Tiga Pasangan Berebut KTP – Ambon Ekspres
Politik

Tiga Pasangan Berebut KTP

Ilustrasi KTP/Net

KPU : Verifikasi Pakai Sistem Sensus

AMEKS ONLINE AMBON.—Bakal calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Herman Adrian Koedeboen-Abdullah Vanath, Tagop Soulisa-Johuzua Max Yoltuwu, dan Semy Waelelury-Munir Kairoti berebut dukungan KTP elektronik untuk lolos lewat jalur perseorangan. Jumlah KTP yang wajib dikantongi minimal 122.895.

Ketiga pasangan ini memiliki waktu dua minggu lagi untuk memenuhi persyaratan dukungan yang diatur dalam peraturan perundangan. Setelah itu, diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk diteliti dan diverifikasi secara administratif dan faktual.

Tim Herman dan Vanath, mengaku telah mengumpulkan sebanyak 180.000 KTP elektronik dan surat pernyataan dukungan. Dengan sebaran di 6 kabupaten/kota. “Sampai dengan hari ini HEBAT berproses, puji syukur sudah di angka 180.000 sekian. Dan tim HEBAT sangat yakin, pada saat pendaftaran kita bisa melampau target kita pada awal yakni 250.000,” ungkap Ketua tim pasangan Herman-Vanath (HEBAT), Michael Palijama kepada Ambon Ekspres di kantor KPU Maluku, Selasa (7/11).

Tim dan relawan HEBAT, juga telah melakukan verfikasi internal untuk meminimalisir dukungan ganda. Selain itu, pendamping telah disiapkan di semua jenjang. “Itu semua kita lakukan dari awal. Ada pendamping, baik di desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota. Dan dalam seluruh proses ini, kita selalu berkoordinasi dengan KPU. Kita sangat optimis lolos,” tandas Palijama.

Berbeda dengan tim bakal calon (balon) pasangan HEBAT yang telah mengumpulkan KTP dan pernyataan dukungan beberapa bulan, tim dan relawan pasangan Tagop Soulisa – Johuzua Max Yoltuwu baru bergerak satu minggu lalu. Sebanyak 150.000 formulir dukungan B.1-KWK Perseorangan yang telah disebarkan ke 9 kabupaten dan 2 kota di Maluku. “Kalau ditambah dengan sebelumnya yang dilakukan secara personal, itu diperkirakan 20.000 ribu. Tinggal kita mengumpulkan dan mengevaluasi kembali data-data dimaksud. Itu di semua kabupaten/kota. Kita tidak pakai standar minimal 50 persen sebaran wilayah,” kata ketua tim Tamang Maluku TOP, Yani Salampessy di sekretariat Tagop-Max, lorong Arab, kemarin.

Salampessy mengaku, target pengumpulan KTP dan pernyataan dukungan minimal memenuhi persyaratan. Meski tersisa dua minggu lagi, relawan tetap optimis pasangan ini akan memenuhi jumlah yang disyaratkan.

Dia melanjutkan, tim dan relawan juga akan melakukan verfikasi internal selama dua hari sebelum dokumen dukungan diserahkan ke KPU. “Makanya, kami minta untuk verifikasi internal tanggal 20 atau selama dua hari. Tanggal 22 kami masukan. Dan, kami tetap optimis lolos,” ujarnya Salampessy.

Salampessy menambahkan, pengumpulan KTP dan pernyataan dukungan, murni gerakan inisiatif relawan. Olehnya itu, kandidat tetap berupaya untuk memperoleh dukungan dari partai politik. “Kami sebagai relawan dari pak Joshua maupun pak Tagop, memandang perlu dipersiapkan kendaraan dari sisi masyarakat. Sementara untuk kenderaan parpol, nanti kandidat yang berurusan. Kami ingin memastikan kedua orang ini maju,” pungkasnya.

