Minta Copot Kepala BPJN Maluku-Malut – Ambon Ekspres
Berita Utama

Minta Copot Kepala BPJN Maluku-Malut

ELYAS RUMAIN/ameks DEMO : Aksi demo Himpunan Mahasiswa Adat Saka Mese Nusa di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI Maluku dan Maluku Utara, Kamis (30/11).

AMEKS ONLINE, AMBON.–Proses pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Taniwel dan Kecamataan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVI Maluku dan Maluku Utara diprotes warga. Mahasiswa dari daerah tersebut, yang tergabung Himpunan Mahasiswa Adat Saka Mese Nusa menggelar aksi demonstrasi di Kantor Balai Jalan dan Jembatan Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara, Kamis (30/11).

Demonstrasi dilakukan karena pendemo menilai pihak BPJN amburadul dalam pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan Taniwel dan Taniwel Timur. Menurut mereka, proyek dikerjakan tidak sesuai patokan dari Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum.

Pasalnya, dalam rekonstruksi jalan dan jembatan, pembangunan seharusnya mulai titik 0 km, namun dialihkan langsung ke titik 39 km di Negeri Waisarisa. Pendemo menilai pihak BPJN telah membohongi mayarakat Adat Taniwel Raya.

Sebelumnya, dalam demo pertama yang pernah dilakukan, telah ada kesepakatan mengenai rehabilitasi jalan dan jembatan oleh BPJN. Namun, kenyataannya sampai sekarang masih ada jembatan yang rusak dan jalan yang hancur.

Dalam pernyataan sikapnya, pendemo yang dipimpin koordinator lapangan (korlap) TM Meruhuwey menyatakan perlu adanya pernyataan tertulis dari Kepala BPJN terkait dengan prioritas pembangunan jalan dari titik 0 km sampai Km 39 yang akan dianggarkan pada tahun 2018 – 2019. “ BPJN harus segera merehabilitasi jalan dan semua jembatan dari 0 km sampai dengan km 39, sesuai dengan janji yang disampaikan di saat aksi damai sebelumnya. Harus beton dan kayu,” teriak pada orator demo.

Mererka juga menuntut BPJN harus mempertanggungjawabkan kalimat yang dikeluarkan pada saat aksi damai pertama, terkait pembangunan jalan dan jembatan hanya 6,4 km. “Buktinya dilapangan tidak demikian. Ini berarti ada unsur penipuan terhadap kami,” seru pendemo, saat itu.

Selain itu, dalam aksi demonstarsi tersebut mereka meminta Dirjen Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencopot jabatan Kepala BPJN XVI Maluku dan Maluku Utara karena dinilai buruk kinerjanya. Kebijakan yang dilakukan bisa menjadi pemicu konflik bagi masyarakat. “Ketika pernyataaan sikap kami ini tidak diterima dan dilaksanakan dengan baik , kami akan melakukan aksi besar-besaran lagi dengan distribusi massa yang lebih banyak lagi. Kami juga akan melakukan aksi di Kementerian PUPR Jakarta. Itu komitmen kami dan kami siap melakukan itu,” teriak Meruhuwey. (ERM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!