Banyak Masalah Pembangunan Belum Terselesaikan – Ambon Ekspres
Berita Utama

Banyak Masalah Pembangunan Belum Terselesaikan

Ilustrasi Pembanggunan/net

AMEKS ONLINE, AMBON.—Gubernur Maluku Said Assagaff diminta untuk memperhatikan masalah pembangunan di daerah ini kedepan. Terutama daerah perbatasan yang selama ini belum diperhatikan dengan baik.

Salah satunya persoalan transportasi, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat masih belum dipenuhi sampai saat ini. “Kita sudah berada dipenghujung tahun 2017, namun sampai saat ini masih banyak masalah pembangunan di Maluku yang belum terealisasi dengan baik.

Terutama di daerah perbatasan, yang utamanya menyangkut dengan masalah transportasi menjadi kebutuhan masyarakat, juga belum dipenuhi,” jelas Jhon Rahantoknam, saat membacakan kata akhir fraksi PDIP DPRD Maluku terhadap RAPBD Provinsi Maluku tahun 2018 di Gedung DPRD Maluku, Rabu (30/11).

Fraksi PDIP juga mengingatkan pemerintah menyangkut anggaran pendidikan yang harus di distribusi secara merata di 11 kabupaten/kota. Juga memberikan kesempatan kepada anak tidak mampu untuk memperoleh pendidikan yang sesuai. ‘’Terutama untuk beasiswa, anak yang dianggap memiliki kemampuan harus diberikan tanggungan, dengan tidak memandang siapapun dia, baik anak petani, nelayan, maupun tukang becak. Ini penting agar pengembangan dunia pendidikan Maluku makin maju. Jangan lagi diberikan kepada orang yang tidak berkualitas, hanya karena memiliki kepentingan,’’ tegasnya.

Selain itu, menyangkut pelayanan kesehatan di RSUD dr M Haulusssy juga harus menjadi perhatian pemerintah. Sistem pelayanannya kedepan harus diubah, karena dari waktu-waktu selalu dikeluhkan masyarakat.

Ini penting, karena tahun anggaran 2018, RSUD Haulussy mendapatkan dana sangat besar. Harusnya pelayanannya jauh lebih baik, dari rumah sakit yang ada di Maluku.

Fraksi PDIP, lanjut dia, juga memberikan apresiasi kepada RSUD Isak Umarela Negeri Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, yang setiap waktu telah melakukan berbagai perubahan dari sisi pelayanan. RSUD ini sangat jarang dikeluhkan warga. ‘’Tentu ini capaian positif yang harus dipertahankan,” tandas Wakil Ketua Komisi D DPRD Maluku ini.

Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kata akhir fraksinya yang dibacakan Toraya Samal, juga memberikan beberapa catatan kritis kepada pemerintah daerah. Diantaranya masalah kekerasan terhadap anak di Maluku harus diperhatian serius oleh pemerintah.

Menurut penilaian PKS, persoalan kekerasan semakin menjadi-jadi di daerah ini. Diantaranya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, dan juga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tentu ini suatu fenomena yang harus disikapi oleh pemerintah.
“Fraksi PKS berharap masalah kekerasan harus menjadi catatan penting untuk kita semua, terutama pemerintah daerah, dan dinas terkait yang menangani masalah tersebut, agar kedepan tidak lagi terjadi masalah yang sama,” imbuhnya.

Selain itu, masalah kemiskinan dan pengangguran di Maluku juga harus diperhatikan. Dari tahun ke tahun, masalah tersebut belum bisa teratasi dengan baik. Sehingga diharapkan kedepan, Maluku harus bisa keluar dari masalah ini, dengan memperbanyak peluang menyediakan lapangan kerja. “Masalah pengangguran yang berdampak pada angka kemiskinan harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena untuk Maluku, jumlah ini terbilang masih cukup tinggi saat ini, sehingga harus ada upaya agar masyarakat bisa lebih sejahtera lagi kedepan,” ungkapnya.

Gubernur Maluku Said Assagaff dalam sambutannya mengaku, semua masukan yang disampaikan masing-masing fraksi di DPRD Maluku melalui kata akhir fraksi akan ditindaklanjuti. Dia juga mengakui, sejauh ini semua program pembangunan daerah yang direncanakan pemerintah dan DPRD belum berjalan dengan baik, karena terkendala dengan keterbatasan anggaran.

Kedepan, kata dia, pemerintah akan terus berupaya agar semuanya dapat direalisasi. “Semua masukan dari tiap-tiap fraksi akan dijadikan sebagai bahan acuan oleh pemerintah daerah. Karena sesuai aturan, pemda berkewajiban mematuhi dan mendengarkan apa yang menjadi masukan oleh wakil-wakil rakyat di DPRD Maluku melalui kata akhir fraksi untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Pantauan koran ini, rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Maluku Richard Rahakbauw, didampinggi Wakil Ketua II Elviana Pattiasina. Turut hadir, Wakil Gubernur Zeth Sahuburua, anggota DPRD Maluku, pimpinan SKPD lingkup Provinsi Maluku serta tamu undangan dari unsur TNI/Polri. (WHB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!