Pilgub Maluku Rawan, Bawaslu Perkuat Pengawasan – Ambon Ekspres
Politik

Pilgub Maluku Rawan, Bawaslu Perkuat Pengawasan

AMEKS ONLINE, AMBON.—Provinsi Maluku memiliki kerawanan tinggi dalam penyelenggaraan Pilgub sesuai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bapilu) diminta menjaga netralitas dan independensi.

Dari hasil penelitian dan pemetaan IKP yang dirilis, Selasa (28/11), skor kerawanan tinggi Pilgub Maluku 3,25 dibawah Papua yang memiliki skor 3,41. Kerawanan di Maluku ditentukan dari dimensi penyelenggaraan, terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara. Skor mencakup tiga dimensi yaitu penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi.

Kerawanan tertinggi pada Pilgub Papua ditentukan oleh dimensi partisipasi.
Sedangkan Pilgub Kalimantan Barat pada dimensi kontestasi. “Penyebab kerawanan tinggi pada Pilgub Kalimantan Barat ada pada dimensi kontestasi, di antaranya disebabkan maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA dan politisasi birokrasi,” ujar anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin, saat merilis IKP Pilkada 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, seperti dikutip JPNN.com, Selasa (28/11).

Selain ketiga provinsi, Bawaslu merilis 14 provinsi lain yang bakal menggelar Pilgub 2018 juga mempunyai kerawanan sedang. Masing-masing Sumatera Utara (2,86), Sulawesi Tenggara (2,81), Kalimantan Timur (2,76), Maluku Utara (2,71), Nusa Tenggara Timur (2,70), Jawa Timur (2,68), Sumatera Selatan (2,55), Nusa Tenggara Barat (2,54), Sulawesi Selatan (2,53), Jawa Barat (2,52), Riau (2,46), Lampung (2,28), Bali (2,19), dan Jawa Tengah (2,15).
ALARM BUAT KPU-BAWASLU

Akademisi Universitas Pattimura (Unpatti), Said Lestaluhu mengatakan, KPU dan Bawaslu Maluku selaku penyelenggara Pilgub harus menjadikan IKP sebagai catatan penting. Sebab, berkualitas dan tidaknya Pilgub, juga ditentukan oleh netralitas dan independensi penyelenggara. “IPK ini alarm, dan harus jadi catatan penting. Karena kualitas penyelenggaraan pemilihan salah satu variabelnya adalah netralitas dan independensi dari penyelenggara,” ujar Said ketika dihubungi Ambon Ekspres.

Menurut dia, rilis IKP pasti berdasarkan penelitian dan analisa yang mendalam terkait dinamika Pilgub yang tengah bergulir. Olehnya itu, KPU dan Bawaslu harus mawas diri. Apalagi gubernur sekarang, Said Assagaff juga maju kembali. “Karena itu, mereka harus mawas diri. Apalagi ada petahana. Karena itu, mereka punya kuasa anggaran dan segala macam. Jangan sampai itu dimanipulasi untuk kepentingan petahana,” tegas Said, mengingatkan.

Pemilihan dan pemungutan suara, lanjut dia, biasanya merupakan tahapan yang rawan pelanggaraan. Pelakunya bisa tim kandidat dan penyelenggara, terutama di tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota. “Saya kira potensi itu ada. Karena namanya juga manusia, pasti ada faktor yang mempengaruhi mereka. Terutama dalam penetapan perolehan hasil dan segala macam itu,” jelasnya.

Olehnya itu, pengamat komunikasi politik ini berharap adanya partisipasi publik untuk mengawasi penyelenggaraan Pilgub Maluku. Dalam konteks pemilihan, rakyat selaku pemegang hak suara, harus mengawal suaranya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kandidat tertentu. “Dan saya kira, salah satu faktor yang menentukan, adalah keterlibatan masyarakat luas untuk bisa melaporkan berbagai hal yang menyangkut dengan penyelenggaraan Pilkada yang melenceng dari aturan. Apalagi sudah ada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” paparnya.

