PT BPS Tidak Beri Kontribusi Merata – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

PT BPS Tidak Beri Kontribusi Merata

AMEKS ONLINE, NAMLEA.—Keberadaan PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) di lokasi tambang Gunung Botak, Kecamatan Teluk Kaeali, hingga saat ini dinilai tidak menguntungkan bagi sebagian besar masyarakat adat Kabupaten Buru. Pasalnya, hanya sebagian kecil masyarakat adat yang diperhatikan dan dipekerjakan di perusahan yang dinahkodai Edi Winata tersebut.

Hal itu dikatakan oleh salah satu warga adat Kabupaten Buru, Tony Waekibo saat pertemuan dengan masyarakat adat Kabupaten Buru di lokasi tambang Gunung Botak beberapa waktu lalu. Tony mengatakan, dirinya akan terus menyuarakan kepada Pemprov Maluku agar seluruh hak-hak masyarakat adat terpenuhi.

Hal yang sama juga dikatakan salah satu masyarakat adat yang ditemui di lokasi tersebut, Imran Waelo. Dirinya mengatakan, hanya sebagian kecil masyarakat adat yang mendukung PT BPS. Itupun karena mereka mendapatkan keuntungan pribadi dan bukan atas nama lembaga adat.

Dirinya mengatakan, jika PT BPS mau memperhatikan masyarakat adat, harusnya secara keseluruhan agar tidak terjadi persoalan diantara masyarakat adat. ‘’Kini, karena adanya PT BPS, masyarakat adat sudah tidak seirama dan sejalan lagi,’’ jelasnya.

Terkait hal tersebut, Humas PT BPS khusus masyarakat adat, Komar Belen mewakili pelaksana PT BPS, Bambang Trihadi mengatakan, PT BPS memang belum merangkul semua orang adat karena belum ada pemasukan untuk perusahan itu. Menurut dia, jika perusahan sudah memiliki pemasukan, tidak menutup kemungkinan perhatian kepada seluruh masyarakat adat akan dilakukan.

Dikatakan, perhatian serta kontribusi PT BPS juga ada dan nyata. Faktanya, kata Komar, kurang lebih 80-an tokoh adat dan tokoh masyarakat petuanan Kaeali mendapatkan insentif setiap bulan dari PT BPS. ‘’Memang nilainya tidak terlalu besar, namun rutin diberikan,’’ kata Komar.

Dia menambahkan, untuk tenaga kerja yang berasal dari orang adat juga kurang lebih 70 orang yang bekerja dengan PT BPS. Untuk kedepannya, kata Komar, tentu pihak perusahaan akan lebih memperhatikan lagi. ‘’Tentu ini masih awal. Kedepan akan lebih diperhatikan lagi,’’ pungkasnya.

WARGA ADAT TANTANG GUBERNUR
Sebelumnya, sejumlah warga adat Buru juga meminta kepada Gubernur Maluku, Said Assagaff memberikan kesempatan kepada mereka mengais rejeki di lokasi tambang Gunung Botak. Mereka bahkan mengancam, Assagaff bakal kehilangan suara bila mengusir paksa warga adat Buru dari lokasi tambang.

Tantangan itu dilontarkan salah satu pemuda adat, Tonny Waekibo saat berlangsung pertemuan puluhan warga adat yang menambang di Gunung Botak dengan salah satu pengusaha tambang di Dusun Wamsait, Desa Dava, Jumat (3/11). Pertemuan turut dihadiri tokoh adat dari dataran tinggi Matatemon Nurlatu, Mone Nurlatu dan Bagin Solisa.

Tonny menantang Gubernur Assagaff dengan mengirim pesan terbuka agar orang nomor satu di Maluku ini tidak anak tirikan warga adat di sana. Mereka bahkan menegaskan tidak akan pernah meninggalkan Gunung Botak. “Jujur saja, saudara gubernur tak pernah berpihak kepada masyarakat adat. Kami akan terus bekerja dengan tenaga kami, dengan modal kami,” pesan Tonny.

Ditegaskan, warga adat tetap akan bekerja di Gunung Botak. “Itu statemen kami masyarakat adat. Jujur saja, gunung botak itu pilihan hidup kami masyarakat adat,” tanggap Tonny dan diiyakan puluhan warga yang menghadiri pertemuan itu.

Menurut Tonny, mereka menghidupi keluarga, membiayai pendidikan anak mereka dari hasil keringat tambang Gunung Botak. Dari hasil tambang emas ini, mereka sangat diutamakan pendidikan yang layak bagi anak-anak agar bisa sejajar dengan anak di daerah lain. “Freeport bisa menghasilkan anak-anak Papua yang berkualitas. Ada yang jadi menteri, ada yang jenderal. Apa kami tidak boleh menyekolahkan anak kami dari penghasilan di tambang Gunung Botak ? Jangan karena kepentingan pribadi, sehingga pemerintah mengabaikan masyarakat adat,” keluh Tonny Waekibo.

Tonny mengaku, persoalan yang timbul di lokasi tambang tidak pernah tercium sampai di pusat. Dan ketika dirinya bertemu dengan komisioner Komnas HAM, Komisi III DPR RI, mereka juga terkejut. “Mereka kaget, karena permainan hanya di sini,’’ tandas dia.

Dirinya bahkan meminta masyarakat untuk tidak memilih Assagaff dalam pemilihan gubernur 2018 mendatang karena dinilai tidak berpihak kepada masyarakat adat. “2018 nanti, jang pilih Gubernur Said Assagaff lai,” ajak Tonny. (DHE)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!