Sementara itu, pasangan Waelelury-Kairoty mengklaim telah telah mengantongi 80.000 KTP elektronik dari target 150.000. Mereka juga optimis lolos.
SISTEM SENSUS

KPU Maluku telah menetapkan jumlah dukungan bakal calon perseorangan sejumlah 122.895 dengan sebaran minimal 50 persen dari total kabupaten/kota atau 6 kabupaten/kota Maluku. Jumlah ini merupakan 10 persen dari jumlah DPT pemilu terakhir. “Pendukung yang diajukan sejumlah 122.895, dan harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap,” ungkap Komisioner KPU Provinsi Maluku, La Alwi saat memberikan penjelasan mengenai prosedur dan ketentuan penyerahan dan dukungan paslon perseorangan pada kegiatan Sosialisasi Pencalonan Dalam Rangka Pilgub 2018 di kantor KPU Maluku, kemarin.

Sesuai jadwal Pilgub Maluku, penyerahan dokumen pada 22 – 26 November 2017. Setelah itu KPU Maluku melakukan penelitian administratif terhadap keabsahan surat dukungan pada formulir model B1.KWK Perseorangan, kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada formulir model B1.KWK Perseorangan dengan fotokopi indentitas kependudukan, dan kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan.

Selanjutnya, meneliti kelengkapan daftar dan alamat pendukung pada formulir B.1-KWK perseorangan, kesesuaian alamat pendukung denhgan wilayah administratif PPS, dan identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung.

Alwi menjelaskan, apabila nama pendukung tidak ada dalam DPT pemilu terakhir, KPU akan membuka Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4). Jika tidak juga, KPU wajib berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).“Dan apabila tidak menemukan jawaban dari dinas, tapi faktanya pendukung tersebut mencantumkan KTP elektronik atau Suket, maka sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dukungan itu tetap sah,” jelasnya.

Jika jumlah minimum dan sebaran, tidak sesuai KPU menolak pendaftaran paslon perseorangan. Tetapi, bila sudah memenuhi, dan setelah diteliti sesuai, akandilanjutkan dengan penelitian faktual oleh Petugas Pemungutan Suara (PPS) dengan metode sensus.

PPS akan mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat adiministratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada pasangan calon perseorangan, mencocokkan kebenaran nama, alamat dan dukungan kepada balon pasangan, pendukung yang menyatakan tidak mendukung, mengisi lampiran BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret. “Dari sini bapak-bapak bisa bayangkan, ada tiga bakal calon berproses di jalur perseorangan. Kalau satu pasangan katakanlah sekitar 150.00 dukungan kali tiga, maka ada 450.000 yang dilakukan secara sensus,” paparnya.

Mantan Ketua KPU Maluku Tengah itu melanjutkan, bila pendukung tidak bersedia mengisi berita acara dukungan tetap Memenuhi Syarat (MS). Kecuali atas kesaksian PPL/Panwascam secara tertulis bahwa pendukung tidak mendukung, maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Pendukung yang menarik dukungannya pada tahapan verifikasi faktual, dukungannya tetap MS. Pendukung yang tidak ditemukan alamatnya, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan. Apabila fotokopy KTP elektronik atau Suket meragukan, PPS meminta menunjukkan yang asli.

Sementara itu, pendukung yang memberi dukungan lebih dari satu bakal calon pasangan, maka harus menyatakan kepastian dukungannya dengan membubukan tanda tangan/cap jempol bagi balon yang didukung dan PPS mencoret dukungan untuk balon lainnya yang tidak didukung.

Jika ditemukan pendukung tidak ada tanda tangan/cap jempol pada formulir B.1-KWK, tetapi menyatakan kebenaran dukungan, maka dukungan dinyatakan sah. Bila tidak terdapat tanda tangan/cap jempol dan menyatakan tidak mendukung, pendukung diwajibkan mengisi formulir model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatkan TMS dan dicoret.

Tetapi, bila pendukung menyatakan dukungan benar mendukung lebih dari satu pasangan, dukungan dinyatakan TMS dan dicoret dari daftar dukungan. Hasil verfikasi faktual ini, jelas Alwi, akan direkapitulasi sesuai jenjang, yaitu dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi.

Berita acara hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten kota (BA.7-KWK Perseorangan) dan BA.8-KWK tingkat provinsi akan diserahkan kepada pasangan calon gubernur dan wagub perseorangan, sebagai salah satu dokumen pendaftaran. (TAB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!