2018, UMP Maluku Rp.2,2 Juta – Ambon Ekspres
Ekonomi

2018, UMP Maluku Rp.2,2 Juta

Gubernur Maluku Said Assagaff

AMEKS ONLINE, AMBON.–Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2018 telah ditetapkan sebesar Rp2,2 juta perbulan. Angka tersebut naik 15 persen dari UMP Tahun 2017 hanya sebesar Rp1,9 juta perbulan.

Gubernur Maluku Said Assagaff mengakui, walaupun telah ditetapkan UMP penerapan upah di perusahaan belum berjalan baik.
“Kenyataan masih banyak permasalahan mpengupahan. Ini disebabkan adanya tingkat upah yang berada dibawah standar kebutuhan hidup layak atau kebutuhan fisik minimum,” katanya, dalam sosialisasi UMP oleh Dinas Nakertrans Maluku di Kantor Gubernur.

Selain itu kata dia, adanya diskriminasi pembayaran upah antara pekerja pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. Terkadang ada pembayaran upah yang tidak sesuai. Perbedaan upah terlalu mencolok baik antar daerah, antar sektor maupun sub sektor. Untuk itu ke depan kata Assagaff, pihaknya akan bertindak tegas kepada perusahan yang merugikan karyawan.

“Tindak tegas pelanggaran terhadap pembayaran upah minimum yang telah di tetapkan oleh pemerintah,” tegas Assagaff dalam kesempatan itu.

Apalagi kata Assagaff, di era MEA nanti tantangan dunia usaha akan semakin berat. Sehingga perlu dibangun suatu kesamaan persepsi antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam pengupahan.
“Pengusaha wajar mencari untung yang besar, agar perusahaan tetap eksis, namun pengusaha tidak boleh mengabaikan kewajibannya kepada pekerja/buruh, karena mereka adalah aset penting bagi pengusaha, “ katanya.

Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Bambang Pramasudi menambahkan, UMP merupakan upah minimum yang wajib dibayarkan kepada setiap pegawai per bulannya oleh perusahaan.
Penetapan UMP salasatu indikatornya, besarnya inflasi baik nasional maupun inflasi di provinsi.
“Semakin tinggi inflasi, semakin turun daya beli masyarakat. Untuk menjaga supaya daya beli masyarakat tidak turun, pendapatan masyarakat dalam hal ini upah pegawai perlu disesuaikan (dinaikkan) supaya daya belinya tidak turun,” tambahnya.

Ditempat berbeda Pengamat Ekonom Universitas Pattimura Ambon, Teddy Leasiwa menilai, upah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Naik turunnya upah, akan mempengaruhi daya beli masyarakat, yakni konsumsi menjadi menurun.

“Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa upah sepenuhnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Masih ada lagi faktor lain seperti inflasi. Kondisi Maluku saat ini iklim usahanya belum terlalu baik. Kemampuan perusahaan di Maluku dalam memberikan upah yang tinggi, juga belum bisa. Karena perusahaan di sini belum terlalu besar.

Disatu sisi upah harus naik untuk mendorong daya beli masyakarakat, tapi disisi lain kenaikkan upah juga bisa berpangaruh terhadap iklim investasi di Maluku, karena biaya menjadi mahal,” ucapnya. (IWU)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!