Desak Penjual Dextro Disanksi Berat – Ambon Ekspres
Hukum

Desak Penjual Dextro Disanksi Berat

AMEKS ONLINE, MTB.—Anggota DPRD Maluku, Melkias Frans mendesak Bupati dan Sekda Maluku Tenggara Barat (MTB) untuk memberikan sanksi berat terhadap WA alias Hani (43), yang menjual obat dextro secara bebas kepada masyarakat. Apalagi Hani merupakan Kepala Puskesmas Desa Wordata, Kecamatan Yaru, Kabupaten MTB.

Kini Hani sudah ditangkap polisi. Dia telah dijadikan tersangka dan meringkuk dalam tahanan Polres MTB. ‘’Dextro inikan salah satu obat terlarang juga. Diedarkan secara bebas dan illegal, tentu merugikan masyarakat terutama anak muda kita. Sehingga pelakunya yang diamankan polisi harus diusut lebih dalam, tempat mana saja yang sudah disebarkan,” ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan MTB-MBD ini.

Ketua Komisi A DPRD Maluku ini mengatakan, yang terpenting adalah polisi harus mengintrogasinya lebih jauh lagi, dari mana obat itu didapatkan. Karena bisa saja, ada kerja sama dengan pihak lain, untuk mengedarkan barang terlarang itu secara bebas di masyarakat. “Ini perlu diketahui oleh aparat kepolisian yang menanganinya dari mana barang ini didapatkan. Kemudian, untuk apa diedarkan secara bebas di masyarakat. Apalagi yang bersangkutan kepala Puskesmas. Tentu ini sudah melanggar aturan, sehingga perlu diberikan sanksi tegas,” paparnya.

Anggota Komisi D DPRD Maluku yang membidangi kesehatan, Nurlaila Salampessy menambahkan, peredaran obat terlarang jenis dextro secara bebas di masyarakat oleh kepala Puskesmas, merupakan suatu hal yang baru pernah terjadi di MTB maupun di Maluku. Olehnya itu, kata Salampessy, harus menjadi perhatian bersama.

Dia khawatir jangan sampai yang bersangkutan telah melakukan kerja sama dengan kepala Puskesmas, atau para suster ditempat lain untuk mengedarkan barang terlarang itu. ”Saya kira ini masalah yang baru pernah terjadi, dimana seorang kepala Puskemas mengedarkan obat terlarang di masyarakat. Kalau saat ini sudah ditangani oleh kepolisian tidak apa-apa, karena yang ditakutkan, bukan hanya dia sendiri, tetapi ada bekerja sama dengan suster maupun kepala Puskesmas di wilayah lain lagi. Untuk itu perlu diusut tuntas,” pintanya.

Srikandi asal PKB ini menegaskan, persoalan tersebut harus menjadi perhatian kepala dinas kesehatan setempat untuk mengevaluasi seluruh jajarannya. ‘’Karena ini menyangkut dengan citra kesehatan yang jika saja dibiarkan terus menerus, maka penilaian publik semakin tidak baik,’’ terang dia.

Wakil rakyat Dapil Kabupaten Seram Bagian Timur ini, juga meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Maluku untuk bisa melihat masalah tersebut. “Saya harapkan kadis kesehatan provinsi juga bisa melihat persoalan ini. Karena ini sudah mencoreng nama baik baik institusi kesehatan secara kolektif,” pungkasnya.

Kapolres MTB, AKBP Herry Dian Dwiharto mengatakan, pihaknya masih mendalami kasus yang menjerat oknum kepala Puskesmas tersebut. “Ada sejumlah saksi tambahan juga yang kami mintai keterangan. Termasuk kami akan kembangkan siapa pemasok obat-obat tersebut kepada tersangka,” kata dia, ketika dihubungi koran ini kemarin.

Menurut dia, penyidik tetap akan berupaya untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Termasuk memerangi segala bentuk tindakan kejahatan terutama penyebaran obat-obat terlarang seperti dextro. “Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menuntaskan kasus. Dan memang kasus ini menjadi atensi kami, sehingga diharapkan bisa secepatnya diselesaikan,” tegas dia.

Herry menegaskan, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman pidana penjara belasan tahun. “Yang bersangkutan masih kita tahan dan sementara dalam pemeriksaan intensif. Kita jerat tersangka oknum kepala Puskesmas ini dengan Pasal 197 jo Pasal 106 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan MTB, dr Edwin Tomasoa mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi dan tindakan tegas terhadap oknum Kepala Puskesmas yang kini telah ditahan polisi. “Kan yang bersangkutan masih terduga.

Kita tunggu dulu proses hukum lebih lanjut yang sementara dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian. Yang pasti akan ada sanksi terhadap yang bersangkutan,” kata Edwin, ketika dihubungi koran ini, Senin (20/11).
Sementara itu, Bupati MTB, Petrus Fatlolon hingga kini belum berhasil dimintai keterangannya terkait perbuatan oknum kepala Puskesmas tersebut. (WHB/AHA)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!