Peran civil society juga sangat diharapkan. “Saya kira peran media dan civil society dibutuhkan untuk proses penguatan itu. Karena hak rakyat untuk memilih pemimpinnya adalah daulat yang harus dijaga,” pungkasnya.

PERKUAT PENGAWASAN
Sementara itu, Afifuddin mengatakan, IKP dirilis dengan harapan dapat menjadi alat pemetaan untuk penanganan pada pelaksanaan pilkada nantinya. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi pengukuran potensi, prediksi dan deteksi dini untuk menentukan wilayah-wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu demokratis.

IKP Pilkada 2018 juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik serta kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pilkada.
Afifuddin lebih lanjut mengatakan, dari hasil IKP Pilkada Serentak 2018, Bawaslu menginstruksikan

kepada jajaran pengawas pemilu di seluruh daerah untuk melakukan optimalisasi pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Afifuddin juga meminta agar KPU semakin meningkatkan kualitas daftar pemilih, bersikap cermat dan tegas dalam rangka meminimalisasi munculnya dukungan ganda dalam mengusung pasangan calon, serta memastikan aksesibilitas TPS bagi pemilih.

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Abdulah Ely mengaku, berdasarkan indeks atau ukuran kerawanan pemilihan kepala daerah tahun 2018, menempatkan Maluku pada urutan kedua setelah Papua. Ini menjadi perhatian serius Bawaslu untuk selalu memperkuat sistem pengawasan. “Jadi memang betul, saya sendiri yang mengikuti acara launching IKP 2018, dan Maluku masuk urutan kedua setelah Papua. Olehnya itu Bawaslu akan terus mengantisipasi dengan menyiapkan sistem pengawasan yang kuat, mulai dari panwas kabupaten, kecamatan hingga Petugas Pengawas Lapangan (PPL),” jelas Abdulah kepada Ambon Ekspres via seluler, tadi malam.

Penguatan sistem pengawasan melalui Bimbingan Teknik (Bimtek) terhadap jajarannya. Selain itu, daerah-daerah yang dianggap terjadi berpotensi pelanggaran akan disediakan spanduk peringatan.

Terutama kepada masyarakat yang menggunakan surat undangan orang lain, maupun keterlibatan dan keberpihakan secara terbuka Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada kandidat. “Ini penting, agar masyarakat bisa memahami betapa pentingnya hindari pelanggaran. Misalnya, coblos dua kali atau yang mengunakan kartu undangan orang lain, termasuk juga keterlibatan ASN. Akan ada sanksi hukumnya,” katanya.

Dia mengaku, sejauh ini Bawaslu telah melakukan kerja sama dengan melibatkan OKP, LSM, dari kalangan Muslim maupun Kristen, serta organisasi kemasyarakatan, dalam bentuk pengawasan partisipatif. Bahkan media pun termasuk didalamnya, baik cetak maupun elektronik. “Banyak instansi yang sudah dirangkul oleh Bawaslu, terutama OKP, LSM dan Organisasi masyarakat lainnya, untuk pengawasan partisipatif. Kita berharap agar kerja sama ini, bisa membantu kami, dalam proses pengamanan pengawasan di pilkada, sehingga bisa berjalan dengan baik dan aman,” harapnya.

Dalam waktu dekat, kata dia, Bawaslu akan membentuk tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu) untuk memimalisir kerawanan dan mencegah pelanggaran. Baik yang dilakukan oleh penyelenggara, masyarakat, maupun tim kandidat.

“Saya kira pembentukan tim Sentra Gakumdu ini sangat penting. Karena dengan terbentuk tim ini, sangat membantu Bawaslu maupun KPU mengetahui titik kerawanan pilkada dan juga antisipasinya,” ungkapnya. (TAB/WHB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!