APBD Ditargetkan Rp 3,17 T – Ambon Ekspres
Berita Utama

APBD Ditargetkan Rp 3,17 T

Gubernur Maluku Said Assagaff

AMEKS ONLINE, AMBON.–Gubernur Maluku Said Assagaff resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran, serta Prioritas dan Plafon anggaran APBD sementara Provinsi Maluku tahun 2018. Penandatangan tanpa dihadiri Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae.

DPRD diwakili Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Richard Rahakbauw, dan Elviana Pattiasina. Penandatanganan yang berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Sabtu (25/11) dipimpin Rahakbauw, dan dihadiri seluruh anggota DPRD serta para pimpinan SKPD lingkup Provinsi Maluku.

Rahakbauw dalam sambutannya mengatakan, penandatangan APBD sementara tahun 2018 antara pemerintah dengan DPRD merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk mengetahui total capaian target anggaran pembiayaan pembangunan.

Assagaff dalam sambutannya mengaku, Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara APBD tahun 2018 yang disepakati akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2018.

Assagaff memastikan, dalam waktu dekat rancangan tersebut akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama sebelum ditetapkan dengan peraturan daerah. RAPD Pemprov Maluku tahun anggaran 2018 sebesar Rp 3,17 triliun. Target tersebut meningkat dari tahun 2017 sebesar Rp 2,69 triliun atau naik sebesar 7,30 persen.

Mantan Sekda Maluku ini menambahkan, rencana pendapatan daerah tahun 2018, mengacu pada perkembangan perekonomian daerah tahun 2017 serta asumsi-asumsi makro ekonomi tahun 2018 untuk tingkat nasional maupun daerah.

Rencana pendapatan daerah tahun 2018 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 495,12 miliar, lebih rendah dari tahun 2017 sebesar Rp 519,25 miliar atau turun 4,65 persen. Sedangkan untuk dana perimbangan naik menjadi Rp 2,68 triliun pada tahun 2018, lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar Rp 2,44 triliun. Ada kenaikan sebesar 9,85 persen. “Saya kira, untuk menunjang kebijakan pendapatan daerah tahun 2018, Pemprov Maluku akan melakukan upaya intensifikasi terhadap sumber penerimaan, pematangan, kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan asset daerah, serta mengoptimalkan kinerja BUMD yang lebih baik lagi,” terang Assagaff.

Untuk meningkatkan dana perimbangan tambah dia, akan dilakukan optimalisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB dan pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan untuk kelompok belanja tidak langsung, direncanakan sebesar Rp 1,95 triliun atau lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar Rp 1,62 triliun naik menjadi 20,66 persen.

Kemudian untuk belanja langsung direncanakan Rp 1,23 triliun atau lebih rendah dari tahun 2017 sebesar Rp 1,26 triliun, turun 2,58 persen. “ Untuk belanja tidak langsung mengalami kenaikan terutama, pada pos belanja pegawai akibat penambahan jumlah pegawai kabupaten/kota yang dialihkan ke provinsi,” pungkasnya. (WHB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!