Setnov Diganti, SK Golkar Tetap, Terkait Pilgub Maluku 2018 – Ambon Ekspres
Politik

Setnov Diganti, SK Golkar Tetap, Terkait Pilgub Maluku 2018

AMEKS ONLINE, AMBON.—Desakan agar Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) guna mengganti Setya Novanto, kian mengemuka. Namun Munaslub dinilai tidak berdampak pada rekomendasi partai di Pilgub Maluku 2018.

Usulan Munaslub datang dari mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla. Desakan yang sama juga datang dari generasi muda partai Golkar. Alasannya, Golkar akan kekosongan pemimpin bila Setya Novanto sibuk dengan kasusnya, apalagi resmi tahan.

Tetapi soal pencalonan kepala daerah, termasuk di Maluku, Partai Golkar memastikan, tidak akan terganggu. Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar Nomor R-480/GOLKAR/X/2017 tentang penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2018 – 2023, Said Assagaff dan Anderias Rentanubun, yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Setya Novanto dan Idrus Marham, tak akan berubah lagi. “Tidak ada masalah. Tidak ada pengaruh. Tidak mungkin ada perubahan (SK). Jika diubah pun, mungkin kalau ketua umum yang baru seperti senior-senior di Partai Golkar, ya tanda tangan saja yang diganti, bukan pasangan yang diganti.

Karena itu keputusan partai, bukan keputusan personal ketua umum,” tandas Wakil Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Haeruddin Tuarita kepada Ambon Ekspres, Minggu (19/11).

Partai Golkar Maluku, lanjut Tuarita, juga tidak mengkhawatirkan dampak negatif secara elektoral dari kasus Setya Novanto terhadap pasangan yang diusung. Selain karena pilkada bukan pemilu, kasus Novanto hanya bersifat personal.

Elektabilitas Assagaff saat ini, menurut dia, sulit tergerus hanya karena kasus Novanto. Masyarakat Maluku, terutama yang telah memiliki hak pilih di 2018, bisa membedakan Golkar secara kelembagaan, kasus Novanto secara personal, dan Assagaff selaku bakal calon gubernur petahana. “Tapi, ini kan Pilkada. Karena menurut saya, masyarakat itu sudah bisa membedakan antara pak Setya Novanto dan figur Said Assagaff yang diusung di Maluku. Ini dua hal dan figur yang berbeda. Jadi, Pilkada ini persoalan figuritas,” paparnya.

Kader Golkar, Mahyudin juga memastikan, penahanan Setya Novanto oleh KPK tidak akan memengaruhi pencalonan kepala daerah dari partai berlambang pohon beringin itu. “Kan kalau itu tidak ada masalah. Selama ini juga itu ditandatangani ketua harian. Rekomendasi boleh,” kata Mahyudin di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dikutip JPNN, Jumat (18/11) malam.

Menurut Mahyudin, ketika ketua umum berhalangan, maka boleh diganti wakil ketua yang tanda tangan atas persetujuan. “Nah ada beberapa daerah yang saya lihat kemarin seperti Sulawesi Tenggara, itu yang tanda tangan Pak Nurdin Halid (Ketua Harian PG) dan Pak Idrus Marham (Sekjen PG). Jadi, tidak ada masalah itu,” paparnya.

Dia juga yakin persoalan Novanto tidak terlalu berdampak pada calon-calon Golkar yang ikut Pilkada. Menurut dia, Pilkada berbeda dengan pemilihan legislatif (pileg). Pilkada itu bergantung pada calon yang diusung partai.

DIMANFAATKAN PIHAK LAWAN
Juli lalu, Setya Novanto (Setnov) ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Ketua umum Partai Golkar itu diduga melakukan tindakan korupsi dengan menguntungkan diri sendiri atau orang, atau korporasi dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Tak terima dengan penetapan tersangkanya, Setnov mem-praperadilankan KPK. Pada 29 September, Setnov menang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Namun, pada 10 November, KPK menetapkan Setnov sebagai tersangka lagi. Penetapan tersangka kali kedua ini, membuat Setnov terpukul.

Bahkan, ia tak mengindahkan panggilan dari KPK. Hingga kasus mobilnya yang membawanya menuju kantor KPK, tertabrak tiang listrik, Kamis (16/11) malam di kawasan Permata Hijau jakarta Selatan. Sontak, kejadian ini menjadi bahan cemohan bagi netizen di media sosial.

Tuarita mengaku, Golkar terpukul dengan kasus yang menyeret ketua umumnya. Terutama kejadian ketabrakan yang diduga hanya rekayasa.

Sehingga lawan politik kandidat yang diusung Golkar, lanjut dia, bisa memanfaatkan kejadian terakhir ini untuk melemahkan kandidat yang diusung oleh Golkardi Pilkada. “Cuman akan memperkeruh ini adalah lawan politik kita, untuk mempergunakan isu ini,” akuinya.

Tetapi, menurut dia, tidak akan efektif. Sebab, waktu pemilihan masih lama, dan Golkar berkoalisi dengan partai lainnya untuk mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. “Lalu, di Pilkada Maluku, Golkar tidak mengusung calon sendiri. Jadi, Golkar akan berkoalisi partai-partai. Kecuali, Pilkada nanti, masing-masing partai mengusung calonnya sendiri-sendiri, baru isu itu sangat efektif,” jelasnya.

Dia menambahkan, kasus Setnov juga tidak akan berpengaruh terhadap konsolidasi internal Golkar di masing-masing tingkatan. “Kalau kita lihat dari sisi struktur yang ada di daerah, saya kira tidak terlalu berpengaruh. Apalagi untuk Maluku, kami tetap solid,”tandasnya. (TAB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!