelah ada yang berkicau di media sosial.
Kicauan itu menyebut bahwa Toko Rahmat memberi hutang bahan bangunan miliaran rupiah kepada pengusaha bernama Suwarno untuk mengerjakan sejumlah paket proyek jelang kunjungan kerja Presiden Jokowi tahun 2015 lalu.

Hingga kini Suwarno tak dapat membayar hutangnya ke Toko Rahmat, karena proyek yang dikerjakannya itu tak kunjung dilunasi hingga bulan November 2017. Suwarno dan pemilik Toko Rahmat bernama Haji Rahmat yang ditemui di Mako Waeapo membenarkan ada masalah ini. “Saya hanya bisa pasrah. Tujuan awal untuk membantu agar kunjungan pak Jokowi ke Buru berjalan sukses. Hasil kunjungan itu, banyak pejabat dapat nama baik. Namun saya yang dapat masalah,” keluh Suwarno.

Tiga pekerjaan fisik proyek yang dikerjakan Suwarno antara lain, jalan beton dan gapura di lokasi kegiatan presiden senilai Rp1,233 miliar, rehabilitasi quest house Polsek Mako senilai Rp 235 juta dan rehabilitasi Gapura Savana Jaya senilai Rp 360 juta. Total pekerjaan bernilai Rp1,882 miliar.

Suwarno mengaku, sudah lebih dua tahun pekerjaannya belum dibayar. Sebaliknya, dia berurusan di kejaksaan dan diperiksa sampai lima kali akibat jaksa mempermasalahkan proyek yang dikerjakannya.

Informasi koran ini, jaksa dari Kejaksaan Negeri Namlea mempermasalahkan karena ada 18 paket proyek dikerjakan jelang kunjungan presiden. Konon proyek berdasarkan penunjukan langsung oleh Dinas PU Kabupaten Buru atau tanpa melalui proses lelang terbuka.

Usai kunjungan, jaksa mencium aroma busuk praktek KKN dalam penyiapan sarana prasarana sebesar Rp 5.599.100.000. Konon proyek yang menelan dana lebih dari Rp 5 miliar itu hanya asal main tunjuk saja dan diiyakan ketua pokja saat itu, Atika Wael.

Waktu itu ketua seksi perlengkapan dan dekorasi ditunjuk Kadis PU dengan SK Bupati No. 521.21.05/224 tahun 2015. Kadis PU masih dijabat Puji Wahono.

Namun ternyata, dana sebesar itu juga tidak cukup sehingga Puji Wahono mengumpulkan beberapa rekanan lainnya guna dimintai bantuan menalangi pekerjaan renovasi, rehabilitasi, peningkatan dan perencanaan pekerjaan infrastruktur. Kabar yang sempat beredar, pekerjaan yang ditalangi para pengusaha ini mencapai Rp10 miliar. Dengan janji kalau hutang akan dibayarkan di tahun anggaran 2016.

Suwarno mengungkapkan, BPK RI juga sudah meninjau proyek yang dikerjakannya. Kemudian ada usulan ke Pemprov Maluku yang ditujukan kepada Gubernur Maluku melalui surat yang diteken Pejabat Bupati, Ir H Juhana Soedrajat Nomor 842/21, tertanggal 20 Januari 2017, perihal Konfirmasi Dana Bantuan Bangunan Eks Kunjungan Presiden RI.

Surat yang ditujukan pula kepada Bappeda Propinsi Maluku dan Dinas PU Maluku ini intinya meminta pemprov membantu membayarkan sembilan paket pekerjaan total senilai Rp 3,75 miliar.

Namun setelah Pemprov Maluku menyanggupi menalangi dana Rp 3,75 miliar yang dibayarkan lewat Dinas PU Kabupaten Buru, ternyata yang dikerjakan Suwarno tidak dibayarkan. “Saya ikut berjuang ke provinsi. Tapi saat dana turun, yang punya saya tidak dibayar,” sesal Suwarno.

Suwarno mengaku bahwa dia terus diberi harapan saat bertemu dengan Kadis PU Buru, Sifa Alatas dan Pokja Atika Wael. Awalnya dia dibujuk agar dana yang harus dibayarkan kepadanya agar dibagikan dengan satu pengusaha bernama Harto. Namun ternyata dana ini tidak dibagi atau dicicil. Terakhir kadis berdalih kalau usulan tiga paket proyek yang dikerjakan oleh Suwarno tidak dibayar, karena dananya dicoret oleh Pemprov Maluku.

Sebulan lalu Suwarno mengaku sudah bertemu dengan bupati, ketua DPRD, wakil bupati, sekda dan kadis PU. Bupati sempat mengarahkan agar Sekda Buru Ahmad Assagaf dan Kadis PU memasukan hutang itu di APBD-P tahun 2017. “Tapi saat DPRD setujui APBD Perubahan, hutang saya tidak ada dibahas di DPRD,” sesalnya.

Suwarno kembali menemui Kadis PU, Sifa Alatas dan juga pokja Atika Wael pada minggu ini. Dia meminta lagi kepastian atas hutangnya. Suwarno berharap, kalau gagal dimasukan di APBD-P 2017, mungkin turut dibahas di RAPBD murni 2018. Namun dia jadi patah semangat, karena hutangnya itu tidak turut diagendakan di APBD murni 2018.

Alatas berjanji sudah mengirim orangnya ke Pemprov Maluku guna melobi membayar hutang ini. “Saya hanya pasrah dan tak bisa bayar hutang ke Haji Rahmat,” katanya sedih.

Haji Rahmat yang ditemui wartawan di rumahnya yang berada di Kecamatan Waeapo membenarkan adanya pengambilan material di tokonya untuk pekerjaan proyek milik Suwarno jelang kedatangan Presiden RI pada Mei 2015 lalu. Namun sampai detik ini hutang tersebut belum juga dibayarkan karena Suwarno juga belum dibayar.

Rahmat menyebut, dirinya memiliki hutang bank yang harus diangsur setiap bulannya akibat dari hutang dari Suwarno. Untuk itu, dia berharap Pemprov Maluku maupun Pemkab Buru dapat membayarkan hutang Suwarno.
Kadis PUPR Buru, Sifa Alattas yang dikonfirmasi menjamin akan tetap membayar hutang tersebut. Dia membenarkan kalau hutang pekerjaan terhadap Suwarno dkk masih belum terbayar.

Sifa mengakui ada surat dari Penjabat Bupati Buru, Ir Juhana Soedrajat kepada Pemprov Maluku perihal dana Rp 3,75 miliar guna melunasi hutang 9 paket pekerjaan. Namun saat dana itu turun, ada separuh dana dibelokan untuk membayar pekerjaan lain yang tak ada dalam usulan.
Karena tak masuk dalam pembayaran tahap II, kata dia, Bupati Ramly Umasugi telah menyurati gubernur melakukan pembayaran tahap III. “Kita ada usulkan lagi dana Rp 3,25 miliar. Pa Warno (Suwarno) punya nanti dibayarkan di sini,” jelas Sifa.

Menurut Sifa, surat usulan sudah sampai di meja gubernur. Dia berharap Suwarno dkk juga tak perlu khawatir dan hutang tetap akan dibayarkan. “Karena ini kunjungan presiden, dan pekerjaannya sifatnya darurat jadi boleh penunjukan langsung. Pekerjaannya juga ada kok. Pa Warno tak perlu khawatir, dan ini hutang pemerintah tetap akan dibayarkan,” kata Sifa. (DHE)

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!